GORONTALO – Kalender September nyaris habis, dan bagi jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sulawesi Tengah, waktu kini terasa semakin berharga. Di layar Zoom pada Senin (28/9/2026) pagi, Kepala Kanwil Mangatas Nadeak mengajak seluruh anak buahnya berpacu menuntaskan pekerjaan, dengan satu catatan: yang dikejar bukan sekadar angka.
Apel virtual itu mempertemukan seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK, dari kantor wilayah, Wilayah Kerja Sulawesi Utara, hingga Wilayah Kerja Gorontalo.
Mereka terhubung dari tempat berbeda, tetapi menerima pesan yang sama: tidak ada ruang untuk menunda. Mangatas menyebut waktu efektif pelaksanaan kegiatan di bulan ini sudah sangat sempit. Pekerjaan yang telah direncanakan harus segera dirampungkan, lengkap dengan administrasi dan pertanggungjawabannya.
“Jangan sampai kegiatan terlambat dilaksanakan. Segera tuntaskan kegiatan yang sudah direncanakan dan lengkapi seluruh pertanggungjawabannya,” tegas Mangatas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para pejabat struktural, mulai dari Kepala Bagian, Kepala Bidang, Penanggung Jawab Wilayah, hingga Koordinator Wilayah, diminta lebih jeli memantau jalannya kegiatan dan serapan anggaran di unit masing-masing. Alasannya jelas. Capaian yang tertinggal di akhir September akan menumpuk menjadi beban tambahan di triwulan IV.
Percepatan pun harus dilakukan dengan terukur, tertib administrasi, dan akuntabel. Kelengkapan dokumen juga mendapat perhatian khusus. Setiap kegiatan yang sudah selesai harus segera dituangkan dalam laporan beserta data dukungnya, lalu diteruskan secara berjenjang.
Keterlambatan di titik ini dapat memengaruhi pelaksanaan program sekaligus evaluasi kinerja. “Setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan, segera buat laporan dan lengkapi data dukungnya. Jangan sampai terlambat karena akan berpengaruh pada pelaksanaan dan evaluasi kinerja,” ujarnya.
Namun di balik desakan untuk bergerak cepat, Mangatas menitipkan pesan yang lebih dalam. Menurutnya, realisasi anggaran tidak boleh dimaknai sebagai lomba mengejar angka di atas kertas.
Setiap rupiah yang terserap harus menghidupkan program secara efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Apa yang kita laksanakan harus sesuai aturan dan ada hasilnya untuk masyarakat,” pinta Mangatas. Kabar baik datang dari Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil KemenHAM Sulawesi Tengah, Musba Bakri.
Dalam apel yang sama, ia melaporkan bahwa capaian kegiatan pengawasan telah menyentuh angka 100 persen. Musba juga mendorong unit kerja terkait segera melengkapi data dukung dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang masih berjalan, agar seluruh target dapat tercapai secara optimal.(*/Hans Pieter Mahieu)
