Sinergisatu.com, TANAH LAUT – Penetapan seorang warga berinisial S sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Tanah Laut menuai keberatan dari pihak kuasa hukum. Persoalan tersebut kini tidak hanya berkaitan dengan dugaan pengambilan buah sawit, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai status penguasaan lahan, batas Hak Guna Usaha (HGU), hingga kejelasan lokasi objek perkara.
Kuasa hukum S, Heriyadi, S.H., M.H., mendatangi Mapolres Tanah Laut, Jumat (13/11/2026), untuk memberikan pendampingan hukum sekaligus menyampaikan sejumlah keberatan dan permohonan evaluasi terhadap proses penyidikan yang sedang berjalan.
Kedatangan Heriyadi turut didampingi puluhan warga Desa Karang Rejo. Mereka hadir memberikan dukungan moril kepada S sekaligus menyampaikan aspirasi terkait persoalan penguasaan dan klaim lahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat setempat.
Sebelumnya, S telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik berdasarkan laporan pihak perusahaan yang diduga berasal dari PT IE. Dalam laporan tersebut, nilai kerugian perusahaan disebut mencapai sekitar Rp2,4 juta, berdasarkan hasil penimbangan buah kelapa sawit yang kemudian dikonversikan ke dalam nilai rupiah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Namun, setelah mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Heriyadi menilai terdapat sejumlah aspek mendasar yang perlu didalami lebih lanjut oleh penyidik.
Menurutnya, penentuan lokasi objek perkara sejauh ini diduga lebih banyak mengacu pada dokumen yang disampaikan pihak pelapor. Padahal, kesesuaian dokumen tersebut dengan kondisi faktual di lapangan perlu diuji secara menyeluruh.
“Kami menghormati proses penyidikan yang sedang berjalan. Namun, kewenangan penyidik harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan objektivitas. Jangan sampai penetapan seseorang sebagai tersangka dilakukan sebelum seluruh fakta yang berkaitan dengan objek perkara benar-benar diperiksa secara berimbang,” tegas Heriyadi.
EMPAT PERSOALAN MENDASAR JADI SOROTAN
Heriyadi mengungkapkan, setidaknya ada empat persoalan yang menurut pihaknya perlu mendapatkan klarifikasi sebelum perkara ini ditangani lebih jauh.
Pertama, menyangkut perbedaan lokasi administratif antara Desa Swarangan dan Desa Karang Rejo. Berdasarkan penelusuran awal pihak kuasa hukum, terdapat perbedaan informasi mengenai wilayah tempat objek perkara berada.
Perusahaan disebut mengklaim lokasi tersebut masuk wilayah Desa Swarangan. Sementara itu, berdasarkan keterangan dan kondisi administratif yang perlu dikonfirmasi kepada pemerintah desa terkait, lokasi yang dipersoalkan diduga berada di wilayah Desa Karang Rejo.
Menurut Heriyadi, kepastian lokasi atau locus delicti merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Karena itu, diperlukan pemeriksaan koordinat, batas administrasi desa, serta kesesuaian dokumen pertanahan dengan kondisi sebenarnya.
Kedua, mengenai riwayat penguasaan dan pengelolaan lahan oleh masyarakat.
Heriyadi menyebut, sejumlah warga Desa Karang Rejo, termasuk kliennya, telah bertahun-tahun menguasai dan mengelola lahan tersebut. Aktivitas itu meliputi menanam, merawat, hingga memanen hasil tanaman.
Bahkan, berdasarkan keterangan warga, kegiatan pengelolaan lahan telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa adanya teguran, peringatan, maupun pemberitahuan langsung mengenai klaim penguasaan lahan oleh perusahaan sendiri, lanjut Heriyadi, mengaku memiliki dokumen alas hak yang dijadikan dasar penguasaan dan pengelolaan lahan tersebut.
“Pertanyaan kami sederhana, bagaimana mungkin aktivitas masyarakat yang telah berlangsung bertahun-tahun kemudian berujung pada laporan dugaan tindak pidana, sementara riwayat penguasaan lahan, dokumen yang dimiliki warga, dan keterangan pemerintah desa belum sepenuhnya diuji secara bersama-sama?” ujarnya.
Ketiga, pihak kuasa hukum mempertanyakan kejelasan batas fisik dan tanda informasi penguasaan HGU perusahaan di lokasi yang dipersoalkan.
Menurut keterangan masyarakat, selama bertahun-tahun mengelola lahan, mereka tidak menemukan tanda batas yang jelas, plang informasi HGU, maupun pemberitahuan yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut merupakan bagian dari wilayah hak perusahaan.
Atas dasar itu, Heriyadi meminta agar dokumen HGU, peta bidang, koordinat, serta batas fisik lahan diverifikasi secara langsung dengan melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
Keempat, dampak klaim penguasaan lahan terhadap kehidupan masyarakat.
Persoalan ini dinilai tidak hanya menyangkut nasib S sebagai tersangka, tetapi juga keresahan warga Desa Karang Rejo yang mengaku terdampak oleh klaim penguasaan lahan perusahaan.
Warga menyampaikan bahwa pada sejumlah bagian lahan telah dibuat parit oleh pihak perusahaan sehingga akses masyarakat untuk memasuki dan menjalankan aktivitas di lokasi tersebut menjadi terbatas.
Kondisi tersebut diharapkan mendapat perhatian pemerintah daerah dan instansi terkait agar tidak berkembang menjadi konflik sosial berkepanjangan.
MINTA PENYIDIK TURUN LANGSUNG KE LAPANGAN
Heriyadi menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghalangi proses penegakan hukum maupun mempertentangkan kepentingan masyarakat dengan perusahaan.
Namun, ia meminta agar penyidik tidak hanya bertumpu pada dokumen dari satu pihak, melainkan juga memeriksa alas hak masyarakat, mendengarkan keterangan pemerintah desa, serta mencocokkan seluruh bukti dengan kondisi nyata di lapangan.
“Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Kami tidak meminta perlakuan khusus terhadap klien kami. Yang kami minta adalah perlakuan hukum yang adil dan setara. Periksa dokumen perusahaan, periksa alas hak masyarakat, dengarkan pemerintah desa, dan turun langsung melihat kondisi objek yang dipersoalkan,” katanya.
Menurutnya, apabila terdapat persoalan mengenai batas HGU, penguasaan tanah, maupun kepemilikan tanaman, seluruh aspek tersebut harus didalami secara cermat agar proses penegakan hukum tidak mengabaikan hak-hak keperdataan masyarakat.
AKAN BAWA ASPIRASI WARGA KE DPRD TANAH LAUT
Tidak berhenti di Mapolres Tanah Laut, tim kuasa hukum juga berencana menyampaikan surat resmi kepada sejumlah instansi terkait, termasuk DPRD Kabupaten Tanah Laut.
Langkah tersebut ditempuh agar para wakil rakyat dapat mendengar langsung aspirasi masyarakat Desa Karang Rejo, melihat kondisi faktual di lapangan, serta mendorong koordinasi lintas instansi untuk memperjelas status dan batas lahan yang dipersoalkan.
“Kami akan menyampaikan persoalan ini secara resmi kepada pihak-pihak terkait, termasuk DPRD Kabupaten Tanah Laut. Kami ingin persoalan masyarakat Desa Karang Rejo didengar dan dilihat secara langsung,” ungkap Heriyadi.
DORONG GELAR PERKARA KHUSUS
Selain menyampaikan aspirasi kepada DPRD, pihak kuasa hukum berharap Polres Tanah Laut memberikan ruang evaluasi melalui mekanisme gelar perkara khusus.
Mereka meminta agar proses evaluasi turut mempertimbangkan keterangan masyarakat, pemerintah desa, serta koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut untuk memastikan kejelasan status dan batas lahan.
Heriyadi menilai, pemeriksaan perkara ini harus mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, mulai dari siapa yang menguasai lahan, bagaimana riwayat penguasaannya, di mana batas HGU perusahaan, hingga apakah lokasi yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan.
“Kami percaya Polri memiliki komitmen untuk menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional dan berkeadilan. Karena itu, kami berharap perkara ini benar-benar diuji secara objektif,” tegasnya.
Ia kembali mengingatkan bahwa persoalan ini tidak semestinya hanya dilihat dari ada atau tidaknya pengambilan buah sawit. Kejelasan status lahan dan riwayat penguasaannya juga perlu mendapatkan perhatian dalam proses pemeriksaan.
“Hukum harus tegas, tetapi juga harus cermat. Keadilan tidak boleh hanya bersandar pada dokumen, melainkan harus diuji dengan fakta,” tutup Heriyadi di depan Mapolres Tanah Laut.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai keberatan kuasa hukum tersebut merupakan pandangan dari pihak tersangka. Klarifikasi dari Polres Tanah Laut maupun pihak perusahaan terkait penentuan lokasi, status HGU, dan klaim penguasaan lahan masih diperlukan agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.
