banner 728x250

Tak Setuju Polri Dibawah Kementerian, Sahroni: Polri Harus Bebas dari Kepentingan Politik

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI Ahmad Sahroni
banner 120x600
banner 468x60

Sinergisatu.com (Jakarta)-Rencana lembaga Kepolisian RI (Polri) berada dibawah satu kementerian mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI Ahmad Sahroni. Politisi Partai NasDem ini secara terang-terangan tidak setuju jika Polri di bawah satu kementerian.

Secara tegas, Sahroni mengatakan, Polri harus di bawah komando Presiden RI. Ia berpendapat, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan politik yang bisa mengganggu kinerja polisi.

banner 325x300

“Dengan kinerjanya yang langsung berurusan dengan masyarakat, kita bisa bayangkan betapa rawannya apabila wewenang yang strategis ini berada di bawah sebuah kementerian. Padahal kita tahu, kementerian itu banyak diisi oleh politisi,” katanya dalam keterangan persnya yang diterima awak media di Parlemen,Senayan jakarta, Seini (3/1/2021).

Penegasan itu merespon pernyataan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo yang mengusulkan agar dibentuk Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri, yang nantinya akan menaungi Polri.

“Saya tidak setuju dengan usulan agar Polri berada di bawah kementerian apapun itu. Karena seperti yang kita tahu, polisi dengan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi kita perlu memastikan bahwa lembaga ini profesional dan independen,” kata Sahroni.

Politisi Partai NasDem itu mengaku tidak setuju Polri di bawa satu kementerian. Pasalnya jabatan menteri adalah posisi politik. Sehingga tidak ingin Polri menjadi alat politik.

“Jangan sampai polisi jadi alat politik. Karenanya bagi saya, struktur dan garis komando yang sudah ada sekarang itu sudah tepat,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo mengatakan masalah keamanan selama ini juga masuk dalam pekerjaan Kementerian Dalam Negeri. Namun, karena tugas dan beban Mendagri sudah terlalu banyak, ia menilai perlu dibentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri dengan Polri berada di bawah naungannya.

Adapun, usulan Pembentukan Dewan Keamanan Nasional ini diperlukan lantaran hingga kini menurutnya belum ada lembaga politik yang bisa merumuskan kebijakan nasional berkaitan dengan fungsi keamanan di dalam negeri. Dimana nantinya, DKN (Dewan Keamanan Nasional) bisa menjadi pembantu Presiden Joko Widodo dalam membuat dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan keamanan nasional.** dese.

 

 

 

 

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *