Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Empat OPD Disegel

Senin, 21 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penyegelan Ruang Kerja Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto/ist)

Penyegelan Ruang Kerja Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto/ist)

JAKARTA — Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena, dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (21/9/2026).
Informasi yang beredar menyebut Sirajudin bersama sejumlah pihak lainnya diamankan dalam kegiatan penindakan KPK di wilayah Bolmut. Namun, hingga berita ini ditulis, KPK belum memberikan konfirmasi resmi mengenai status hukum Bupati maupun konstruksi perkara yang sedang ditangani.

Penyegelan Ruang Kerja oleh KPK RI.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, hanya mengatakan bahwa akan dicek dulu. ” Kami akan cek dulu” Ujarnya.
Di Bolmut, aktivitas KPK dilaporkan terlihat di sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD). Sedikitnya empat ruangan kepala dinas disebut dipasangi tanda “Dalam Pengawasan KPK”, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Kesehatan, serta Dinas Lingkungan Hidup.

KPK disebut tengah mempersiapkan ekspose atau gelar perkara untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Meski demikian, hasil gelar perkara tersebut belum diumumkan kepada publik.
Hingga kini, publik masih menunggu keterangan resmi KPK mengenai perkara yang ditangani, pihak yang diamankan, barang bukti, serta status hukum Bupati Sirajudin Lasena. (rj)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Facebook Comments Box

Berita Terkait

OTT KPK Bupati Bolmut, 14 Orang Diamankan, dan Sita Uang Ratusan Juta
KPK Dikabarkan OTT Bupati Bolmut Sirajudin Lasena, KPK Belum Ungkap Konstruksi Perkara
OTT KPK Kasus BPN Bogor Orang Kepercayaan Nusron Masuk Konstruksi Perkara
Presiden Prabowo Harus Evaluasi Menyeluruh Kebijakan Keamanan di Papua demi Perlindungan Masyarakat Sipil
Menteri HAM Republik Indonesia Natalius Pigai Sebut Perlu Banyak Kader Jadi Duta HAM

Berita Terkait

Senin, 21 September 2026 - 13:35

OTT KPK Bupati Bolmut, 14 Orang Diamankan, dan Sita Uang Ratusan Juta

Senin, 21 September 2026 - 12:56

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Empat OPD Disegel

Senin, 21 September 2026 - 11:49

KPK Dikabarkan OTT Bupati Bolmut Sirajudin Lasena, KPK Belum Ungkap Konstruksi Perkara

Rabu, 16 September 2026 - 03:15

OTT KPK Kasus BPN Bogor Orang Kepercayaan Nusron Masuk Konstruksi Perkara

Kamis, 13 Agustus 2026 - 16:17

Presiden Prabowo Harus Evaluasi Menyeluruh Kebijakan Keamanan di Papua demi Perlindungan Masyarakat Sipil

Kamis, 13 Agustus 2026 - 15:33

Menteri HAM Republik Indonesia Natalius Pigai Sebut Perlu Banyak Kader Jadi Duta HAM

Berita Terbaru