banner 728x250

Tim Hukum : Rekomendasi Komnas HAM,Lukas Enembe Harus Dirawat di Rumah Sakit

Emanuel Herdiyanto,SH.,M.H, Anggota Tim Hukum & Advokasi Lukas Enembe, (Foto : Dok. Tim Kuasa Hukum Lukas Enembe)
banner 120x600
banner 468x60

JAKARTA,SINERGISATU.COM-Ketua Tim Hukum & Advokasi Gubernur Papua (THAGP), Petrus Bala Pattyona menegaskan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) telah mengeluarkan rekomendasi, atas pengaduan keluarga Gubernur Papua non aktif Lukas Enembe, yang mengeluhkan kondisi kesehatan Bapak Lukas Enembe selama menjalani penahanan di Rutan KPK.

Adapun, dalam surat Rekomendasi Komnas HAM RI atas Pemenuhan Hak Sdr. Lukas Enembe sebagai Tahanan KPK RI tersebut, Komnas HAM menyebut Bapak Lukas Enembe dapat melanjutkan program perawatan medis yang dibutuhkan, yang diperoleh sejak sebelum penahanan.

banner 325x300

Menurut Ketua Tim Hukum & Advokasi Gubernur Papua (THAGP), Petrus Bala Pattyona, surat rekomendasi tersebut didapat tim kuasa hukum, pada Jumat siang (09/06/2023).

Tim Hukum dan Advokasi Lukas Enembe : Petrus Bala Pattyona (Pakai Peci Hitam) didampingi Emanuel Herdiyanto (Sumber Foto : Istimewa)

“Dalam rekomendasinya kepada Ketua KPK RI, Komnas HAM melalui surat yang ditandatangani Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Uli Parulian Sihombing, merekomendasikan ‘Memastikan agar Sdr. Lukas Enembe dapat melanjutkan program perawatan medis, yang dibutuhkan, yang diperoleh sejak sebelum penahanan, untuk tetap dapat dilanjutkan oleh dokter KPK, maupun RS lain yang ditunjuk oleh KPK’,” kata Petrus dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (9/6/2023).

Menurut Petrus, sebelum ditahan, Bapak Lukas Enembe berada dalam kondisi dirawat dan diawasi secara ketat kesaehatannya, oleh dokter pribadi dan dokter dari RS Mount Elizabeth Singapura di rumah pribadinya di Distrik Koya, Jayapura, Papua. Selama dirawat, Bapak Lukas diawasi pola makan dan perkembangan kesehatannya dari waktu ke waktu oleh perawat, dokter jaga dan dokter pribadinya.

Dengan keluarnya rekomendasi dari Komnas HAM RI tersebut, pihaknya berharap, pengadilan dapat mengizinkan Bapak Lukas berobat dan mengalihkan penahanan dari tahanan rutan ke tahanan rumah atau tahanan kota.

“Karena memang Bapak Lukas harus segera dirawat karena ginjalnya telah tidak berfungsi dan menunggu waktu untuk cuci darah. Dan tidak hanya itu, sekarang diketahui Bapak Lukas juga mengidap Hepatitis B yang dapat menulari tahanan lain dan pegawai rutan,” tegas Petrus.

Sementara itu, anggota THAGP ,Emanuel Herdiyanto, MG mengatakan bahwa Komnas HAM RI juga merekomendasikan agar Ketua KPK menjamin kepentingan pemenuhan HAM bagi tersangka sebagai keseimbangan prinsip HAM dan prinsip hukum pidana.

“Selain itu, rekomendasi Komnas HAM berisi, ‘Memberikan akses pemenuhan hak atas kesehatan Sdr. Lukas Enembe sesuai aturan perundang-undangan. Memberikan pelayanan kesehatan jika memang diperlukan, berdasarkan asesmen medis dari dokter yang kompeten, independen, termasuk terapi-terapi yang dibutuhkan untuk menguatkan kondisi fisik Sdr. Lukas Enembe’,” kata Emanuel.

Gubernur Papua non aktif,Luaks Enembe (Istimewa)

Anggota THAGP lainnya, Antonius Eko Nugroho, menyebut bahwa ada tiga butir rekomendasi lainnya pun disertakan.

Pertama, Memastikan adanya skema perawatan gawat darurat ketika terjadi kondisi kesehatan darurat’.

Kedua, Bila dibutuhkan berdasarkan kekhususan kondisi kesehatan Sdr. Lukas Enembe dapat mempertimbangkan untuk menyediakan dokter spesialis gizi yang dapat membantu mengatur asupan makanan agar tidak memperburuk kondisi kesehatan’.

“Ketiga, Menyampaikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi ini ke Komnas HAM RI dalam kesempatan pertama,”tutupnya.

** Tim Hukum & Advokasi Gubernur Papua (THAGP).

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *