Refleksi 1 Juni 2022 : Quo Vadis Filsafat Pancasila?

Selasa, 31 Mei 2022 - 08:19

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Peter Lewuk

Peter Lewuk

SEJAK digali dan dirumuskan oleh Bung Karno pada1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemedekaan Indonesia (BPUPKI), kemudian dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945 hingga dewasa ini, Pancasila senantiasa mengalami tantangan dan percobaan dalam dinamika dan dialektika historis serta konflik politis-ideologis-tripolar antara Pancasila sebagai ideologi nasional versus ideologi keagamaan dan ideologi sekuler. Menariknya, konflik tersebut berakhir dengan kemenangan di pihak Pancasila.

Di zaman Orde Lama konflik tripolar tersebut sangat mengganggu dan tidak menguntungkan bagi pemerintahan Presiden Soekarno untuk melaksanakan program pembangungan yang digariskan dalam “Pembangunan Semesta Berencana Delapan Tahun”, khususnya pada Demokrasi Terpimpin. Tenaga, otak, dan waktu dibuang percuma akibat konflik tak berkesudahan. Konflik tersebut berakhir tragis dengan terjadinya Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) yang ingin menjatuhkan Bung Karno dan merebut kekuasan dan mengganti Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dengan ideologi sekuler Komunisme-Marxisme-Leninisme. Kudeta yang gagal dan Pancasila tampil sebagai pemenang.

Di zaman Orde Baru, pemerintahan Presiden Soeharto, awalnya mempunyai mission secre yang luhur, yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Untuk itu Presiden Soeharto menggariskan sebuah tesis yang disebut “Pembagunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta masyarakat Indonesia seluruhnya”. Sebuah tesis yang bagus, namun yang menjadi masalah adalah ketika dalam praktik Pancasila dijadikan sebagai “alat ideologis” untuk melegitimasi dan melanggengkan otoriterisme dan militerisme, yang mengorbankan demokrasi dan hak-hak asasi manusia (HAM). Rezim Orde Baru akhirnya ditumbangkan oleh Gerakan Reformasi 1998.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Memasuki Era Reformasi, justru Pancasila menjadi korban paling pertama dari gerakan politik Amandemen UUD 1945. Awalnya rezim-rezim reformasi alergi bicara tentang Pancasila sementara mayarakat madani berperilaku nyaris bebas sebebas burung tanpa tanggung jawab dengan alasan HAM dan kebebasan. Pancasila tidak menjadi referensi perilaku baik terutama di tingkat elite politik dan penguasa maupun apalagi di masyarakat madani. Yang menjadi referensi perilaku adalah ideologi-ideologi primordialistik-eksklusif. Yang dipamerkan adalah demokrasi semu bermodalkan populisme dan politik identitias. Orang lebih gampang terpapar dan terpesona akan ideologi asing seperti ideologi ekonomi kapitalisme-neoliberal (Amerika cs) dan ideologi kuning alias yellow capitalism (Cina). Begitu pula ideologi khilafahisme. Jenis ideologi yang satu ini menghalalkan radikalisme, inteloransi, dan terorisme untuk mencapai tujuan.

Namun, beruntunglah Indonesia, ketika Presiden Joko Widodo memprakarsai gerakan “Revitalisasi Pancasila yang diawali dengan penetapan 1Juni sebagai Hari Lahir Pancasila yang disusul kemudian dengan pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Diharapkan badan ini kembali menggairahkan pemerintah dan masyarakat untuk menghayati dan mengamalkan serta mempertahankan Pancasila. Itulah secara ringkas “nasib” Pancasila sejak ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia merdeka. Pertanyaan krusial sekarang adalah di manakah dan ke manakah (quo vadis) Pancasila sebagai sebuah disiplin filsafat? Secara sangat singkat saya coba paparkan berikut ini.

Baca juga:  Kepentingan Umum

Pertanyaan sekaligus Jawaban

 Bila kegiatan berfilsafat berawal dengan mengajukan pertanyaan, maka diskursus tentang filsafat Pancasila dapat diawali dengan mengajukan pertanyaan: “Apa itu Pancasila?” Jawaban leksikal-terminologisnya adalah Pancasila berarti ‘lima dasar” atau “lima sila” (panca berarti lima, sila berarti dasar atau asas). Namun, jawaban filosofis menghendaki lebih daripada sekadar jawaban leksikal-terminologis. Dengan demikian, dalam konteks jawaban filosofis itu, maka menurut saya, Pancasila pada hakikatnya adalah Panca Esensialia Eksistensi Manusia Indo-nesia. Esensialia adalah nilai-nilai hakiki yang inheren-konstitutif dan melekat dalam eksistensi manusia Indonesia. Selain “pertanyaan” tentang apa itu Pancasila, sesungguhnya Pancasila juga merupakan sebuah “jawaban”.

Pertama, tentu saja sebagai jawaban atas pertanyaan: di atas philosofische grondslag apakah negara Indonesia merdeka itu didirikan? Pertanyaan ini diajukan oleh Dr. KRT Radjiman Wedijodiningrat selaku Ketua Sidang BPUPKI. Dan, seperti diketahui, jawaban filosofis brilian atas pertanyaan itu diberikan oleh Ir. Soekarno alias Bung Karno, pada 1 Juni 1945.

Kedua, pada level filosofis universal, Pancasila juga dapat dipandang sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh filsuf Jerman Max Scheller (1874-1928): “Was ist der Mensch und was ist seine Stelung in Sein?” Siapakah manusia itu dan apakah perannya dalam ada? Dengan pertanyaan lain, siapakah manusia Indonesia itu dan apakah perannya dalam ada yaitu realitas sejarah, bangsa, tanah air, dan geopolitik Indonesia? Jawaban yang saya berikan di atas yaitu bahwa Pancasila adalah panca esensialia eksistensi manusia Indonesia, dengan sendirinya juga merupakan “premis filosofis”, yang membuka ruang elaborasi diskursif komprehensif-holistik-integral, luas dan mendalam, serta bebas dan bertanggung jawab bagi para filsuf Indonesia dalam rangka mengembangkan filsafat Pancasila sebagai sebuah grand philosophical system .

 Menurut saya mencakup lima tema besar sebagai berikut: (1) Pancasila sebagai Sistem Filsafat Kenegaraan. (2) Pancasila dan tema-tema filosofis derivatifnya seperti: filsafat ketuhanan, filsafat manusia, filsafat politik, filsafat sosial, filsafat kebudayaan, filsafat hukum. (3) Pancasila sebagai Sistem Filsafat Universal. (4) Pancasila sebagai Ideologi Global. (5) Pancasila sebagai Filsafat Kritis, sebuah tesis yang saya ajukan dalam rangka memberdayakan Filsafat Pancasila dalam pembangunan nasional.

 Pancasila sebagai Filsafat Kritis

Apabila kita berdiskursus tentang Pancasila sebagai sebuah disiplin filsafat, maka mau tidak mau kita harus menukik ke dalam inti peran filsafat yang secara hakiki adalah ilmu kritis. Ini merupakan konsekuensi logis dari kita mengklaim bahwa Pancasila adalah sebuah filsafat. Implikasi peran kritis jelas tidak terhindarkan untuk Fisafat Pancasila. Dengan demikian, kita tidak hanya berhenti pada kebanggaan bahwa Indonesia juga mempunyai sebuah filsafat yang disebut Filsafat Pancasila. Lebih dari itu, kita harus secara serius berfilsafat dan atau mengembangkan peran kritis Filsafat Pancasila dalam praksis pembangunan nasional atau dalam praksis bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta dalam rangka menghadapi dampak paradoks globalisasi.

Dewasa ini tampaknya peran Pancasila sebagai Filsafat Kritis belum mendapat eksplisitasi yang signifikan, sehingga ini merupakan tantangan menarik bagi para filsuf Indonesia untuk memberdayakan peran kritis Filsafat Pancasila dalam praksis pembangunan nasional. Para filsuf hendaknya jangan seperti yang dikritik oleh Karl Marx bahwa para filsuf hanya pandai mengubah pemikiran mereka tentang realitas, padahal yang harus diubah adalah justru realitas itu sendiri.

Baca juga:  Pancasila Sebagai Fisafat Kritis

Artinya, refleksi filosofis harus berimplikasi praksis emansipatoris atas realitas. Konkretnya realitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Ini mengandaikan kerja sama antara filsuf dan pemerintah, tentu dalam pengertian bahwa para filsuf dapat membantu memberikan arah, agar pembangunan nasional benar-benar serius mewujudkan cita-cita dan amanat yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Dalam kesempatan terbatas ini saya hanya kemukakan satu contoh soal saja bagaimana Filsafat Pancasila melaksanakan peran kritisnya, yaitu kritik Filsafat Pancasila atas Amandemen UUD 1945. Di atas saya sudah katakana bahwa Pancasila menjadi korban pertama politik amandemen. Hal ini terbukti dari  adanya “reduksi kelembagaan” terhadap sila keempat dari Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga representasi tertinggi kedaulata rakyat menjadi sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara: DPR, DPD, Presiden, dan MA.

Hal ini terjadi karena MPR Reformasi menggunakan paradigma ‘logika bunuh diri’  ketika melakukan amandemen. Penghapusan lembaga MPR pada Ayat (2) Pasal 1 UUD1945 Asli adalah sebuah kebodohan fatal akibat penggunaan logika jongkok MPR Reformasi. Bunyi ayat tersebut adalah: “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Frasa “sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” “dimutilasi” dan diganti dengan frasa “menurut Undang-Undang Dasar”, sehingga selengkapnya menjadi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar” yang menjadi klausul Ayat (2) Pasal 1 UUD Perubahan atau lebih pas disebut UUD 2002, namun MPR Reformasi “mencatut Tahun 1945”, kemudian ditempelkan pada UUD Perubahan yang mereka hasilkan.

 Pertanyaan saya adalah: Siapa yang membuat UUD? Jawaban atas pertanyaan ini adalah MPR. Jadi, MPR harus ada terlebih dahulu, kemudian membuat UUD. Kalau demikian, maka menurut saya, sudah sangat tepat para Bapa dan Ibu Pendiri Republik ini menempatkan lembaga MPR pada posisi paling tinggi di bawah bentuk negara pada Ayat (1) Pasal 1 UUD 1945 Asli. Ini bukan hanya masalah penempatan bab, pasal, dan ayat, melainkan menyangkut masalah logika berpikir yang runut, logis, dan koheren yang akan berimplikasi pada praksis berpemerintahan.

 Saya bukan tidak setuju amandemen terhadap Ayat (2) Pasal 1 UUD 1945 Asli. Saya setuju, tetapi cukup ditambahkan saja frasa menurut Undang-Undang Dasar, sehingga selengkapnya bunyi ayat itu sebagai berikut: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar”.  Nah, dari prinsip  dasar Pasal 1 Ayat (1 dan 2) UUD 1945 Asli inilah kemudian dirumuskan secara komprehensif-holistik-integral bab-bab dan ayat-ayat selanjutnya.

 MPR Reformasi berargumentasi bahwa penghapusan MPR sebagai lembaga tertinggi karena selama rezim Orde Baru, MPR dikuasai oleh Presiden Soeharto, sehingga MPR tidak bisa bermuat banyak selain hanya monggo ngge saja. Fakta penggunaan kekuasaan oleh presiden ini kemudian dicarikan alasan pembenarnya, yang bukan terletak pada manusia penguasa yang haus kekuasaan, melainkan pada UUD. Maka terjadilah kefatalan, MPR Reformasi bukannya kembali memperkuat kedudukan dan otoritasnya sebagai lembaga representasi tertinggi kedaulatan rakyat, tetapi malah sebaliknya “memutilasi” alias “merendahkan dirinya” menjadi sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya. Pantas saja, dalam praksis kepemerintahan, rakyat melihat bahwa MPR Reformasi tidak punya wibawa, otoritas, dan “tampak” seperti tidak ada kerjaan dan “makan gaji buta”.

Baca juga:  Banua Bukan Marga Papua

 Nah, kembali ke usulan saya tentang rumusan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 di atas: Kedaularan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar”. Justru rumusan ini dengan tepat mencerminkan prinsip “demokrasi konstitusional”, di mana supremasi kedaulatan rakyat itu mutatis-mutandis supremasi konstitusi, artinya saling mempersyaratkan, yang satu tidak bisa ada tanpa yang lain. Supremasi kedaulatan rakyat terlembaga dalam MPR dan supremasi konstitusi terlembaga dalam Makamah Konstitusi. Untuk lembaga yang satu ini saya angkat topi untuk MPR Reformasi yang mengadakan lembaga ini ketika melakukan amandemen UUD 1945, yang sebelumnya lembaga ini tidak ada.

