banner 728x250

Soal Penyalahgunaan Plat Nomor Kendaraan Palsu, Ini Kata Peneliti Hukum, Gempar Soekarno

banner 120x600
banner 468x60

SINERGISATU.COM-Peneliti dan Pengamat Hukum dan Politik, Dr. Gempar Soekarnoputra,SH, MBA, merespon soal penyalahgunaan Plat Nomor kendaraan palsu yang belakangan sedang ramai diperbincangkan publik.

“Menurut pendapat saya bahwa pihak Kepolisian harus bertindak tegas untuk menindak secara hukum pelaku-pelaku yang menggunakan Plat nomor kendaraan palsu, dengan menjerat pelakunya sesuai hukum yang berlaku.” kata Gempar dalam keterangan tertulis di Jakarta,Jumat (31/5/2024).

banner 325x300

Dikatakan, menurut Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, junto Pasal 55 KUHP terkait dengan tindak pidana pemalsuan dengan ancaman penjara selama 6 tahun, dan selain itu juga dapat dijerat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan supaya dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan bagi orang lain yang tentu akan berpikir seratus kali untuk menggunakan Plat nomor mobil palsu tersebut.

Mengapa semakin banyak orang menggunakan Plat nomor mobil palsu?

Jawabannya dikarenakan ketika mereka tertangkap oleh Kepolisian maka ujung-ujungnya akan meminta berdamai dan membayar uang denda tilang kemudian diberi maaf saja dan pelakunya tidak terkena sanksi hukum sama sekali, sehingga membuat orang lain tergoda pula untuk melakukan perbuatan yang tidak baik seperti itu.

Mengapa pelaku-pelaku tersebut harus ditindak secara tegas? Sebab nantinya kendaraan yang menggunakan Plat nomor kendaraan palsu itu bisa menjadi sarana dan kesempatan orang untuk melakukan kejahatan, terutama di jalanan,

Ia mencontohkan, misalnya terkait dengan tabrak lari dan kejahatan-kejahatan umum lainnya seperti perampokan dengan menggunakan sarana mobil yang menggunakan Plat nomor mobil palsu sehingga tentu sulit dilacak meskipun pihak rumah korban tersebut menggunakan sarana CCTV.

“Saya salut buat Polda Metro Jaya yang langsung menahan pelaku-pelaku pemalsu Plat nomor kendaraan palsu itu dan seharusnya pelaku2 itu harus diseret ke meja hijau/Pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Hal ini demi keamanan dan ketertiban masyarakat.,” kata Gempar yang juga peneliti Politk dan masalah-masalah sosial serta salah seorang dari Angkatan Reformasi 98 dari Sel perjuangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu. **

Editor : Dese Dominikus.

banner 325x300