NALAR DESA: PENATAAN TAPAL BATAS DAN PEMEKARAN DUSUN DI DESA BAJO PERLU DIEVALUASI

Selasa, 17 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sinergisatu.com, BOALEMO –  Desa Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo  Penataan wilayah desa tidak hanya berkaitan dengan pembagian administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut kepastian batas wilayah, pemerataan pengelolaan penduduk, serta kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan secara efektif.

NALAR Desa menilai bahwa persoalan tapal batas dan penataan jumlah dusun di Desa Bajo perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah desa dan pemerintah daerah. Kedua persoalan tersebut penting dibahas karena menyangkut kejelasan wilayah pemerintahan sekaligus kesiapan desa menghadapi perkembangan jumlah penduduk.

Berdasarkan Profil Desa Bajo Tahun 2025, jumlah penduduk Desa Bajo tercatat sebanyak 1.789 jiwa dengan 526 kepala keluarga (KK). Penduduk tersebut tersebar dalam dua dusun, yakni Dusun I Beringin dan Dusun II Beringin Jaya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dusun I Beringin memiliki 677 jiwa dengan 204 KK. Sementara itu, Dusun II Beringin Jaya dihuni 1.112 jiwa dengan 322 KK. Dengan demikian, sekitar 62,2 persen penduduk Desa Bajo terkonsentrasi di Dusun II.

Perbedaan jumlah penduduk tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi penataan wilayah. Sebab, ketika sebagian besar penduduk terkonsentrasi dalam satu dusun, beban pengelolaan wilayah dan pengawasan masyarakat juga perlu dikaji berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Ain Badu dari NALAR Desa menilai bahwa pemerintah desa perlu mulai membuka ruang pembahasan mengenai kemungkinan penataan kembali wilayah dusun.

Menurutnya, persoalan ini tidak semestinya dipandang sekadar sebagai keinginan untuk menambah jumlah dusun. Lebih dari itu, penataan wilayah perlu didasarkan pada pertimbangan jumlah penduduk, perkembangan permukiman, kondisi geografis, serta kemampuan pemerintahan dusun dalam menjalankan tugasnya.

“Pertumbuhan penduduk harus menjadi salah satu pertimbangan dalam penataan wilayah. Pemerintah desa perlu melihat apakah pembagian dusun yang ada sekarang masih sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jangan sampai persoalan ini baru dibicarakan ketika beban pengelolaan wilayah semakin besar,” demikian rumusan pernyataan yang perlu dikonfirmasi kepada Ain Badu sebelum dipublikasikan sebagai kutipan langsung.

Tapal batas membutuhkan kepastian

Selain persoalan jumlah dusun, NALAR Desa juga menyoroti pentingnya kepastian tapal batas Desa Bajo. Dalam Profil Desa Bajo Tahun 2025, batas wilayah desa disebutkan berbatasan dengan Desa Pentadu Barat di sebelah utara, sedangkan sebelah timur, selatan, dan barat berbatasan dengan Teluk Tomini.

Namun, profil tersebut juga mencatat bahwa penetapan batas secara formal melalui Peraturan Desa atau Peraturan Daerah belum tersedia. Kondisi ini perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dokumen dan koordinasi bersama pemerintah daerah agar status batas wilayah benar-benar memiliki dasar administrasi yang jelas.

Kepastian tapal batas bukan sekadar persoalan garis pada peta. Batas wilayah berkaitan dengan kewenangan pemerintahan, kepastian administrasi, pengelolaan ruang, serta potensi munculnya persoalan ketika terdapat perbedaan pemahaman mengenai wilayah desa.

Karena itu, pemerintah desa perlu mendorong proses penegasan batas melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Pemetaan wilayah juga perlu melibatkan masyarakat agar pengetahuan warga mengenai batas-batas yang selama ini digunakan dapat menjadi bagian dari proses verifikasi.

Dusun II layak menjadi prioritas kajian pemekaran

Persoalan berikutnya adalah kemungkinan pemekaran Dusun II Beringin Jaya. Dengan jumlah 1.112 jiwa dan 322 KK, dusun ini menampung lebih dari separuh penduduk Desa Bajo.

Bahdar Copa, warga Dusun II, menjadi salah satu pihak yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perkembangan penduduk dan permukiman di wilayah tersebut. Pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan menjadi persoalan yang perlu dicermati dalam pembahasan penataan dusun.

Apabila jumlah penduduk terus bertambah sementara wilayah permukiman memiliki keterbatasan ruang, pemerintah desa perlu mengkaji apakah pembagian wilayah yang sekarang masih memadai. Selain itu, semakin banyaknya warga yang berada dalam satu wilayah juga perlu diperhitungkan terhadap kemampuan kepala dusun dalam melakukan pengawasan dan mengelola administrasi masyarakat.

Dengan pertimbangan tersebut, pemekaran Dusun II bukan sesuatu yang harus langsung diputuskan, tetapi layak ditempatkan sebagai agenda kajian pemerintah desa bersama masyarakat.

Bagaimana dengan ketentuan regulasi?

Dalam kerangka hukum nasional, penataan desa dan dusun harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menjadi salah satu dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketentuan pelaksanaannya juga perlu merujuk pada peraturan pemerintah yang berlaku.

Namun, untuk menyatakan apakah jumlah dua dusun di Desa Bajo sudah memenuhi seluruh persyaratan atau apakah Dusun II telah memenuhi syarat untuk dimekarkan, perlu diperiksa secara khusus peraturan daerah maupun peraturan bupati Kabupaten Boalemo yang mengatur pembentukan dan penataan dusun.

Persyaratan dari kabupaten lain tidak dapat langsung digunakan untuk menilai Desa Bajo. Karena itu, NALAR Desa tidak menyimpulkan bahwa pemekaran sudah memenuhi syarat hukum sebelum ketentuan lokal Boalemo, jumlah RT, batas wilayah, kondisi sosial masyarakat, dan aspek administrasi lainnya diperiksa.

Kesimpulan NALAR Desa

Berdasarkan data Profil Desa Bajo Tahun 2025, keberadaan dua dusun belum dapat dinyatakan melanggar ketentuan hanya karena jumlah penduduknya berbeda. Belum ditemukan dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa dua dusun tersebut tidak sah. Akan tetapi, hal itu juga belum cukup untuk memastikan seluruh penataan dusun Desa Bajo telah sesuai dengan ketentuan hukum daerah.

Dari sisi kebutuhan penataan wilayah, Dusun II Beringin Jaya layak menjadi prioritas evaluasi karena menampung 1.112 jiwa atau sekitar 62,2 persen dari total penduduk desa. Pertumbuhan penduduk, keterbatasan lahan permukiman, dan beban pengawasan wilayah merupakan alasan yang patut dikaji lebih lanjut.

Dengan demikian, kesimpulan NALAR Desa adalah jumlah dua dusun di Desa Bajo belum dapat dinyatakan bermasalah secara hukum, tetapi penataan wilayahnya perlu dievaluasi. Dusun II Beringin Jaya layak diprioritaskan untuk dikaji kemungkinan pemekarannya. Pada saat yang sama, pemerintah desa perlu mendorong penegasan tapal batas agar kepastian wilayah pemerintahan tidak terus menjadi persoalan administratif.

NALAR Desa mendorong agar pembahasan ini tidak berhenti sebagai wacana. Pemerintah desa perlu membuka ruang musyawarah bersama BPD, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan warga untuk memeriksa kebutuhan penataan wilayah berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.

Sebab, penataan desa yang baik bukan semata-mata memperbanyak struktur pemerintahan, melainkan memastikan bahwa wilayah memiliki batas yang jelas dan pemerintahan mampu mengelola masyarakat secara efektif.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Launching Job Fair Poliran, Polda Kalsel Sediakan Ribuan Lowongan Kerja hingga Fasilitasi Warga Pelosok
Gaktiblin Digelar, Personel Polresta Banjarmasin Jalani Pemeriksaan Administrasi hingga Tes Urine
Tertibkan Jalan Raya, Polresta Banjarmasin Musnahkan 50 Knalpot Brong Hasil Operasi Patuh Intan 2026
Ungkap Sindikat Pencurian Muatan Kontainer Bermodus Segel Palsu, Tiga Pelaku Diamankan Polsek KPL Banjarmasin
Polresta Banjarmasin Bongkar Jaringan Prostitusi Daring TPPO, Dua Mucikari Diamankan
16–29 November 2026, Polresta Banjarmasin Perketat Pengawasan di Jalan
Bawa 294,68 Gram Sabu dalam Box Motor, Pria 31 Tahun Diamankan Satresnarkoba Polres HSU di Halaman GOR Pangeran Suryanata
GMNI Boalemo Desak BPS dan Dinas Sosial Evaluasi Penetapan Desil, Pendataan Masyarakat Diminta Lebih Akurat

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:31

Launching Job Fair Poliran, Polda Kalsel Sediakan Ribuan Lowongan Kerja hingga Fasilitasi Warga Pelosok

Rabu, 18 November 2026 - 03:56

Gaktiblin Digelar, Personel Polresta Banjarmasin Jalani Pemeriksaan Administrasi hingga Tes Urine

Rabu, 18 November 2026 - 01:59

Tertibkan Jalan Raya, Polresta Banjarmasin Musnahkan 50 Knalpot Brong Hasil Operasi Patuh Intan 2026

Selasa, 17 November 2026 - 14:32

NALAR DESA: PENATAAN TAPAL BATAS DAN PEMEKARAN DUSUN DI DESA BAJO PERLU DIEVALUASI

Selasa, 17 November 2026 - 01:27

Ungkap Sindikat Pencurian Muatan Kontainer Bermodus Segel Palsu, Tiga Pelaku Diamankan Polsek KPL Banjarmasin

Senin, 16 November 2026 - 13:00

16–29 November 2026, Polresta Banjarmasin Perketat Pengawasan di Jalan

Senin, 16 November 2026 - 02:45

Bawa 294,68 Gram Sabu dalam Box Motor, Pria 31 Tahun Diamankan Satresnarkoba Polres HSU di Halaman GOR Pangeran Suryanata

Minggu, 15 November 2026 - 23:06

GMNI Boalemo Desak BPS dan Dinas Sosial Evaluasi Penetapan Desil, Pendataan Masyarakat Diminta Lebih Akurat

Berita Terbaru