Sinergisatu.com, KALSEL, – Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) kembali merealisasikan program pembangunan infrastruktur guna mendukung konektivitas warga. Jembatan Merah Putih yang berasa di Desa Sungai Tuan Ilir RT.1 Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar pada hari ini, Rabu (4/11/2026) telah diresmikan, yang merupakan hasil kolaborasi serta bantuan dari Bupati Banjar, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Banjar.
Kapolda Kalsel Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H. dalam keterangannya menjelaskan pembangunan jembatan yang memakan waktu pengerjaan sekitar 4 hingga 5 bulan ini merupakan bagian dari implementasi perintah Presiden RI yang diinstruksikan sejak awal Januari 2026.
Selain itu, ada sebanyak 35 jembatan Merah Putih lainnya yang tersebar diseluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan juga telah diresmikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Polda Kalsel turut serta melaksanakan program pembangunan dan renovasi jembatan serta jalur penyeberangan yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun anak-anak sekolah. Berbagai spesifikasi jembatan dikerjakan, termasuk jembatan gantung dan bentang terpanjang yang mencapai hampir 30 meter di Tabanio.
Selain peresmian jembatan, agenda hari ini juga diisi dengan program pendekatan kepolisian kepada masyarakat melalui sesi tanya jawab langsung atau serap aspirasi. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Kalsel, Wakapolda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Bupati Banjar, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Kapolres Banjar, para pembakal atau kepala desa, serta pemerintah daerah.
Berbagai aspirasi masyarakat berhasil dihimpun, mulai dari penanganan tugas-tugas kepolisian hingga keluhan terkait permasalahan banjir, seperti yang disampaikan oleh perwakilan Pambakal Kelampaian Hulu. Menanggapi hal tersebut, Kapolda Kalsel bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, termasuk melakukan normalisasi sungai serta berkoordinasi dengan pihak gubernur dan jajaran pemda setempat guna mengerahkan seluruh sumber daya dan personel yang dimiliki.
