banner 728x250

Tantangan Bagi Sesumbar Politik PDI-P

Peter Lewuk, Cendikiawan Tana Ai,Maumere,Flores,Nusa Tenggara Timur
banner 120x600
banner 468x60

Oleh Peter Lewuk

Dalam pertarugan tinju kelas berat, sang juara bertahan sesumbar bahwa dia akan meng-KO-kan lawannya pada ronde pertama. Setelah di atas ring tinju, sesumbar itu tidak berbukti, meski akhirnya sang juara bertahan itu menang entah pada ronde berapa. Sebaliknya, sang penantang bisa mengalahkan sang juara bertahan entah pada ronde berapa.

banner 325x300

Analog dengan sesumbar dalam dunia tinju kelas berat, menghadapi pemilu 2024 ada dua sesumbar politik dari PDI-P. Pertama, PDI-P ingin menang pemilu legislatif atau pileg dan pemilu presiden atau pilpres tiga kali berturut-turut alias hatrick. Kedua, PDI-P yakin menang pilpres dalam satu kali putaran dengan perolehan suara lima puluh persen plus satu. Kita tunggu saja buktinya nanti.
Dua sesumbar politik itu sah-sah saja. Bahkan perlu, agar pertarungan semakin sayik antara PDI-P melawan Partai Nasdem beserta koalisinya dan Partai Gerindra berserta koalisinya. Tantangan sesumbar politik itu akan memacu sang pesaing all out persiapkan diri.

Bersamaan dengan sesumbar politik tersebut, baik PDI-P beserta koalisinya maupun Partai Gerindra dan Partai Nasdem sama-sama menghadapi tantangan berat, terutama berkaitan dengan siapa bacapres/bacawapres yang diusung dan kalkulasi politik perolehan suara mayoritas agar menang dalam pemilu.

Saling Intip dan Kalkulasi Suara
Adalah bos Partai Nasdem Surya Paloh yang pertama kali terlebih dahulu mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan, mantan gubernur DKI Jakarta, sebagai bacapres Nasdem, kemudian “dijodohkan” dengan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sang Ketua Umum Partai Demokrat sebagai bacawapres, yang didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera alias PKS.

Dalam perjalan terjadilah pengkhianatan. Setelah kalkulasi politik dukungan suara pemilih, Surya Paloh pun “merayu” Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yang nasib “perjodohan politiknya” dengan Prabowo Subianto Ketua Umum Gerindra, tidak kunjung jelas meski sudah berjalan setahun.

Cak Imin pun secepat kilat berbalik badan dan menerima lamaran Nasdem untuk menjadi bacawapres Anies Baswedan. Terjadilah koalisi AMIN alias Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang didukung Nasdem, PKS, dan PKB dengan kalkulasi perebutan suara kaum nahdliyin dari Nahdlatul Ulama, Ormas Muslim terbesar di Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri.

Paska ditinggal Cak Imin dan KPB, Prabowo dan Gerindra mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Demokrat setelah “diceraikan” oleh Nasdem. Sebuah koalisi jumbo, memang. Lagi-lagi Prabowo Subianto dan koalisi Indonesia Maju-nya mengalami situasi alot untuk menentukan siapa cawapres Prabowo Subianto.

Bukan karena tidak ada tokoh-tokoh yang bisa diusung, melainkan karena “masih saling intip” antara Gerindra dengan PDI-P, yang juga penuh perhitungan strategis menenukan bacawapres untuk Ganjar Pranowo, mantan gubernur Provinsi Jawa Tengah, yang diusung bersama dengan PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo.
Tokoh bacawapres pendamping Ganjar Pranowo telah mengerucut menjadi nama Sandiaga Uno dan Mahfud MD serta Andika Perkasa, mantan Panglima TNI. Tinggal siapa di antara mereka dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Atau mungkinkah ada tokoh “kuda hitam” yang diam tetapi berprestasi dalam ikut bekerja keras membangun Indonesia, yang akan mendampingi Ganjar Pranowo?

Demikian pula, ada sejumlah tokoh potensial yang bisa diusung oleh Koalisi Indonesia Maju mrnjadi bacawapresnya Prabowo Subianto. Tokoh-tokoh itu adalah Erick Tohir Menteri BUMN, yang dijagokan oleh PAN dan Airlangga Hartarto Ketua Umum Golkar serta digembar-gemborkan tokoh muda seperti Mas Gibran Wali Kota Solo sambil menunggu keputusan MK tentang batas usia minimum dan maksimum capres/cawapres.

Namun, lagi-lagi, saling intip dan kalkulasi perolehan suara mayoritas demi kemenanganlah yang membuat alotnya penentuan cawapres untuk Prabowo Subianto, sama halnya juga dengan cawapres untuk Ganjar Pranowo dari PDI-P dan koalisinya.

Pengalaman Politik “Dikeroyok”

Di pihak PDI-P, partai pimpinan Megawati Soekaroputri, ada pengalaman historis yang menarik disimak oleh generasi muda, paling tidak yang dikader dan dididik oleh PDI-P, tentang “Politik Pengeroyokan” yang dialami PDI-P. Bahkan sudah ada preseden sejarah jauh sebelumnya, yaitu pada masa Orde Lama.

Adalah Bung Karno, Bapak PNI (Partai Nasional Indonesia) dan Bapak PDI-P (yang sekarang), “dikeroyok” jatuh dari kursi presiden oleh Amerika Serikat dan CIA (badan intelijen AS) yang melancarkan konspirasi politik bersamaan dengan konflik politis-ideologis tripolar internal antara kaum nasionalis, agama, dan komunis dalam konstelasi perpolitikan Indonesia Orde Lama.

Selama era Orde Baru, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI (fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Murba, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia alias IPKI) dengan rekannya yaitu PPP “dikeroyok” rame-rame oleh rezim militeristik Soeharto dan Golongan Karya alias Golkar, yang bukan partai politik tetapi ikut bermain politik sebagai kontestan pemilu. Dan wajib menang dengan calon presiden tunggal adalah Jenderal Besar Soeharto selama tiga puluh dua tahun.

Memasuki era reformasi PDI-P bersama Megawati Soekarnoputri “dikeroyok” rame-rame oleh tokoh petualang, komprador, dan pecundang politik Amien Rais bersama “Poros Tengah”-nya dalam Sidang Umum MPR 1999. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur diangkat menjadi presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden, padahal yang menang pemilu 1999 adalah PDI-P.

Pengalaman politik “pengeroyokan” itu pun berlanjut ketika kader PDI-P, Joko Widodo, mantan wali kota Solo dan mantan gubernur DKI Jakarta, maju sebagai capres dalam dua kali pemilu yaitu 2014 dan 2019. Dikeroyok oleh koalisi politik jumbo. Namun, takdir memihak PDI-P dan Joko Widodo, sehingga dua kali menang pilpres dan pileg.

Apa makna yang dapat ditarik dari “politik pengeroyokan” yang dialami Bung Karno, Megawati Soekarnoputri, dan Joko Widodo, tokoh yang berprestasi, tetapi dicaci oleh para lawan politiknya yang, tidak punya adab diri, tidak tahu etika kesopanan, dan asal menjiplak saja itu?

Satu hal adalah pasti, yaitu “ketokohan” dengan integritas kepribadian kepemimpinan, citra dan kinerja positif, kepentingan rakyat, komitmen kebangsaan yang kokoh, konsistensi idologis-konstitusional terhadap Pancasila dan konstitusi Proklamasi UUD 1945, memegang teguh Trisakti Bung Karno sebagai ajaran kemandirian bangsa serta tidak menjadi “boneka” negara adidaya.

Meski “belum sempurna” diperlihatkan oleh para kader PDI-P, namun justru semua nilai ketokohan tersebut di atas itulah yang membuat PDI-P masih diterima oleh rakyat sehingga masih eksis meski dikeroyok habis-habisan.

Apa Yang Harus Dilakukan?

Pileg dan pilpres 2024 tinggal menghitung hari. Lantas apa yang harus dilakukan agar sesumbar politik tersebut di atas terbukti? Tidak ada niat untuk “menasihati” para tokoh elite PDI-P dan partai-partai koalisinya yang sudah makan garam dalam dunia politik. Namun sebagai rakyat, saya ingin menegaskan ulang beberapa hal berikut, yang saya yakin sudah dijalankan oleh PDI-P dan koalisinya.

Paling utama adalah jaga benar-benar “nama baik”, entah menyangkut ketokohan sang capres/cawapres, maupun nama baik para elite koalisi partai, serta nama baik masing-masing partai koalisi tentunya. Juga para relawan harus bijak membawa diri. Tutur kata dan perilaku harus dijaga. Ternoda sedikit saja pasti akan digoreng sampai garing, bahkan hangus oleh pesaing politik. Kalau sudah hangus, mau bikin apa lagi?

Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo yang tujuh puluh persen lebih itu bisa dikonversi menjadi mayoritas dukungan suara untuk Ganjar Pranowo dengan bacawapresnya. Untuk itu kerja keras dan komunikasi politik, baik dengan rakyat pemilih maupun dengan elite partai-partai poltik pesaing harus tetap dijaga dengan baik. Jangan menganggap remeh partai lain. Ini untuk antisipasi baik sesumbar politik pertama maupun sesumbar politik kedua, serta “pengeroyokan” yang pasti terjadi pada putaran kedua.

Jangan mengumbar janji yang tidak masuk akal bagi rakyat, sebab rakyat semakin cerdas. Perlihatkan kepada mereka program-program kerja konkret yang langsung dengan hajat hidup mereka. Jangan sampai rakyat melantunkan: “Kaulah yang berjanji, kaulah yang mengingkari”, sesuatu yang sudah saya singgung dalam opini saya sebelumnya.

Visi, misi, gagasan, tema, dan program kampanye yang canggih dan berat harus disederhanakan dan dikomunikasikan dengan cara yang mudah dipahami oleh rakyat pemilih, disesuaikan dengan kemampuan mencerna setiap strata sosial, agar mereka menentukan pilihan partai dan capres yang diudung dengan tepat.

Virtualisasi dan digitalisasi materi kampanye kepada generasi milenial yang sudah punya hak pilih dan mayoritas jumlahnya itu, harus gencar dilaksanakan sesuai dengan norma etika, pendidikan, dan kecerdasan, serta sesuai dengan pakem milenial. Sadarkan mereka jangan salah memilih pemimpin demi masa depan mereka sendiri. Di tangan merekalah Indonesia akan menjadi negara maju dan disegani dunia.

Meski potensi suara ada di Pulau Jawa, jangan mengabaikan potensi suara di luar jawa. Capres/cawapres harus terjun langsung ke luar Jawa: ke Papua, NTT, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, Madura, dan Bali. Agar rakyat melihat langsung profil mereka.

Khusus Jawa Barat dan Banten, yang menjadi titik lemah bagi Bacapres Ganjar Pranowo, ada atau tidak ada tokoh dari dua daerah itu, yang diusung sebagai bakal calon wapres bagi Ganjar Pranowo, toh jaringan simpul relawan harus rajin melakukan penetrasi ke kabupaten-kabupaten untuk mendapatkan dukungan elektoral bagi Ganjar Pranowo dan cawapresnya.
Tidak perlu mengharapkan Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat, sebab beliau orang Golkar yang diplot untuk maju dalam pilgub DKI Jakarta atau maju lagi dalam pilgub Jawa Barat. Beliau juga pasti bekerja untuk Koalisi Indonesia Maju.

Carilah cara yang tepat, dengan tidak melanggar aturan, untuk menggugah hati nurani dan akal sehat, baik kaum nasionalis maupun nasionalis-religius-Pancasilais yang ada di kedua kubu pesaing untuk mendukung Ganjar Pranowo baik pada putaran pertama maupun putaran kedua.

Untuk keperluan penting tersebut, maka medsos maupun media arus utama memainkan peran penting, namun perlu digunakan secara bertanggung jawab, agar tidak menimbulkan masalah politik, hukum, dan etika bagi Pasangan Capres Ganjar Pranowo.

Pada akhirnya, yakinkan seluruh rakyat pemilih dengan mengarakan begini: “Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, sehingga jangan menyia-nyiakan kedaulatan Anda yang sangat bernilai itu dengan salah memilih calon pemimpin, yang rekam jejak kinerjanya di masa lalu bermasalah.

“Demi kedaulatan Anda yang luhur itu, pilihlah calon pemimpin yang mempunyai rekam jejak kineraja positif dan produktif. Pilihlah calon pemimpin yang tepat untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo!” Selamat bersaing secara sehat dan jaga persatuan dan kesatuan nasional.***

Penulis adalah sang pencerah dan cendekiawan Masyarakat Adat Martiarkat Tana Ai, Flores, NTT.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *