JAKARTA, Sinergisatu.com | Gerakan Pemuda Pemudi Maluku Barat Daya (GPP-MBD), Himpunan Persaudaraan Masyarakat Kepulauan Babar (HIPERMAKAB), dan Aliansi Masyarakat Adat Kabupaten Maluku Barat Daya melaksanakan aksi demonstrasi di tiga lokasi strategis di Jakarta pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Massa aksi mendatangi Kantor PT INPEX, Kantor SKK Migas, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia untuk menyampaikan aspirasi serta mendesak keterlibatan dan pemerataan manfaat Proyek LNG Blok Masela bagi masyarakat Maluku Barat Daya (MBD). Aksi ini membawa aspirasi masyarakat MBD yang didukung oleh 13.000 tanda tangan masyarakat Maluku Barat Daya.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari perjuangan masyarakat untuk memperoleh perhatian, kesempatan, dan manfaat yang lebih adil dari pengembangan proyek strategis nasional tersebut. Tiga Lokasi yang Didatangi Massa Aksi Rangkaian demonstrasi dilaksanakan dengan mendatangi tiga lokasi pertama, Kantor PT INPEX, kedua, Kantor SKK Migas Jalan Gatot Subroto Ketiga, Kementerian ESDM Republik Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketiga lokasi tersebut didatangi untuk menyampaikan tuntutan kepada pihak-pihak yang dinilai memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengembangan Proyek LNG Blok Masela.
Adapun sepuluh Tuntutan Masyarakat Maluku Barat Daya menegaskan;
1. Menindaklanjuti lima butir tuntutan dan komitmen rapat 14 Agustus 2017. Mendesak realisasi komitmen yang telah dibahas dalam rapat antara Bupati Maluku Barat Daya, Abas Orno, dan Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, pada 14 Agustus 2017 di Tiakur.
2. Memprioritaskan pengusaha lokal dan UMKM MBD. Memberikan kesempatan nyata kepada pengusaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa, transportasi, logistik, katering, konstruksi, serta bidang pendukung proyek lainnya.
3. Memperjuangkan kuota minimal 40% tenaga kerja bagi putra-putri MBD. Mendorong prioritas rekrutmen tenaga kerja lokal, baik tenaga terampil maupun nonterampil, disertai pelatihan, sertifikasi, pendidikan vokasi, pelatihan keselamatan kerja, dan akses informasi rekrutmen yang transparan.
4. Membangun pusat pendidikan bertaraf internasional di Tiakur. Mendorong pembangunan fasilitas pendidikan dari tingkat SD, SMP, hingga SMA untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Maluku Barat Daya.
5. Membangun rumah sakit berstandar tinggi di Kepulauan Babar. Mendesak peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya di Babar Barat, dengan fasilitas medis, dokter spesialis, ruang ICU, layanan gawat darurat, dan sistem rujukan yang memadai.
6. Memberdayakan pengusaha lokal melalui edukasi Good Corporate Governance (GCG). Mendorong pelatihan dan pendampingan mengenai tata kelola perusahaan, perpajakan, pengadaan, keselamatan kerja, integritas, transparansi, dan standar industri migas.
7. Menyediakan beasiswa bagi putra-putri MBD. Mendorong beasiswa pendidikan jenjang S1, S2, dan S3, termasuk kesempatan melanjutkan studi di luar negeri, dengan prioritas bidang yang mendukung pembangunan daerah dan industri migas.
8. Memperkuat program CSR untuk masyarakat dan jemaat. Mendesak program tanggung jawab sosial perusahaan yang adil dan transparan, termasuk dukungan bagi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kepemudaan, kebudayaan, serta pembangunan dan renovasi gereja.
9. Meningkatkan Dermaga Desa Kroing menjadi dermaga strategis. Mendorong pembangunan fasilitas sandar kapal, bongkar muat, keselamatan, dan sarana pendukung guna memperkuat konektivitas transportasi laut dan logistik.
10. Membangun cold storage dan pusat penampungan ikan bagi nelayan MBD. Mendorong pembangunan fasilitas penyimpanan hasil perikanan dan mekanisme pemasaran yang transparan agar nelayan memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik dari hasil tangkapannya.
Sepuluh tuntutan tersebut menegaskan harapan masyarakat agar pembangunan Blok Masela tidak hanya berorientasi pada pengembangan sumber daya alam, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang memiliki keterkaitan wilayah dan kepentingan terhadap proyek tersebut.
Koordinator Aksi, Stepanus Termas, S.Sos., menyampaikan sikap tegas mengenai tuntutan masyarakat Maluku Barat Daya kepada tiga pihak yang menjadi tujuan aksi, yaitu PT INPEX, SKK Migas, dan Kementerian ESDM. Dalam pernyataannya, Stepanus menegaskan: “Kami mendesak sepuluh tuntutan yang ada harus diterima dan dilaksanakan oleh tiga lembaga yang ada. Kami sudah nyatakan perang karena kami MBD sama sekali dilupakan.” Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan dan sikap tegas massa aksi terhadap apa yang mereka nilai sebagai kurangnya keterlibatan masyarakat Maluku Barat Daya dalam manfaat pembangunan Blok Masela.
Ungkapan “menyatakan perang” dalam pernyataan tersebut menggambarkan sikap perlawanan dan perjuangan secara tegas dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, bukan ajakan untuk melakukan kekerasan. Massa aksi menegaskan bahwa mereka tidak ingin sepuluh tuntutan tersebut hanya menjadi dokumen atau catatan penyampaian aspirasi tanpa realisasi. Mereka mengharapkan adanya tindak lanjut yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tiga narasumber yang menyampaikan pandangan mengenai keterlibatan dan kepentingan masyarakat Maluku Barat Daya dalam pengembangan Proyek LNG Blok Masela adalah Ayub Imuly, S.H., M.H. sebagai Penanggung Jawab Aksi, Beni Kelabora dan Korneles Kilikily.
Dalam wawancara dengan media, ketiganya menyampaikan pentingnya perhatian terhadap masyarakat MBD yang merasa terdampak dan memiliki kepentingan terhadap pengembangan Blok Masela. Mereka berpandangan bahwa masyarakat Maluku Barat Daya tidak boleh diabaikan dalam proses pembangunan, terlebih karena nama Blok Masela memiliki keterkaitan geografis dengan Pulau Masela yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Menurut aspirasi yang mereka sampaikan, masyarakat MBD harus memperoleh ruang partisipasi yang nyata, kesempatan yang adil, serta manfaat pembangunan yang dapat dirasakan melalui kesempatan kerja, pemberdayaan pengusaha lokal, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
Tiga orang narasumber ini juga menekankan bahwa suara masyarakat MBD harus didengar oleh PT INPEX, SKK Migas, dan Kementerian ESDM. Pembangunan tidak seharusnya hanya dilihat dari sisi investasi dan pengembangan sumber daya alam, tetapi juga dari sisi kepentingan masyarakat lokal serta kesempatan mereka untuk berpartisipasi. Bagi masyarakat MBD, Blok Masela diharapkan menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat perekonomian daerah, dan mempersiapkan generasi muda agar dapat berperan dalam pembangunan. MBD dan KKT: Persaudaraan, Keadilan, dan Pemerataan Manfaat Perjuangan masyarakat MBD bukan ditujukan untuk mempertentangkan Maluku Barat Daya dengan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
Kedua daerah merupakan bagian dari masyarakat Maluku yang memiliki hubungan sejarah dan persaudaraan. Aspirasi yang disampaikan justru mendorong agar pengembangan Blok Masela menjadi jembatan kesejahteraan bersama. Masyarakat berharap setiap kebijakan dan program pembangunan memperhatikan keterkaitan wilayah, kepentingan masyarakat, serta pemerataan kesempatan secara adil.
Masyarakat Maluku Barat Daya ingin agar generasi muda memperoleh kesempatan bekerja, pengusaha lokal memiliki ruang untuk berkembang, nelayan mendapatkan dukungan ekonomi, dan masyarakat memperoleh akses pendidikan serta kesehatan yang lebih baik. Bukan Menolak Investasi, Melainkan Menuntut Keadilan GPP-MBD, HIPERMAKAB, dan Aliansi Masyarakat Adat Kabupaten Maluku Barat Daya menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk penolakan terhadap investasi ataupun pembangunan Proyek LNG Blok Masela.
Sebaliknya, masyarakat mendukung pembangunan yang menghadirkan keadilan, keterlibatan, dan manfaat bagi masyarakat lokal. Mereka ingin menjadi bagian dari proses pembangunan, bukan hanya menyaksikan pemanfaatan sumber daya alam tanpa memperoleh kesempatan yang memadai. Dukungan terhadap pembangunan harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi lokal, pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat kepulauan. (team)
