JAKARTA, SinergiSatu.com | Tenaga Ahli Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Gabriel Goa menyebut polemik Migas Masela yang belakangan ini menguat di kalangan aktivis dan masyarakat Maluku tentang banyak peluang kerja dan Investasi yang mulai Nampak ketika Migas Masela berjalan, harus berbasiskan pada prinsip Hak Asasi Manusia. Penyataan ini disampaikan menjawab rencana aksi besar masyarakat Maluku Barat Daya di Jakarta yang melakukan aksi di SKK Migas, Inpex dan Kementerian ESDM hari ini rabu (14 Oktober 2026.
“Kami mendorong agar Blok Migas Masela harus dilandasi pada prinsip-prinsip HAM karena investasi itu berpeluang banyak masalah dan itu ujung-ujungnya akan berhubungan dengan rakyat sebagai pemilik atas tanah, dan lainnya. Ini kita hindari jauh-jauh sebelumnya sehingga proyek ini bisa berjalan lancar”, kata Gabriel Goa saat diwawancarai media di Kantor Kementerian HAM RI pada rabu (14/10).
Gabriel menjelaskan bahwa ketika gaung Migas Masela ini dimulai sejak awal, banyak investor yang melirik Maluku, khususnya di Wilayah terdampak seperti Maluku Barat Daya (MBD). Sehingga, langkah-langkah antisipasi perlu dilakukan bersama dengan kolaborasi antara elemen rakyat seperti lembaga adat dan lembaga pemerintah seperti Kementerian HAM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pak Menteri Mendorong semua program pemerintah memegang prinsip HAM, ini sudah dilakukan di banyak daerah, nah ketika di Maluku Migas Masela itu berjalan, perlu ada antisipasi adanya penolakan dari rakyat seperti hak atas kepemilikan lahan, hak pendidikan, hak ekonomi dan kesehatan masyarakat, semua ini bermuara pada prinsip Hak Asasi Manusia yang harus di junjung tinggi” kata Gabriel.
Dirinya menegaskan bahwa banyak pengalaman telah membuktikan kalau investasi banyak terkendala hal-hal yang berhubungan dengan hak dasar masyarakat, sehingga di Maluku diharapkan dengan pengalaman yang terjadi seperti di Papua tidak terjadi saat Migas Masela berjalan.
Dirinya mencontohkan misalkan peluang kerja bagi anak-anak Maluku di Migas Masela itu perlu diperhatikan, jangan sampai ada penolakan yang terjadi akibat rakyat tidak dilibatkan dalam sebuah Investasi besar di Bidang Migas ini. Hal lain adalah soal keterlibatan anak-anak daerah untuk terlibat langsung perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat.
“Kita sudah dapat informasi tentang ada masyarakat yang kontra dengan pemerintah saat Migas ini berjalan, namun perlu untuk dilakukan secara terukur dan semua pihak mendapat perlakuan yang adil.
Seperti diketahui, bahwa aksi demo ini menitikberatkan pada janji-janji pemerintah Pusat terhadap Maluku Barat Daya yang belum terjawab sampai sekarang misalkan, janji pembangunan Balai Latihan kerja di MBD, Lapangan terbang, asrama mahasiswa, dan terkahir kesempatan kerja bagi MBD sebagai Derah terdampak.
(fren/team)
