banner 728x250
OPINI  

Pilpres Tiga Pasang = Satu Putaran = Mujizat Politik?

Peter Lewuk
banner 120x600
banner 468x60

Setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan calon presiden dari PDIP, 21 April 2023, momentum Hari Kartini, sudah dapat dipastikan bahwa pemilu presiden 2024 akan diikuti oleh tiga pasangan. Yaitu pasangan Ganjar Pranowo (dan cawapresnya?) yang diusung PDIP cs, pasangan Prabowo Subianato (dan cawapresnya?) yang diusung Partai Gerindra cs, dan pasangan Anies Baswedan (dan cawapresnya?) yang diusung oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Cs.

Pertanyaan menarik untuk didiskusian adalah dapatkah piplres 2024 dengan tiga pasangan capres/cawapres cukup berlangsung satu putaran saja? Kalau bisa berlangsung satu putaran, maka hal itu adalah “mujizat” politik demokrasi Indonesia. Mengapa? Karena sepanjang pemilu-pemilu era reformasi, belum ada preseden bahwa pilpres dengan tiga pasangan capres/cawapres hanya berlangsung satu putaran saja.

banner 325x300

Biasanya pilpres dengan pasangan capres/cawapres lebih dari dua pasangan akan berlangsung dua putaran. Dan, pada putaran kedua terjadilah politik “dagang sapi” yang ditransaksikan oleh para elite partai-partai poiitik untuk memenangkan pasangan capres/cawapres yang dijagokan. Terutama menyangkut power sharing yaitu jatah jabatan-jabatan kekuasaan pemerintahan dan fulus sharing atau besarnya uang yang harus ditanggung setiap anggota koalisi partai pendukung untuk keperluan pembiayaan putaran kedua.

Landasan Hukum

Nah, prasyarat-prasyarat mutlak apa sajakah yang diperlukan agar pilpres dengan tiga pasangan capres/cawapres dapat berlansung hanya satu putaran saja demi efisiensi pembiayaan politik demokrasi? Yang paling pertama tentu saja harus ada landasan hukum atau dasar konstitusional yang mengatur besaran persentase perolehan suara yang harus diraih oleh pasangan capres/cawapres untuk ditetapkan sebagai pemenang.

Menurut Pasal 6A ayat (3) UUD 1945: Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Dan Pasal 6A ayat (4): Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebgai Presiden dan Wakil Presiden.

Dua klausul UUD 1945 tersebut di atas kemudian diuraikan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Landasan konstitusional sangat penting demi mengatasi problem demokrasi berbiaya tinggi, yang hasilnya belum tentu memuaskan. Efisiensi biaya pemilu, waktu, dan sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dari pusat sampai daerah sangat dipelukan. Demi terjaminnya kualitas pemilu.

Performa Parpol

Performa atau kinerja dan citra partai politik adalah faktor penting kedua penentu keterpilihan dan kemenangan bagi sebuah partai politik dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Sepanjang empat tahun (2019-2023) publik sudah bisa menyaksikan dan mengalami partai-partai politik mana saja yang benar-benar berkiberja prokepentingan rakyat pemilih dan partai-partai mana saja yang prokepentingan elite bisnis yang menjadi bohir atau cukong alias investor politik bagi parpol atau bohir bagi capres/cawapres, maupun kepentingan lingkaran eiit kekuasaan dan kepentingan suku, agama, daerah, dan golongan.

Performa parpol itu bisa dilihat atau disaksikan baik melalui sepak terjang mereka di parlemen maupun di pemerintahan yang melaksanakan program-program pembangunan. Apakah prokepentingan rakyat atau tidak? Begitu pula keberpihakan partai politik, yang cepat tanggap terhadap nasib rakyat pada kondisi-kondisi darurat, misalnya bencana alam atau pandemi penyakit. Dari pengalaman selama empat tahun itu, rakyat akan menilai dan menentukan pilihan yang akan mereka jatuhkan kepada partai politik yang kinerjanya benar-benar dialami prorakyat.

Kinerja Capres/Cawapres

Faktor penting ketiga penentu keterpilihan dan kemenangan parpol dan pasangan capres/cawapres yang diusung adalah kinerja atau performa dan citra diri serta rekam jejak dan integritas pribadi pasangan capres/cawapres. Dari tiga tokoh bakal capres (belum termasuk bakal cawapres), yang populer dijagokan oleh responden melalui lembaga survai, masing-masing memiliki rekam jejak kinerja, baik pada level pemerintahan provinsi maupun pada level pemerintah pusat yaitu kementerian negara.

Ganjar Pranowo adalah gubernur Provinsi Jawa Tengah. Anies Baswedan adalah mantan gubernur Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan Prabowo Subianto adalah Menteri Pertahanan RI pada kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo jilid dua. Juga beliau adalah ketua umum Partai Gerindra. Pernah ikut dalam kontestasi pilpres namum kerberhasilannya masih tertunda.

Justru rekam jejak kinerja masing-masing mereka akan menentukan positif atau negatifnya citra diri dan integritas kepribadian pasangan capres/cawapres di mata publik. Apakah sang capres/cawapres itu adalah pribadi berprinsip atau plin-plan? Apakah sang calon itu adalah tokoh yang mengutamakan salus populi suprema lex ataukah sebaliknya princep legitus salutus est (kehendak raja adalah hukum)?

Artinya, menjunjung tinggi prinsip kemaslahatan rakyat adalah hukum tertinggi ataukah sebaliknya berpihak pada kepentingan “hukum kekuasaan” dalam praksis kepemimpinan dan kepemerintahan? Artinya kekuasaan bisa menjadi alat untuk kepentingan penguasa uang atau kaum plutokrat dan oligark yang telah menjadi investor politik atau bohir, serta kepentingan golongan elitokrat.

Apakah sang calon itu adalah pribadi yang konsisten dan konsekuen dengan komitmen politik yang diikrarkannya terhadap nilai-nilai fundamental berbangsa dan bernegara? Apakah sang calon adalah sosok primordialistik ataukah sosok pluralis? Apakah sang calon masuk kategori sosok makhiavelis (tujuan menghalalkan cara) dll? Semuanya itu akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan para pemilih untuk menentukan pilihan mereka pada pilpres tahun 2024.

Keunggulan Komparatif Program

Faktor penting keempat sebagi penentu keterpilihan dan kemenangan parpol dan pasangan capres/cawapres yang diusung adalah keunggulan komparatif program kerja yang ditawarkan kepada publik pada saat kampanye pileg dan pilpres serta saat debat kandidat. Selain tentu saja komitmen menjaga keberjanjutan atau kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara.

Oleh karena itu, parpol dan pasangan capres/cawapresnya harus mampu menawarkan keunggulan komparatif program kerja kepada publik dibanding dengan yang ditawarkan oleh parpol dan pasangan capres/cawapres pesaingnya. Keunggulan komparatif program kerja itu harus disesuaikan dengan konteks kebutuhan dan kepentingan dari setiap strata sosial masyarakat yang ada.

Seperti diketahui ada tiga lapis trata sosial masyarakat, yaitu strata elite atau kepentingan kelas atas, kemudian kelas menengah, dan terakhir adalah mayoritas strata sosial masyarakat kelas bawah. Masing-masing strata tentu memiliki penilaian yang berbeda terhadap program yang ditawarkan.

Program kerja yang relevan untuk strata elite tentu berbeda dengan kepentingan kelas menengah, yang juga berbeda dengan kepentingan mayoritas kelas bawah. Oleh karena itu, keunggulan komparatif program pun harus berbeda untuk setiap strata masyarakat. Bahkan harus jelas dapat dibedakan dengan program dari pasangan capres/cawapres pesaing dan program dari parpol pesaing.

Nah, cilakanya adalah bila tidak ada keunggulan komparatif program yang ditawarkan oleh ketiga pasangan capres/cawapres dan parpol-parpol pendukungnya. Alias program yang ditawarkan itu nyaris sama saja alias mirip-mirip, hanya beda redaksional, yang berakibat kegamangan bagi rakyat pemilih pada setiap strata sosial. Mereka akhirnya memilih hanya sekenanya saja. Asal tusuk saja tanda gambar atau lambang partai berikut foto caleg, dan atau foto capres/cawapres

Bila inilah yang terjadi, maka sulit bagi pilpres dengan tiga pasangan capres/cawapres dapat berlangsung satu putaran. Karena tidak ada pasangan yang memperoleh mayoritas suara yang jauh melebihi dua pasangan pesaing lainnya, sehingga terbuka untuk putaran kedua.

Atau bisa saja terjadi bahwa dengan memilih sekenanya saja, ada parpol beserta calegnya dan pasangan capres/cawapresnya yang secara tidak sengaja atau kebetulan justru mendapat suara mayoritas paling banyak. Bila inilah yang terjadi, maka dilemanya adalah belum ada aturan tentang matematika politik bagi tiga pasangan dalam satu putaran agar keluar sebagai pemenang.

Kecerdasan Pemilih

Faktor penting kelima sebagai penentu keterpilihan dan kemenangan parpol beserta pasangan capres/cawapresnya adalah kecerdasan rakyat pemilih, yang juga berbeda-beda pada setiap strata sosial masyarakat. Penting dicatat bahwa kecerdasan pemilih sangat berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan mereka terhadap performa dan rekam jejak parpol maupun citra diri dan integritas pribadi pasangan capres/cawapres yang diusung parpol.

Demikian pula rakyat pemilih yang cerdas pada setiap strata sosial akan lebih menjatuhkan pilihan mereka pada partai politik dan pasangan capres/cawapresnya, yang mampu menawarkan keunggulan komparatif program kerja prorakyat untuk setiap strata sosial.

Pemilih yang cerdas akan memilih karena ada pengalaman kokret bahwa dari pemilu ke pemilu ada perubahan dan peningkatan hidup mereka, karena benar-benar diperjuangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah bentukan partai politik atau kerja sama partai-partai pemenang pemilu.

