banner 728x250

Simak, Pernyataan Tegas Senator RI, Paul Finsen Mayor Soal Pengertian OAP dan Non OAP

Senator RI, Provinsi Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (Dok/Istimewa),Senator
banner 120x600
banner 468x60

SINERGISATU.COM-Pemilihan calon Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur,Bupati/wakil Bupati,Wali Kota/Wakil Wali Kota di 37 dari 38 provinsi Kecuali D.I.Y dan 508 Kabupaten/Kota akan diselenggarakan serentak tanggal 27 November 2024.

Adapun, 4 provinsi yang baru pemekaran di Tanah Papua pun akan ikut dalam Pilkada serentak 2024,yakni Papua Barat Daya,Papua Selatan,Papua Pegunungan dan Papua Tengah.

banner 325x300

Provinsi Papua Selatan dengan Ibu Kota Merauke, mencakupi wilayah: Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel;  Lalu, Provinsi Papua Tengah Ibu Kota: Nabire; Cakupannya wilayah: Nabire, Paniai, Mimika, Dogiyai, Deyiai, Intan Jaya, Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya.

Provinsi Papua Pegunungan Ibu Kota: Jayawijaya dengan cakupan wilayah: Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Terakhir Provinsi Papua Barat Daya Ibu Kota: Kota Sorong; cakupannya wilayah: Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Mamberamo.

Memang,bagi warga di seluruh Tanah Papua memiliki otoritas khusus,yakni Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Otsus ini juga mengatur soal hak-hak masyarakat termasuk hak politik terkhusus calon kepala daerah baik itu Gubernur/Wakil Gubernur,Bupati/Wakil Bupati,dan Wali Kota/Wakil Wali Kota dalam Pilkada serentak yang saat ini telah memasuki proses pendaftaran bakal calon,dan lainnya.

Berikut adalah penjelasan soal Orang Asli Papua (OAP) dan Non OAP oleh Senator RI atau Anggota DPD RI terpilih Mananwir Paul Finsen Mayor,S.I.P.,CM.NNLP.

Ia mengatakan, Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang menyisakan waktu sekitar 7 bulan lebih ke depan telah memberikan ruang kepada para calon kandidat yang akan turut serta bertanding dalam ajang tersebut.

Nah, menyikapi para calon kandidat yang berada di wilayah Papua Barat Daya (PBD), Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay Paul Finsen Mayor (PFM) yang juga adalah anggota DPD RI terpilih periode 2024 – 2029 turut menyatakan sikapnya,mengenai pengertian Orang Asli Papua (OAP) dan Non OAP.

“Otsus kita inikan syariat adat, jadi dalam hukum adat itu hak kesulungan itu hanya ada di laki-laki tidak di perempuan. Saya pikir adat-adat yang lain juga rata-rata sama cuma beberapa marga mungkin di Minang atau di mana lagi itu yang beda. Jadi hanya ada di laki-laki. Jadi kalau perempuan tidak bisa,” kata Paul Finsen Mayor kepada wartawan  di Sorong, Rabu (17/4/2024).

PFM  mencontohkan bahwa, perempuan di Papua tidak memiliki hak dalam pembagian tanah. Mereka hanya punya hak makan saja dan itupun harus atas izin dari laki-laki.

“Jadi kalau yang mama Papua, Bapa pendatang itu tidak bisa. Jangan paksa rebut hak keseluruhan saudaramu, itu bahaya, bisa kena kutuk dan nanti bisa mati. Jadi itu tidak masuk kategori OAP,” urai Senator RI terpilih 2024-2029 itu.

Ia menegaskan, bahwa yang masuk kategori OAP itu adalah Bapak Papua dan Mama Papua serta Bapak Papua dan Mama Non Papua. Paul Finsen juga mengklaim hal itu berdasarkan klasifikasi Orang Papua.

Lalu bagaimana soal kriteria Bapa Non Papua dan Mama Papua? Paul Finsen Mayor menegaskan bahawa itu tidak ada.

“Coba buka di pasal mana ayat mana yang kriteria itu, hanya digiring-giring saja, itu isu. Dengar harus dari Dewan Adat Papua di rumah adat,” tegasnya.

PFM kemudian mengeluarkan statemen keras kaitannya dengan momen politik 2024.

“Karena ini tahun politik, maka Dewan Adat Papua menyatakan tidak akan memberikan status anak adat kepada siapapun. Karena 2024 ini tahun politik. Jadi kalau ada yang mau mengklaim yang buat prosesi adat, itu pasti kelompok dalam tanda kutip, kelompok mencari,” kata Finsen mempertegas.

Oleh karena itu, Paul Finsen Mayor memastikan bahwa sampai struktur DAP paling bawah pun tidak ada yang mau berbuat demikian.

“Itu kelompok yang tidak tahu adat dan tidak punya urat malu, tidak tahu diri mau jual hak kesulungan. Karena kalau hak kesulungan itu tidak bisa dan orang yang suka jalan cari-cari atau klaim-klaim minta pengakuan maka fix dia orang pendatang. Orang Papua tidak punya adat dan budaya seperti itu. Jadi harus tahu adat dan punya urat malu. Kalau bukan asli Papua, jangan paksa maju, itu memalukan,” tegasnya kembali.

Lalu,bagaimana soal MRP sebagai lembaga kultur adat?

“Sebenarnya orang selalu bilang MRP-MRP, memang itu lembaga kultur tapi ingat ini hidup di Papua. Orang Papua itu hatinya hidup, jangan buat orang Papua tersakiti dengan kamu rampas hak kesulungannya. Ini bukan soal MRP. Apabila orang Papua sudah tolak, ya sudah, kamu jangan maju, jangan paksa rebut nanti bisa ribut,” ujar PFM,demikian ia disapa.

Paul Finsen Mayor juga menanggapi serius soal tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah punya gelar adat.

“Siapa yang kasih gelar adat? Catat baik ya, pemberian gelar adat tidak berdasarkan kepentingan politik dan upeti, tidak ada itu,” tegasnya menutup pernyataan tegasnya soal OAP dan Non OAP menjelang helatan Pilkada serentak di Papua Barat Daya. ** Editor : DDL.

 

 

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *