banner 728x250

RUU Kelautan, Christina Aryani : Penting Untuk Perkuat Kewenangan Bakamla Jaga Keamanan Laut Indonesia

Christina Aryani Wakil Ketua Pansus RUU Kelautan menerima cendramata dari Pimpinan Lantamal V Surabaya, Jawa Timur, Lantamal V Surabaya, Jawa Timur, Senin 22/1/2024 (Foto: Singgih/nr)
banner 120x600
banner 468x60

SURABAYA,SINERGISATU.COM-RUU Kelautan kembali dibahas oleh Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI  Christina Aryan mengaku masih terdapat tumpang tindih peraturan.

Meski demikian kata politisi Partai Golkar itu, agar lebih efisien dan efektif, perlu ada kewenangan khusus terhadap salah satu instansi yang memang ditunjuk untuk menjalankan kewenangan itu.

banner 325x300

“Contoh, Bakamla, jika mendapatkan kewenangan khusus terkait dengan penjagaan pantai (Coast Guard) dan ini sepertinya sangat disetujui. Intinya kan kita ingin dengan sumber daya (resources) yang terbatas ini, bagaimana di lapangan segala sesuatunya terkait dengan keamanan laut bisa berjalan baik,” kata Christina Aryani kepada wartawan usai menggali masukan RUU Kelautan di Lantamal V Surabaya, Jawa Timur, Senin (22/01/2024).

Dijelaskan, apabila penindakan tersebut (di) satu tempat selesai, ya otomatis itu akan memudahkan prosesnya dan mempercepat hasilnya.

“Ini (pembahasan) masih tahapan awal. Jadi Panja (Pansus, red) masih akan membahas lebih lanjut mendengar aspirasi, mencari temuan-temuan di lapangan, agar nanti revisi undang-undang kelautan ini bisa memberikan hasil yang optimal untuk penanganan keamanan laut di Indonesia,” sebut Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.

Christina Aryani menjelaskan bahwa, jika ada Coast Guard yang berdiri sendiri itu sebetulnya embrionya adalah Bakamla, yang mana penguatan kewenangan daripada Bakamla saat ini sudah berjalan ke arah itu.

“Tadi teman-teman (Lantamal V Surabaya) juga menyampaikan tidak ada masalah jika kewenangan dari Bakamla ditambah. Karena toh selama ini mereka juga sudah melakukan itu,” urai Politisi sekaligus tokoh perempuan katolik Indonesia ini.

“Ketika misalnya menyetop satu kapal yang berpotensi menimbulkan permasalahan atau temuan dan lain-lain, kewenangan itu sudah dijalankan tapi belum sepenuhnya.

Karena mereka harus kemudian melimpahkan lagi terkait dengan penyidikan ke instansi lain. Jika (penindakan) itu (di) satu tempat selesai, ya otomatis itu akan memudahkan prosesnya dan mempercepat hasilnya,” tutup Christina Aryani yang pada pemilu 14 Frebuari 2024 ini kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI untuk periode 2024-2029 dari dapil II DKI meliputi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan dan LUar Negeri ini. ** Dommy.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *