banner 728x250

Senator RI, Paul Finsen Mayor : MRP adalah Benteng Terakhir Mewujudkan Hak Dasar Orang Asli Papua

Mananwir Paul Finsen Mayor, S. IP., CM. NLP
banner 120x600
banner 468x60

SINERGISATU.COM– Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terpilih Dapil Papua Barat Daya,Mananwir Paul Finsen Mayor, S. IP., CM. NLP,menegaskan, bahwa
Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan Lembaga Kultural yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004′ .

“Lembaga ini diharapkan memiliki peran yang sangat besar dan strategis dalam rangka menjaga Eksistensi Adat dan Martabat Orang Asli Papua termasuk didalamnya Hak Politik Orang Asli Papua. Hak-hak dasar itu antara lain sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Tanah Papua.” kata Paun Finsen Mayor yang juga sebagai Ketua DAP Wilayah III Doberay/ Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, dalam keterangan tertulis diterima media ini, Senin (8/4/2024).

banner 325x300

Lanjut dia, bahwa berdasarkan regulasi tersebut diatas, salah satu Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua adalah Memberikan Pertimbangan dan Pesetujuan terhadap Keaslian Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Calon Bupati/Wakil Bupati, Calon Walikota/Wakil Walikota.

Oleh karena itu, harapan besar Saya Selaku Senator DPD Republik Indonesia Terpilih dan serta seluruh rakyat Orang Asli Papua di atas Tanah Papua adalah Majelis Rakyat Papua di 6 (enam) Provinsi di Tanah Papua. Agar bekerja secara profesional untuk Melaksanakan Tugas dan Wewenang dalam rangka Mewujudkan Harapan Besar Rakyat Papua yaitu MENETAPKAN/MENGESAHKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL.WALIKOTA ADALAH ORANG ASLI PAPUA.

Adapun, hal-hal tersebut sebagimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan juga diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. ** dominikus.

 

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *