BOGOR, Sinergisatu.com– Penyelesaian persoalan di Papua membutuhkan perubahan paradigma dan tidak bisa lagi bersandar pada satu pendekatan saja.
Dalam Rapat Koordinasi Kementerian HAM di Bogor 11-14 Juli 2026, para pakar sepakat bahwa pendekatan keamanan murni terbukti belum mampu menghasilkan penyelesaian yang komprehensif.
Dibutuhkan cara pandang baru yang lebih inklusif untuk menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prof. Cahyo Pamungkas, Ph.D. menjelaskan bahwa konflik Papua tidak boleh dipahami semata-mata sebagai masalah gangguan keamanan.
“Konflik ini memiliki dimensi historis yang mendalam, mulai dari proses integrasi ke NKRI hingga pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Oleh sebab itu, penyelesaian yang utuh harus mempertimbangkan aspek sejarah, sosial, politik, dan budaya secara adil,” kata Prof. Cahyo.
Sejalan dengan hal itu, Mangadar Situmorang menyoroti pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Asta Cita Presiden.
Agenda memperkokoh ideologi negara ini harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.
Pendekatan yang berkeadilan ini dinilai akan membuka jalan bagi perdamaian jangka panjang yang diterima semua pihak.
Merespons pandangan para ahli, Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, menegaskan pentingnya membuka ruang dialog dan negosiasi.
“Kementerian HAM berkomitmen menggunakan kajian akademik dan kondisi empiris ini sebagai dasar merumuskan rekomendasi kepada Menteri HAM,” kata Munafrizal.
“Langkah melandaikan konflik ini diharapkan dapat segera menghentikan jatuhnya korban jiwa di Papua,” tandas Munafrizal. (*)
