banner 728x250

Tim Kuasa Hukum Stefanus Roy Rening Optimis, Akan Memenangkan Perkara “Merintangi Penyidik”

Suasana dalam persdangan
banner 120x600
banner 468x60

JAKARTA,SINERGISATU.COM-Juru bicara tim kuasa hukum Stefanus Roy Rening, Anggara Suwahju optimis akan memenangkan perkara dugaan “merintangi” penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam kasus dugaan korupsi Rp1 miliar oleh mantan gubernur Papua,Luaks Enembe.

Kepada wartawan usai persidangan dengan agenda jawaban nota keberatan (eksepsi) di Kantor PN Jakarta Pusat,Rabu (11/10/2023), Anggara pun merespon jawaban nota keberatan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

banner 325x300

“Jadi, sebetulnya jaksa penuntut umum (JPU) mau menyampaikan bahwa nota keberatan yang disampaikan seminggu sebelumnya itu tidak sesuai dengan ketentuan KUHP. Salah satunyaq adalah penyidikikan yang dilakukan secara ‘ujug-ujug’ . Jadi dia meminta kepada majelis untuk ditolak,”kata Anggara kepada media ini usai sidang.

“Nah, kalau dalam pandangan kami penasihat hukum, justru jawaban dari penuntut umum itu tidak menjawab persoalan-persoalan hukum yang kami kemukakan di dalam eksepsi atau nota keberatan pada sidang Rabu minggu lalu. Misalnya,soal berita acara pemeriksaan . Jadi menurut kami itu forumnya adalah pra peradilan. Tapi masalahnya adalah ketika seseorang belum menjadi terdakwa,maka berita acara pada pemeriksaan yang lain itu tidak akan pernah didapat,” kata dia.

Jadi, memang forumnya tidak bisa di pra-peradilan, maka satu-satunya forum yakni di saat kami membacakan nota keberatan (eksepsi) tersebut.

Kata Anggara, karena surat dakwaan tersebut dibuat dalam berita acara pemeriksaan. Sehingga keabsahan atau legitimasi dari surat dakwaan itu sangat tergantung daripada legitimasi surat pemeriksaan.

“Kami berharap, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan sangat hati-hati. Karena ini adalah isu hukum yang sangat penting. Bahwa berita acara pemeriksaan yang tidak relevan dan kemudian ada pemeriksaan dari perkara lain sebetulnya yang terkait sama sekali dengan perkaranya pak Roy jadi itu yang merupakan kegiatan dari rangkaian jadwal berita acara pemeriksaan jadi rananya jaksa untuk membuat dakwaan.

Terdakwa Stefanus Roy Rening hadiri Sidang kasus Perintangan di PN Jakarta Pusat,Rabu 11 Oktober 2023

Nah ketika semua itu tidak punya legitimasi kan maka harusnya dakwaanya juga tidak memiliki legitimasi.

“Kami sih berharap majelis hakim memeriksa dengan sangat berhati-hati, Dan kami tetap optimis bisa memenangkan perkara ini. Secara teknis, yang kami persoalkan adalah legalitas pembuatan surat dakwaan ini”. tegas Anggara.

“Jadi, sekali lagi kami tegaskan,jaksa penuntut umum harus hati-hati dalam memeriksa seluruh berita acara pemeriksaan sehingga tidak terjadi sesuai hal-hal yang sudah kami sampaikan dalam eksepsi atau nota keberatan itu.” katanya.

Sebelumnya, dalam sidang yang digelar Rabu (11/10/2023) itu, jaksa penuntut umum (JPU) komisi pemnberantasan korupsi (KPK) membacakan tanggapannya terkait Nota Keberatan Stefanus Roy rening yang disampaikan oleh tim kuasa hukum advokat senior itu.

“Meminta, menyatakan sidang pemeriksaan perkara pidana dengan terdakwa Stefanus Roy Rening dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum,” kata Budi Sarumpaet.

Stefanus Roy Rening didakwa melakukan perintangan dalam penyidikan dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Salah satu ulahnya yakni mendatangkan massa ke Mako Brimob Jayapura.

“Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi,” kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Sarumpaet di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 27 September 2023.

Dalam perkara ini, Roy diduga memberikan arahan kepada Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka dalam memberikan keterangan kepada penyidik. Dia juga mencegah Lukas memenuhi panggilan pemeriksaan.

Roy juga diduga meminta Rijatono membuat video klarifikasi pemberian uang Rp1 miliar ke Lukas. Dia juga memberikan saran ke staf bagian kelang PT Tabi Bangun Papua Willicius untuk tidak memenuhi panggilan penyidik.

Jaksa juga menduga Roy memengaruhi Sekda Papua Ridwan Rumasukun untuk tidak menyerahkan uang Rp10 miliar yang dipakai untuk merayakan ulang tahun anaknya ke KPK. Dana itu diyakini berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas.

Dalam kasus ini, Roy disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ** Dese Lewuk.

 

 

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *