Oleh: Troy Evelon Pomalingo
Perang modern tidak selalu dimulai dengan tembakan, rudal, atau pengerahan pasukan militer. Di era digital, sebuah negara dapat menjadi sasaran operasi intelijen melalui jaringan komunikasi, perangkat elektronik, satelit, dan infrastruktur teknologi informasi. Penyadapan terhadap pejabat negara, pencurian data strategis, infiltrasi jaringan pemerintahan, hingga serangan terhadap infrastruktur digital merupakan bagian dari bentuk peperangan modern yang dikenal sebagai Cyber Warfare dan Cyber Espionage.
Dalam situasi geopolitik yang semakin kompetitif, informasi telah menjadi instrumen kekuasaan. Negara yang mampu menguasai informasi memiliki keunggulan strategis, sementara negara yang gagal melindungi informasi rahasianya berisiko kehilangan sebagian kedaulatannya. Sherman Kent, dalam bukunya Strategic Intelligence for American World Policy (1949), menempatkan intelijen sebagai instrumen penting dalam memahami ancaman dan membantu pengambilan keputusan strategis negara. Dalam menghadapi serangan siber, teori tersebut relevan melalui tiga pendekatan yakni :
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertama, Intelligence Collection, yaitu kemampuan mengumpulkan informasi mengenai potensi ancaman, termasuk aktivitas jaringan komunikasi dan indikasi penetrasi sistem pemerintahan.
Kedua, Intelligence Analysis, yakni mengidentifikasi aktor, tujuan, pola serangan, dan kemungkinan keterlibatan pihak asing.
Ketiga, Counterintelligence, yaitu upaya melindungi negara dari infiltrasi, penyadapan, pencurian informasi, dan operasi intelijen pihak lain.
Artinya, negara tidak boleh hanya bereaksi setelah serangan terjadi. Sistem intelijen harus mampu mendeteksi ancaman sejak dini.
Kasus penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh intelijen Australia pada 2009 menjadi salah satu contoh nyata kerentanan komunikasi kepala negara. Dokumen yang dibocorkan Edward Snowden dan diberitakan media internasional pada November 2013 mengungkap bahwa badan intelijen Australia, Defence Signals Directorate (DSD), memantau komunikasi telepon SBY selama 15 hari. Sejumlah pejabat lain, termasuk Ani Yudhoyono dan Jusuf Kalla, juga disebut menjadi sasaran pemantauan.
Kasus tersebut menunjukkan bahwa hubungan diplomatik yang baik tidak otomatis menghilangkan kepentingan intelijen suatu negara untuk mengumpulkan informasi strategis negara lain. Sementara itu, pemberitaan pada 3 November 2026 mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menghadirkan persoalan berbeda yakni kemungkinan penyalahgunaan instrumen penyadapan dari dalam institusi negara.
Kedua kasus tersebut memiliki dimensi ancaman yang berbeda. Kasus SBY berkaitan dengan pengumpulan intelijen asing, sedangkan perkara yang berkembang pada 2026 berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan domestik. Motif dan fakta hukum kasus terbaru masih ini harus dibuktikan melalui proses penyidikan. Namun, keduanya memberikan pelajaran penting bahwa komunikasi kepala negara merupakan aset strategis yang harus dilindungi apalagi sekarang Presiden Prabowo dengan misi mulianya untuk membawa Indonesia merebut kembali kekayaan Alam Indonesia yang selama ini dikangkangi Oligarki dan Negara tetangga dalam kawasan.
Kita perlu mengetahui Penyadapan modern tidak lagi terbatas pada mendengarkan percakapan telepon. Teknologi berkembang menjadi sistem pengumpulan informasi elektronik yang jauh lebih kompleks.
Beberapa teknologi dan sistem yang digunakan di dunia antara lain :
1. SIGINT (Signals Intelligence)
Digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sinyal elektronik dan komunikasi. Amerika Serikat melalui National Security Agency (NSA) merupakan salah satu lembaga yang memiliki kemampuan intelijen sinyal besar.
2. Lawful Interception
Merupakan sistem penyadapan komunikasi secara sah berdasarkan kewenangan hukum. Sistem ini digunakan untuk membantu penegakan hukum melalui infrastruktur telekomunikasi.
3. IMSI Catcher
Teknologi yang dapat menyamar sebagai menara seluler untuk mengidentifikasi atau mengumpulkan informasi dari perangkat telepon di sekitarnya.
4. Spyware
Perangkat lunak pengintai seperti Pegasus yang dikembangkan NSO Group dapat mengeksploitasi kerentanan perangkat untuk mengakses informasi di telepon seluler.
5. Internet Traffic Analysis
Analisis metadata komunikasi untuk mengetahui pola hubungan, waktu komunikasi, lokasi tertentu, dan aktivitas pengguna, bahkan ketika isi komunikasi telah dienkripsi.
Di tingkat internasional, kemampuan tersebut dimiliki atau dikembangkan oleh berbagai lembaga, seperti NSA di Amerika Serikat, GCHQ di Inggris, Australian Signals Directorate di Australia, dan Unit 8200 di Israel.
Bagaimana Indonesia Harus Mengantisipasi ini ?
Indonesia membutuhkan sistem pertahanan siber dan kontraintelijen yang terintegrasi. Ada lima langkah strategis yang perlu diperkuat.
Pertama, membangun sistem komunikasi khusus Presiden dan pejabat strategis negara dengan enkripsi berlapis serta perlindungan perangkat.
Kedua, memperkuat koordinasi antara BIN, BSSN, TNI, Polri, dan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mendeteksi ancaman siber.
Ketiga, membangun pusat intelijen ancaman siber nasional yang mampu mendeteksi, menganalisis, dan merespons serangan terhadap infrastruktur strategis.
Keempat, memperkuat kemandirian teknologi komunikasi dan keamanan digital agar negara tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi asing.
Kelima, membangun mekanisme pengawasan independen terhadap penggunaan teknologi penyadapan.
Hal terakhir ini sangat penting. Perangkat penyadapan yang seharusnya digunakan untuk melindungi negara dapat berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak memiliki kontrol hukum dan pengawasan yang memadai.
Kita semua harus memahami bahwa ancaman keamanan nasional tidak hanya datang dari kekuatan militer asing. Ancaman juga dapat muncul melalui penetrasi jaringan digital, pencurian informasi strategis, penyadapan, dan penyalahgunaan kewenangan dari dalam institusi negara.
Kasus penyadapan SBY pada 2009 dan perkembangan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo pada 2026 seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem intelijen dan keamanan komunikasi nasional.
Negara membutuhkan intelijen yang kuat, tetapi juga harus memastikan bahwa kewenangan intelijen tidak disalahgunakan. Sebab, dalam geopolitik modern, kekuatan negara bukan hanya ditentukan oleh kemampuan mengumpulkan informasi mengenai pihak lain, melainkan juga oleh kemampuannya melindungi rahasia negara sendiri.
Di era perang siber, kedaulatan wilayah harus berjalan beriringan dengan kedaulatan informasi. Persoalan keamanan siber dan penyadapan tidak boleh berhenti menjadi perdebatan atau polemik politik. Pemerintah harus menjadikannya sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem intelijen, keamanan komunikasi Presiden, dan perlindungan infrastruktur digital nasional.
BIN, BSSN, TNI, Polri, serta kementerian terkait harus memperkuat koordinasi, membangun sistem deteksi dini, dan memastikan setiap instrumen penyadapan digunakan sesuai hukum. DPR juga perlu memperkuat fungsi pengawasan agar kewenangan intelijen tidak berubah menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan.
Di sisi lain, masyarakat, akademisi, dan pelaku industri teknologi harus ikut membangun kesadaran tentang pentingnya keamanan digital dan kedaulatan data. Sudah saatnya Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi negara yang mampu melindungi, menguasai, dan mengamankan teknologi strategisnya sendiri. Jangan menunggu sampai rahasia negara bocor, komunikasi Presiden disadap, atau infrastruktur nasional lumpuh untuk menyadari pentingnya pertahanan siber.
Kedaulatan negara harus dijaga di darat, laut, udara, dan ruang digital. Saatnya membangun pertahanan siber yang kuat, intelijen yang profesional, serta sistem pengawasan yang transparan dan bertanggung jawab. Sebab, menjaga keamanan informasi berarti menjaga masa depan Indonesia.
