Membaca Fenomena Politik Joko Widodo

Oleh: Troy Evelon Pomalingo

Dalam sejarah politik, ada fenomena menarik yakni pemimpin yang tidak selalu membalas serangan justru dapat semakin kuat di mata rakyat. Gandhi, Nelson Mandela dan Martin Luther King Jr. dapat menjadi contoh yg menunjukkan bahwa kesabaran menghadapi tekanan dapat berubah menjadi moral authority karena kekuatan moral tidak selalu lahir dari kekuasaan.

Dalam politik, diam tidak selalu berarti lemah. Kadang diam adalah strategi komunikasi.

Fenomena ini menarik ketika melihat Joko Widodo. Selama dua periode memimpin Indonesia, Jokowi menghadapi kritik dan serangan politik yang keras. Namun ia relatif jarang membalas secara agresif. Citra sederhana, tenang dan dekat dengan rakyat menjadi salah satu kekuatan politiknya.

Secara ilmiah, fenomena ini dapat dijelaskan melalui retrospective voting dimana rakyat menilai pemimpin berdasarkan apa yang mereka rasakan dan hasil yang mereka lihat, bukan semata-mata berdasarkan kontroversi politik.

Pembangunan infrastruktur, konektivitas, bantuan sosial dan berbagai program pemerintahan Jokowi menjadi bagian dari memori politik masyarakat. Karena itu, sebagian rakyat dapat tetap puas meskipun mengetahui adanya persoalan dalam pemerintahannya.

Namun di sinilah paradoks Jokowi.

Presidennya relatif tenang, tetapi pemerintahannya tidak pernah sepi dari polemik. Sejumlah pembantunya tersangkut perkara hukum, termasuk kasus korupsi yang melibatkan beberapa Menterinya. Secara hukum, tanggung jawab berada pada masing-masing individu tetapi secara politik, kasus tersebut tetap menjadi beban bagi pemerintahannya.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika muncul kritik mengenai politik dinasti, patronase dan kualitas demokrasi, terutama setelah kontroversi perubahan aturan usia calon wakil presiden yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju dalam Pemilu 2024. Namun semua itu terjadi karena persamaan persepsi partai partai pendukung pasangan Prabowo-Gibran untuk memenangkan pertarungan pilpres 2024.
Namun serangan politik yang keras itu tidak otomatis menghancurkan popularitas Jokowi. Mengapa ? Salah satunya karena social identity theory. Dimana ketika seorang pemimpin telah dianggap sebagai simbol kelompok, serangan terhadap dirinya dapat dipersepsikan sebagai serangan terhadap kelompok tersebut. Akibatnya, kritik yang berlebihan justru dapat memperkuat solidaritas pendukung.

Ada pula teori victimhood effect , ketika seorang pemimpin dipersepsikan sebagai pihak yang dizalimi, sebagian masyarakat justru merasa perlu membelanya.

Jokowi juga memiliki modal simbolik yang kuat yakni citra sebagai “orang biasa” yang berhasil mencapai puncak kekuasaan. Karena itu, sebagian masyarakat tidak hanya melihatnya sebagai presiden, tetapi sebagai representasi keberhasilan mereka sendiri.
Tetapi analisis yang objektif harus mengakui dua sisi.
Jokowi dapat dipuji karena pembangunan sekaligus dikritik karena persoalan demokrasi. Dapat dicintai rakyat sekaligus diperdebatkan oleh akademisi.
Itulah paradoks politik.

Seorang pemimpin tidak harus memenangkan setiap perdebatan untuk mempertahankan legitimasi. Kadang ia cukup diam, bekerja dan membiarkan rakyat menilai.
Namun sejarah akhirnya akan mengajukan pertanyaan yang lebih berat yakni bukan hanya apa yang dilakukan seorang presiden, tetapi siapa yang dipilihnya untuk membantu menjalankan negara. Sebab popularitas adalah penilaian rakyat hari ini. Sedangkan warisan politik adalah pengadilan sejarah. Maka sebagai bangsa yang beradab ketimuran belajarlah kita Kepada Prabowo yg menghormati pemimpin terdahulu dengan prinsip mikul dhuwur mendhem jero. *)