Inilah salah satu contoh soal tentang bagaimana Filsafat Pancasila memainkan peran kritisnya. Dengan demikian, saya juga berharap bahwa MPR reformasi periode yang sedang berjalan maupun MPR hasil pemilu 2024 jangan melakukan amandemen tambal sulam misalnya hanya dengan menghidupkan kembali GBHN yang diusulkan untuk diganti dengan PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara), sebuah terminologi yang terkesan hanya asal beda saja dengan rumusan genuine-orisinal para Bapak dan Ibu Bangsa kita

 Agenda Para Fisuf

Memugkasi refleksi singkat tentang 1 Juni 2022 dalam rangka ulang tahun ke-77, Hari Lahir Pancasila, saya ingin mendorong para filsuf Indonesia, untuk secara serius berfilsafat dalam rangka mengembangkan filsafat Pancasila sebagai sebuah grand philosophical system yang, menurut saya, mencakup lima tema besar berikut:

(1) Pancasila sebagai Sistem Filsafat Kenegaraan. (2) Pancasila dan tema-tema filosofis derivatifnya seperti: filsafat ketuhanan, filsafat manusia, filsafat politik, filsafat sosial, filsafat kebudayaan, filsafat hukum. (3) Pancasila sebagai Sistem Filsafat Universal. (4) Pancasila sebagai Ideologi Global. (5) Pancasila sebagai Filsafat Kritis, sebuah tesis yang saya ajukan dalam rangka memberdayakan Filsafat Pancasila dalam pembanungan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Atau meminjam tesis Presiden Joko Widodo tentang Pancasila harus menjadi the working ideology.

Untuk poin ketiga (3) dan keempat (4), saya mengundang para filsuf dan ideolog Indonesia untuk merealisasikan apa yang diharapkan oleh Bung Karno ketika berpidato di forum PBB pada 30 September 1960. Bahwa Pancasila tidak hanya berlaku untuk bangsa Indonesia saja tetapi juga memiliki nilai-nilai fundamental yang berlaku universal.**

Penulis adalah rakyat biasa, pernah belajar filsafat dan teologi di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Katolik,  Ledalero, Maumere, Flores, NTT, Penulis Buku, mantan wartawan senior, juga seorang Filsuf Indonesia. Lahir di Dusun Watu Tena, Tana Ai,Flores-NTT. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari SinergiSatu.com.

Berita Terkait

Kepada Saudara ku Yang Terkasih, Bony Lani
“NEPOBABY”: Dari “Mahkamah Kakak” ke “Mahkamah Adik”
Demi Ketertiban Umum, Jangan Biarkan Pisau Hukum Tumpul
Bung Karno, Pancasila, dan Prabowo-Gibran
Negara Wajib Peduli Masa Depan dan Tantangan Gen-Z
Pendidikan Politik dan Hukum yang Buruk
Agama Melenyapkan Kepercayaan Asli Papua
Tembok Jayawijaya Mulai Runtuh

Berita Terkait

Jumat, 21 Juni 2024 - 08:35

Komisi X DPR Undang Tiga Pakar Pendidikan, Bahas Soal Ini

Jumat, 21 Juni 2024 - 08:22

Masyarakat Dirugikan Soal Penyelenggaraan Haji 2024, Ini Tiga Penyebabnya

Kamis, 20 Juni 2024 - 10:43

Bamsoet Apresiasi Perjalanan Hidup Chairul Tanjung

Kamis, 20 Juni 2024 - 08:11

Daya Saing RI Lampaui Dua Negara Ini

Senin, 17 Juni 2024 - 11:05

Warga RW 05 Kebon Sirih Menyambut Idul Adha 1445 Hijriah

Senin, 17 Juni 2024 - 07:38

Pabrik Amunisi Swasta Pertama di Indonesia Diresmikan

Jumat, 14 Juni 2024 - 19:10

Kementerian PUPR Targetkan Penyelesaian SPAM Sepaku Juli 2024, Penuhi Kebutuhan Air Minum IKN Nusantara

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:19

Polres Pali, Sumsel Musnahkan BB Lebih dari 5 Kg Shabu

Berita Terbaru

Ismail Asso, Assolipele (dok.Ist)

OPINI

Kepada Saudara ku Yang Terkasih, Bony Lani

Jumat, 21 Jun 2024 - 20:58

BERITA

Bamsoet Apresiasi Perjalanan Hidup Chairul Tanjung

Kamis, 20 Jun 2024 - 10:43

BERITA

Daya Saing RI Lampaui Dua Negara Ini

Kamis, 20 Jun 2024 - 08:11