Sebaliknya juga, pemilih yang cerdas akan mengatakan untuk apa saya memilih, toh dari pemilu ke pemilu, dari presiden yang satu ke presiden yang lainnya tidak ada keadilan sosial. Hidup tetap “begini-begini aja”, berkubang dalam penderitaan terutama bagi kami rakyat miskin di pedesaan dan perkotaan besar dan kecil. Lebih baik golput saja! Ingat memilih adalah hak yang bebas digunakan, juga tidak, bukan paksaan!

Prinsipnya, dalam hal pileg maupun pilpres, kecerdasan pemilih tidak mesti ditentukan oleh level pendidikan mereka, melainkan terutama pengalaman nyata dan pengetahuan konkret mereka akan partai-partai politik dan presiden/wakil presiden yang pernah mereka pilih untuk menjalankan roda pemerintahan setiap lima tahunan.

Rakyat pemilih yang cerdas akan meninggalkan parpol dan pemimpin yang tidak prorakyat. Yang tidak serius merealisasikan amanat sila kelima dari Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak perlu dipilih. Pemilih yang mengalami pelanggaran hak-hak asasi manusia dan perlakuan hukum yang tidak adil akan berpikir untuk apa saya memilih.

Komitmen ideologis

Faktor keenam, meski disebut terakhir bukan berarti tidak penting, adalah komitmen dan konsistensi ideologis terhadap nilai-nilai fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kepada partai politik dan pasangan capres/cawapres yang memiliki komitmen dan konsistensi ideologis yang kuat, jelas, dan tegaslah, rakyat pemilih akan menjatuhkan pilihan mereka pada pemilu legislatif maupun pemilu presiden tahun 2024. Rakyat pemilih yang cerdas akan meninggalkan parpol dan capres/cawapres yang condong pada ideologi-ideologi primordiaistik dan antipluralisme serta politik identitas yang destruktif.

Solusi Konstitusional?

Dua klausul UUD 1945 yang dikutip di atas mengandaikan pilpres berlangsung satu sampai dua putaran, sementara yang mau diterapkan adalah bagaimana kalau ada capres/cawapres tiga pasangan pada pilpres 2024 dan seterusnya, tetapi cukup berlangsung satu putaran saja demi efisiensi solusi problem demokrasi politik berbiaya sangat malal? Bagaimana rumus matematika politiknya untuk tiga pasang tapi satu putaran, apalagi mengingat singkatnya waktu? Pertanyaan tersebut di atas ditujukan kepada para politisi di Senayan (MPR, DPD, dan DPR), ahli konstitusi, dan pakar hukum tatanegara untuk menjawabnya.

Pertanyaan saya, mungkinkah MPR mengadakan Sidang Khusus untuk mnghasilkan Ketetapan MPR perihal pemilu presiden dengan tiga pasang, tapi cukup berlansung satu putaran dengan perolehan mayoritqs suara 33 +1 untuk pasangan yang menang?

Sidang Khusus MPR cukup dua tiga hari saja tanpa biaya besar. Bila tidak ada solusi konstitusional, maka pilpres tahun 2024 dengan tiga pasangan capres/cawapres akan berlangsung dua putaran, dan tentu saja dengan tambahan biaya yang tidak sedikit pula, serta menguras waktu dan tenaga.

Apabila demikian halnya, maka lima faktor penting berikutnya yang dibahas secara singkat di atas sebagai penentu keterpilihan dan kemenangan parpol beserta pasangan capres/cawapresnya, tetap berlaku. Kecuali ada mujizat politik yang menghasilkan hanya dua pasangan capres/cawapres saja. Seandainya pun mujizat politik itu terjadi, tentu saja lewat lobi dan kesepahaman demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, maka tetap saja kemenangan akan ditentukan oleh faktor-faktor penting tersebut di atas.

Akhirul Kalam

Sebagai kata pamungkas, menurut saya, hukum politik demokrasi mengatakan bahwa “kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat”. Dengan demikian, dalam hal tiga pasangan capres/cawapres, maka legitimasi demokratis keterpilihan pasangan kandidat presiden dan kandidat wakil presiden cukup ditentukan oleh keunggulan persentase perolehan suara secara nasional yang diraih oleh pasangan kandidat yang menungguli dua pasangan lainnya.

Bila dikonversikan ke dalam matematika politik untuk tiga pasang, maka menjadi perolehan suara nasional lebih dari tiga puluh persen bahkan bisa jadi empat puluh persen (30 + 30 + 40 = 100 persen). Pasangan yang memperoleh mayoritas suara lebih dari tiga puluh persen bahkan mendekati empat puluh persen dapat ditetapkan sebagai pemenang. *) Penulis adalah cendekiawan Tana Ai, Flores, NTT.

Catatan: Opini ini hanya sekedar gagasan dan atau aspirasi demokratis saja. Siapa tahu bisa dipertimbangkan, tidak pun ngga pa-pa!

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *