Oleh. Troy E. Pomalingo
“Rivalitas, Ambiguitas Strategis dan Konsolidasi Kekuasaan”
Dalam politik, dua aktor tidak selalu menunjukkan hubungan mereka sebagaimana adanya. Dalam kondisi tertentu, perbedaan bahkan dapat menjadi alat strategi untuk mengelabui pihak ketiga. Pola ini dapat dijelaskan melalui beberapa konsep yakni strategic deception, feigned political rivalry, strategic ambiguity, false conflict, dan covert alliance. Dalam strategic deception, dua politisi dapat sengaja menampilkan perbedaan sikap, kritik, atau bahkan konflik untuk menyembunyikan kepentingan dan koordinasi yang sebenarnya. Publik dan lawan politik kemudian diarahkan untuk mempercayai bahwa keduanya benar-benar berada di kubu yang berbeda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara feigned political rivalry menggambarkan persaingan yang dipertontonkan. Dua aktor tampak sebagai rival, tetapi pada tingkat strategis dapat memiliki kepentingan tertentu yang sama. Konflik yang terlihat di permukaan dengan demikian berfungsi sebagai kamuflase politik.
Teori berikutnya adalah Konsep strategic ambiguity menambahkan unsur ketidakjelasan. Kedua aktor tidak memberikan kepastian mengenai apakah mereka benar-benar bersekutu atau berseberangan. Ketidakpastian tersebut dapat membuat lawan termasuk orang-orang dekat kesulitan membaca arah politik mereka. Dalam bentuk yang lebih ekstrem, muncul false conflict atau konflik yang sengaja ditampilkan untuk mencapai tujuan tertentu. Konflik tersebut dapat menciptakan persepsi bahwa terdapat dua kubu yang saling berlawanan, padahal hubungan di balik layar dapat lebih kompleks. Jika kerja sama itu sengaja disembunyikan dari publik maupun lawan, konsep covert alliance menjadi relevan. Aliansi semacam ini memungkinkan dua aktor politik mempertahankan ruang koordinasi sambil tetap memiliki posisi publik yang berbeda.
Dari semua teori diatas tujuan akhirnya adalah memperoleh informasi mengenai kekuatan, kelemahan, jaringan, atau strategi pihak lawan yang dalam teori intelijen disebut intelligence gathering strategy.
Penulis menilai Rivalitas di depan publik, koordinasi di balik layar, ketidakjelasan sebagai perlindungan, dan informasi sebagai senjata strategis sementara dijalankan Prabowo dan Jokowi saat ini.
Jika teori strategic deception, strategic ambiguity, feigned rivalry, dan covert alliance digunakan sebagai pisau analisis mari kita lihat rangkaian peristiwa sejak Agustus hingga 6 Oktober 2026 untuk dibaca sebagai sebuah pola politik.
17 Agustus 2026 HUT Kemerdekaan.
Prabowo duduk di antara Jokowi dan Gibran. Ketiganya terlihat berbincang dan tertawa bersama. Secara protokoler, pemerintah menyatakan posisi tersebut bukan sesuatu yang dirancang khusus. Namun secara komunikasi politik, gambar itu menghasilkan pesan yang kuat yakni Prabowo–Jokowi–Gibran tampil sebagai satu konfigurasi politik yang terlihat harmonis.
1 Oktober 2026 Reshuffle dan pergantian Kapolri.
Prabowo melakukan reshuffle dan mengganti Listyo Sigit Prabowo dengan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, serta Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.
Secara formal ini merupakan kewenangan Presiden. Tetapi secara analitis, pergantian posisi strategis seperti Kapolri dapat dibaca sebagai bagian dari konsolidasi pemerintahan Prabowo sendiri. Menghubungkannya langsung dengan Jokowi memerlukan bukti tambahan namun jika melihat Listyo Sigit Prabowo digeser menjadi Kepala KSP ini kontradiksi dengan analisa publik maupun pakar politik.
2 Oktober 2026 — Wantimpres.
Prabowo melantik 26 anggota Wantimpres. Salah satunya adalah Anwar Usman, mantan Ketua MK sekaligus memiliki hubungan keluarga dengan Jokowi dan Gibran.
Dari perspektif politik, keputusan ini menarik karena menunjukkan bahwa Prabowo tidak semata-mata melakukan politik eksklusi dimana lawan atau kelompok tertentu dijauhkan dari ruang kekuasaan, tetapi juga mengakomodasi figur yang memiliki keterkaitan dengan konfigurasi politik Jokowi.
5 Oktober 2026 — HUT TNI.
Prabowo tampil bersama SBY dan Jokowi. Ia bahkan berdiri di tengah keduanya dalam sesi foto resmi.
Menariknya, sejumlah pemberitaan menyoroti interaksi Prabowo dengan SBY setelah sesi foto. Namun rekaman lain menunjukkan Prabowo juga memberikan salam hormat dan bersalaman dengan Jokowi. Artinya, lebih aman membaca momen ini sebagai strategic ambiguity daripada menyimpulkan adanya pesan permusuhan terhadap Jokowi.
6 Oktober 2026 — Pertemuan Kertanegara.
Sehari setelah HUT TNI, Prabowo mengundang Jokowi ke kediamannya di Kertanegara. Pertemuan berlangsung sekitar pukul 19.00–21.00, tertutup, dan isi pembicaraan tidak dipublikasikan. Pihak Jokowi menyebutnya sebagai silaturahmi dan membantah bahwa putusan MK mengenai Gibran dibahas.
Jika kelima peristiwa tersebut dibaca secara berurutan, muncul pola yang menarik yakni simbol keakraban, konsolidasi institusi, akomodasi figur , tampil bersama dan komunikasi tertutup.
Dalam teori strategic ambiguity, pola tersebut memungkinkan dua aktor mempertahankan hubungan yang tidak sepenuhnya terbaca oleh publik maupun lawan politik. Inilah makanya pembaca harus berhati-hati dalam menilai hubungan Prabowo Jokowi sebab menurut kacamata penulis mereka telah menjadi Maestro Politik Indonesia yang belajar dari pengalaman Politik masa lalu. Apalagi keduanya memiliki kesamaan Visi dan Misi kerakyatan, Ini bukan sekadar hubungan dua mantan presiden yang tetap menjaga komunikasi tetapi ini adalah bagian dari strategi politik yang lebih besar. Makanya banyak pihak yang berusaha merusak hubungan keduanya dengan berbagai trik dan Intrik Politik. Dan itu dibahas Prabowo dan Jokowi tanpa ada orang lain di meja makan. (*)
