banner 728x250

Update Agenda DPR RI, Selasa 29 Agustus 2023

Pimpinan DPR RI. Ketua DPR RI Dr (H.C) Puan Maharani (tengah)
banner 120x600
banner 468x60

JAKARTA,SINERGISATU.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR.RI) hari ini Selasa menggelar sejumlah agenda. Berikut beberapa agenda penting di Kantor Wakil Rakayat RI yang dapat dihimpun redaksi sinergisatu.com,Selasa 29 Agustus 2023.
Pada pukul 07.00 WIB diselenggarakan upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-78 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR.RI) yang ke-78 tahun.

Setelah itu dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II Komplek Parlemen,Senayan,Jakarta Pusat. Kegiatan ini dimulai pukul 09.30 WIB.

banner 325x300

Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024

Dalam Rapat Paripurna Khusus ini akan disampaikan Pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 DPR RI dan Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022-2023.

Agenda berikutnya akan digelar Rapat Paripurna ke-4 dengan membahas hal-hal di antaranya :

a. Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022;
b. Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU APBN TA 2024. c. Laporan Badan Legislasi atas Hasil Evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2023, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan. d. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap 27 RUU Usul Insiatif Komisi II DPR RI tentang Kabupaten/Kota, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.

Komisi V DPR RI ini bergerak di bidang Pembangunan Nasional dan bermitra dengan beberapa kementerian dan lembaga seperti Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air; Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya; Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan lain-lain .Lembaga/Dinas Instansi Vertikal di daerah , Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pengawasan pembangunan proyek fisik yang bersumber dari APBN/APBD dan instansi atau Lembaga lain yang terkait dengan bidang pembangunan.

Adapun hal-hal yang akan dibahas para anggota legislator di Komisi V ini di antaranya RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas Agenda .
RDP ini akan mengupas tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA 2022, Membahas RKA K/L TA 2024 dalam nota keuangan RAPBN TA 2024,dan lain-lain.

Selai itu Komisi V juga menggelar Raker (Rapat Kerja) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Agenda. Di sesi ini membahas antara lain Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA 2022, Membahas RKA K/L TA 2024 dalam nota keuangan RAPBN TA 2024,dan lainnya.

Selain itu Badan Anggaran (Banggar) DPR RI . Pimpinan dan Anggota Banggar DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Ri, Menteri PPN/Kepala Bappenas Ri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan Gubernur Bank Indonesia.

Tercatat ada beberapa poin penting di antaranya, Pembicaraan Tk I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2024, Penyampaian Pokok-pokok RUU tentang APBN TA 2024,dan Pembentukan Panja-panja.

Selanjutnya pembahasan RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN TA 2022 yang di dalamnya ikut dibahas dua poin penting yakni Penyampaian Pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022,dan Pembentukan Panja-panja.

Selain itu, Badan Legislasi DPR RI juga menggelar Rapat Panja RDP dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM dalam rangka Harmonisasi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Sedangkan Komisi I akan menggelar Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Komisi I DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah.

Adapun Komisi IV akan menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Walikota Batam, Bupati Kabupaten Lingga,dan Bupati Karimun Kepulauan Riau.

Agenda, membahas mengenai izin Pemanfaatan Kayu Mangrove di Kepulauan Riau (tindak lanjut Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau).

Komisi VII DPR RI juga menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Dirjen Minerba KESDM RI, Dirut MIND-ID dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk. Adapun RDP akan membahas 2 poin yakni Progres divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk,dan lainnya. Komisi VIII Sosial dan Agama,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan salah satu Alat Kerja Dewan (AKD) yang bermitra dengan sejumlah lembaga yakni Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungam Anak.

Adapun ruang kerja Komisi VIII ini meliputi Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Komisi IX DPR RI hari ini juga menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Agenda ini membahas soal Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022. Selain itu juga membahas soal RKA K/L Tahun 2024.

Demikian dengan Komisi XI DPR RI. Komisi yang membidangi bidang Keuangan dan Perbankan ini akan menggelar RPD dengan Ketua dan Anggota BSBI . Agendanya antara lain Konsultasi terkait organisasi tata kerja dan anggaran 2024.

Selanjutnaya ada Komisi X DPR RI. Komisi ini membawahi bidang-bidang Pendidikan,Olahraga,dan Sejarah.

Komisi X DPR hari ini juga menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Paguyuban Guru Honorer Negeri sekitar 10 komunitas yang bergabung dalam Guro Honorer. RDPU ini membahas agenda penyampaian aspirasi terkait Guru Honorer Negeri.

Komisi IX. Komisi ini akan menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Hari ini Komisi IX DPR akan membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022. Hal lain yang akan dibahas adalah RKA K/L Tahun 2024; dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.

Sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Komisi IX memiliki ruang lingkup tugas di bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Adapun, ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi IX ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015.

Tentang Ruang Lingkup Komisi IX DPR RI

Komisi IX DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang-bidang sebagai berikut :

Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit baik Negeri maupun Swasta, termasuk RS TNI dan RS Polri. Selain itu membidangi Ketenagakerjaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan, serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Ketenagakerjaan. **

Editor : Dese Dominikus

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *