banner 728x250

Politik Kegembiraan,Memenangkan Takhta Untuk Rakyat

Peter Lewuk
banner 120x600
banner 468x60

 Oleh Peter Lewuk

LAZIMNYA adalah konsep kerajaan atau kesultanan. Artinya takhta diperuntukkan bagi sang raja, ratu, atau sultan yang akan bertakhta dan memberikan titah kepada kawula untuk ditaati, tentu demi kepentingan raja dan kawula. Namun bila dikonversi menjadi konsep politik demokrasi, maka takhta adalah simbolisasi kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Itulah sistem politik demokrasi atau kedaulatan rakyat. Itulah “Takta untuk Rakyat”.

banner 325x300

Nah, mengingat dalam praktik tidak mungkin seluruh rakyat secara serempak bersama-sama melaksanakan kekuasaan atau kedaulatannya, maka diperlukan lembaga representasi kedaulatan rakyat dan legitimasi demokratis. Lahirlah apa yang kita kenal dengan “Trias Politica”, ajaran Montesquieu, filsuf Prancis (1689-1755), yatu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang juga dianut oleh Indonesia, bukan dengan pola pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan.

Dalam rangka “takhta untuk rakyat” dan legitimasi kedaulatan rakyat itu, diperlukan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan utusan daerah untuk mewakili rakyat dan daerah dalam MPR, DPR, dan DPD sebagai lembaga legislatif agar memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah. Begitu pula serentak dengan itu diadakan pemilihan presiden yang akan menjadi kepala pemerintahan di bidang eksekutif dan melaksanakan pembangunan nasional sebagai perealisasian aspirasi rakyat, serta menjadi kepala negara.

Takhta untuk Rakyat

 Konsep “takhta untuk rakyat” tidak memberi tempat bagi “penguasa” yang kejam dan lalim, tiran, dan otoriter. Tidak memberi tempat bagi elitokrasi, plutokrasi, keluargatokrasi, dan oligarki. Melainkan memberi tempat terhormat bagi pemimpin dan pemerintah yang mendapat legitimasi demokratis dari rakyat melalui pemilu untuk mengabdi dan melayani rakyat serta memimpin negara.

Maka tepatlah ucapan bakal calon presiden dari PDI-P, Ganjar Pranowo, yang mengatakan, “Rakyat adalah Tuanku”. Bila rakyat menghendaki beliau menjadi presiden dalam pemilu 2024 nanti, maka beliau harus menjadi pelayan rakyat yang adalah “Tuan”-nya, dengan memimpin jalannya pembangunan nasional di segala bidang demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Nah, untuk dapat menjadi pelayan rakyat sekaligus menjadi kepala negara, maka diperlukan sejumlah conditio sine qua non alias syarat wajib. Dirumuskan secara singkat, maka syarat wajib itu saya sebut: “Citra dan kinerja pribadi berintegritas ultima” yang “nyaris” sempurna (nyaris karena tidak mungkin mutlak sempurna). Meliputi nilai-nilai karakter kepribadian kepemimpinan.

Pertama-tama sang pemimpin harus mencintai rakyatnya. Tanpa cinta, ia akan setengah hati melayani rakyatnya. Mencintai rakyat berarti mengorbankan diri seutuhnya bagi rakyat. Ibarat burung pelikan yang melukai dirinya supaya dapat memberikan darahnya untuk anaknya, simbol pengorbanan diri sang pemimpin demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya pemimpin yang mencintai rakyat tidak akan menjadi penguasa rakus yang ibarat burung hering aktif dan giat memakan bangkai.

Cinta sejati kepada rakyat berkaitan erat dengan mentalitas, moralitas, dan etika kepemimpinan yang akan menjadi contoh dan teladan bagi rakyat yang dipimpin dan dilayaninya. Seorang pemimpin yang “bermental burung hering” alias rakus dan korup jelas hanya akan mementingkan diri, keluarga, dan kroni-kroninya. Atau memihak kaum plutokrat dan oligarki, sehingga kepentingan rakyat akan menjadi nomor kesekian.

Selanjutnya adalah syarat kapasitas dan kapabilitas manajerial-teknokratis memimpin eksekusi program pembangunan di segala bidang yang dipercayakan kepada para menteri dan kepala lemaga-lembaga. Terutama memilih dan menugaskan the right professional man on the right place. Sang pemimpin tidak perlu memiliki pengetahuan dan keahlian di segala bidang serta teknis aplikasinya. Yang diperlukan adalah kapasitas manajerial mendirigeni para menterinya selama orkestrasi pelaksanaan pembangunan nasional lima tahun masa kepemimpinannya.

Berbicara tentang rakyat tidak terlepas dari berbicara tentang negara dan bangsa. Maka dari seorang kepala negara dituntut memiliki komitmen yang kokoh tak tergoyahkan terhadap apa yang saya sebut “Catursila Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika”. Bila sang pemimpin memiliki komitmen tersebut di atas, berarti sang pemimpin mencintai bangsa, negara, dan rakyatnya.

Sebagai pemimpin nasional dan kepala negara, maka seorang presiden dituntut memiliki keberanian, nyali, serta konsistensi dan konsekuen dalam memegang teguh dan melaksanakan Ajaran Trisakti Bung Karno sebagai ajaran kemandirian bangsa ketika berhadapan dengan kekuatan dan kekuasaan dari negara-negara maju dan adidaya.

Selanjutnya, pembaca bisa menambahkan sendiri syarat-syarat wajib lain bagi sang pemimpin.

 Politik Kegembiraan

 Biasanya orang menyebut pemilu adalah pesta demokrasi. Katakanlah itu  adalah pesta rakyat! Maka sebagaimana layaknya pesta, orang harus bergembira-ria. Datang ke tempat pesta dengan hati yang plong tanpa tekanan dan paksaan. Rakyat berserta para kontestan pemilu harus meyambut dan melaksanakan dengan gembira “pesta hak demokrasi Pancasila”. Itulah yang saya sebut pesta demokrasi  sebagai “politik kegembiraan”.

Oleh karena itu mari kita tinggalkan pengalaman buruk budaya politik negatif pada pemilu-pemilu sebelumnya. Buanglah jauh-jauh narasi dan diksi bernuansa politisasi SARA baik menjelang dan pada saat kampanye pemilu maupun paskapemilu. Berhentilah dari saling benci-membenci dan tuding-menuding perihal siapa pengkhianat, siapa tidak bermoral dan tidak beretika. Stop menganggap orang lain bodoh dan plonga-plongo sambil menganggap diri paling pintar untuk mengurus negeri ini.

Para kontestan harus siap dan serius dengan gagasan-gagasan yang rasional dan dituangkan dalam bentuk program-program realistis yang dapat dieksekusi untuk ditawarkan kepada rakyat pemilih. Jangan mengobral janji-janji yang membuat rakyat terbuai dalam rmimpi di siang bolong tentang janji itu, kemudian kecewa karena pernah terjadi dalam kenyataan: “Kaulah yang berjanji kaulah yang mengingkari”.

Ingat baik-baik, hal terpenting bagi para konstentan adalah bahwa mereka selain bergembira juga akan berlomba untuk mendapatkan “hadiah politik utama” yaitu “Memenangkan Takhta Untuk Rakyat”. Ada rambu-rambu perlombaan dan wasit yang harus dipatuhi. Melanggar dengan serius akan berakibat terkena diskualifikasi atau sanksi.

Akhirul kalam, mari kita bersama-sama melaksanakan “Politik Kegembiraan” menyambut “pesta hak demokrasi Pancasila” dan menyukseskannya demi “Memenangkan Takhta Untuk Rakyat”.***

Penulis adalah sang pencerah dan cendekiawan Masyarakat Adat Matriarkat Tana Ai, Flores, NTT.

 

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *