banner 728x250

Perintah UU No.6/2023 Tentang Cipta Kerja : Korban PHK Berhak Terima Tunjangan Pengangguran

Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJS (Istimewa)
banner 120x600
banner 468x60

“Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan tunjangan pengangguran atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diselenggarakan BP Jamsostek.”

JAKARTA,SINERGISATU.COM-Pemberian tunjangan pengangguran atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 6/2023 tentang Cipta Kerja.

banner 325x300

Adapun di dalam aturan tersebut dijelaskan, bahwa tujuan penyelenggaraan JKP atau tunjangan pengangguran adalah untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja kehilangan pekerjaan.

Dikutip dari Bisnis.com Jumat (19/1/2024), bahwa, bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) berhak untuk mengajukan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) atau tunjangan pengangguran yang diselenggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan alias BPJamsostek.

Dijelaskan tujuan penyelenggaraan JKP atau tunjangan pengangguran adalah untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja kehilangan pekerjaan.
Hal tersebut agar supaya para Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.

Laman BPJS Ketenagakerjaan Jumat (19/1/2024), tertulis bahwa para pekerja yang terkena PHK ini akan mendapatkan tunjangan pengangguran dalam tiga bentuk yakni:

1. Bantuan Uang Tunai

Pekerja yang disetujui sebagai penerima manfaat JKP setelah terkena PHK akan mendapatkan bantuan selama paling banyak 6 bulan.
Perincian manfaat uang tunai yakni sebesar sebesar (45% x upah x 3 bulan) + ( 25% x upah x 3 bulan).

Sedangkan upah yang digunakan sebagai dasar terakhir adalah upah terakhir yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
Namun demikian, jika mendapatkan upah tinggi program ini memberi pembatasan upah sebesar Rp5 juta sebagai dasar perhitungan.

2. Informasi lowongan Kerja

Peserta JKP juga akan diberikan layanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen dan konseling karir. Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja.

3. Pelatihan Kerja

Adapun, program ini juga menyediakan pelatian berbasis kompetensi kerja. Program pelatihan akan dilakukan bersama LPK baik milik pemerintah maupun swasta bersama Kementerian Tenaga Kerja.

Seluruh program harus diikuti oleh peserta JKP agar hak tunjangan penganggurannya dibayarkan.

Lalu, apa syarat dan siapa saja berhak atas tunjangan pengangguran tersebut? Dijelaskan, bahwa JKP saat ini menyasar pekerja formal alias penerima upah rutin seperti pekerja kantoran dan buruh pabrik.

Peserta yang berhak menerima adalah:

1. WNI
2. Belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta
3. Pekerja pada perusahaan Skala Usaha Menengah dan Besar yang sudah mengikuti 4 Program (JKK, JKM, JHT, dan JP)
4. Pekerja pada perusahaan Skala Kecil dan Mikro dengan minimal ikut 3 program (JKK, JKM dan JHT)
5. Terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Kesehatan.

Editor : Dese Dominikus

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *