banner 728x250

Wakil Ketua MPR, Sjarifuddin Hasan : MA Harus Menolak PK Moeldoko

Wakil Ketua MPR RI, Prof.Dr. H. Sjarifuddin Hasan,M.M.,M.B.A dalam sebuah diskusi di media center Gedung Parlemen RI (Dom).
banner 120x600
banner 468x60

JAKARTA,SINERGISATU.COM-Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat,Prof.Dr.H. Sjarifuddin Hasan,M.M.,B.B.A menegaskan bahwa, Peninjauan Kembali (PK) kasus pengambilalihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko.  Menurutnya, Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Moeldoko harus ditolak karena telah mengganggu , merusak  demokrasi  dan tidak taat hukum Partai Politik di Indonesia.

Lanjutnya, bahwa kebiasaan mengambilalih Partai Politik dengan cara inkonstitusional tidak boleh dibiarkan.

banner 325x300

“Kami melihat bahwa Partai Demokrat ini bisa menjadi contoh. Partai ini sengaja mau diambil alih oleh  bukan orang intern  Partai serta orang yang sedang berkuasa  dengan cara-cara inkonstitusional dan hal ini tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh terjadi serta harus dilawan”, kata Sjarifuddin Hasan dikutip laman berita mpr ri.go.id.

Dijelaskan, kejadian ini jika dibiarkan dapat merusak demokrasi yang tengah dibangun di Indonesia.

“Kita mengetahui bahwa partai politik adalah pilar utama demokrasi, tempat melakukan kaderisasi pemimpin masa depan. Jika penguasa dibiarkan untuk semena-mena mengambilalih partai orang lain, ini akan menciderai dan merusak demokrasi yang tengah dibangun di Indonesia,” ujar politisi asal sulawesi selatan itu.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini membeberkan proses pengambilalihan Partai Demokrat yang selalu gagal di pengadilan.

“Kami bersyukur karena sudah mengikuti 16 kali proses di pengadilan. Dari 16 kali proses di pengadilan tersebut, semuanya diputuskan bahwa KSP Moeldoko tidak berhak untuk mengambilalih Partai Demokrat. Harusnya keputusan ini diterima dengan lapang dada oleh KSP Moeldoko. dan menyadari bahwa tindakannya salah menurut hukum dan melanggar  etika. Ungkap Syarief Hasan.

Namun nyatanya, menurut Syarief Hasan, KSP Moeldoko tidak menunjukkan sikap kenegarawanan.

“KSP Moeldoko malah terus menerus mengganggu Partai Demokrat dengan mengajukan PK di Mahkamah Konstitusi. Padahal, sudah 16 kali KSP Moeldoko dikalahkan di pengadilan.”, terangnya.

Oleh karena itu, Syarief Hasan berharap, Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan KSP Moeldoko tidak diterima oleh MA.

“Tidak ada urgensi dan novum baru yang membuat PK tersebut diterima. Kami berharap, berita yang sedang beredar yang menyebutkan adanya proses penjegalan demokrasi melalui pengambilalihan Partai Demokrat tidak terjadi dan kalau hal ini terjadi maka harus kita lawan,” kata dia.

Ia berharap Mahkamah Agung dapat menolak PK tersebut.

“Kami menaruh harapan kepada Mahkamah Agung untuk menegakkan keadilan dan hukum dengan menolak PK yang diajukan KSP Moeldoko. Sebagaimana pesan Pak SBY, pemegang kekuasaan harus tetap amanah dalam menegakkan kebenaran dan keadilan,” tutup Sjarifuddin Hasan. **

Editor : Dese Lewuk

 

 

 

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *