banner 728x250

Pendidikan Politik dan Hukum yang Buruk

banner 120x600
banner 468x60

Oleh Peter Lewuk

ADA DUA hari bersejarah yang biasa kita peringati pada setiap bulan Mei. Pertama adalah Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei. Kedua adalah Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei.
Refleksi kritis tentang dua hari bersejarah pada bulan Mei 2024 ini harus dikontekskan juga dengan peristiwa bersejarah yang dialami dan dilaksanakan oleh nation-state dan pemerintah Indonesia yaitu Pemilu 2024.
Pertanyaan: Apa implikasi makna pemilu 2024 dikontekskan dengan dua hari bersejarah tersebut di atas? Izinkan saya berbeda pendapat tentang apa yang saya maksudkan dengan implikasi makna, yang saya rumuskan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut.

banner 325x300

“Bahwa pemilu 2024 merupakan pendidikan politik yang buruk, juga pendidikan hukum yang buruk pula, serta pengkhianatan terhadap nasionalisme Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.

Mungkin ada yang berpedapat bahwa mmpersoalkan kembali pemilu 2024 adalah tanda belum move on. Bagi saya, ini bukan masalah sudah move on atau belum. Tetapi masaah prinsipiel penegakan nilai-nilai demokrasi yakni kebebasan yang bertanggung jawab, keadilan, kebenaran, dan kejujuran yang harus dilaksanakan setiap hari dalam pengelolaan pemerintahan negara demi bonum commune atau kebaikan bersama kita sebagai anak bangsa.

Pendidikan Politik Buruk

Perlu dipahami bahwa pemilu dan seluruh prosesnya merupakan wahana pendidikan politik nyata dan langsung kepada seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang mempunyai kedaulatan dan hak pilih terjun langsung ke arena politik guna memilih pemimpin baru dan para anggota parlmen untuk masa bhakti lima tahun ke depan.

Rakyat aktif mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh petugas pemilu. Rakyat aktif ikut berkampanye. Rakyat aktif memberikan suaranya dalam bilik suara.

Rakyat aktif menyaksikan penghitungan suara. Hingga rakyat pun mengetahui siapa calon presiden dan wakil presiden terpilih, serta partai politik mana saja yang menang dalam kontstasi politik, serta siapa-siapa saja wakil rakyat yang lolos ke Senayan. Pendek kata, rakyat aktif melaksanakan kedaulatannya dan hak politiknya dalam berdemokrasi.

Namun sebaliknya sungguh sangat disayangkan bahwa hak dan kedaulatan rakyat telah dinodai dengan pendidikan politik yang buruk dari rezim penguasa dan aparatus kekuasaannya, serta rezim penyelenggara pemilu 2024.

Apa dan bagaimana pendidikan politik yang buruk itu, Anda tentu sudah menyaksikan dan mengetahuinya dari pemaparan alat bukti, saksi ahli, dan adu argumentasi oleh para pihak yang berlangsung selama sidang sengketa pilpres dan pileg di Mahkamah Konstitusi (MK).

Oleh karena itu, saya tidak perlu paparkan lagi dalam kolom yang terbatas ini. Intinya demokrasi dan kedaulatan rakyat dirusak oleh megalomania rezim penguasa yang ingin melanggengkan nepotisme, oligarki dengan cara abuse of power.

Pendidikan Hukum Buruk

Juga tidak kalah penting adalah pemilu 2024 merupan pendidikan hukum yang buruk. Menurut konstitusi, Indonesia adalah negarq hukum, bukan negara kekuasaan. Tetapi, apa yang terjadi di penghujung sengketa pilpres 2024 di MK?

Mayoritas hakim anggota (lima lawan tiga) justru memamerkan kepada publik bahwa yang menang dalam kontestasi pilpres 2024 adalah “bukan kekuasaan hukum yang adil dan beradab bagi rakyat”. Sebaliknya, justru “hukum kekuasaanlah” yang memenangkan kepentingan rezim penguasa yang merepresi kedaulatan rakyat.

Mayoritas hakim MK menolak sama sekali seluruh gugatan paslon capres/cawapres 01 dan 03, kemudian memenangkan paslon capres/cawapres 02. Aneh bin ajaib, mayoritas hakim MK mengganggap bahwa seluruh proses pilpres berjalan sangat mulus tanpa seiota atau setitik kecurangan pun.

Mayoritas hakim MK itu, saya duga, sedang menipu diri mereka sendiri.
Saya berharap agar hanya untuk sementara saja MK berubah menjadi “Mahkamah Kekuasaan”.

Selanjutnya MK harus kembali menjadi Mahkamaah Konstitusi yang bermartabat dan berintegritas dengan berpegang teguh pada adagium: Quid est leges sine moribus? Maknanya, hukum tidak berarti apa-apa tanpa moralitas. Dengan kata lain, tanpa etika dan moral hukum akan menjadi kriminal.

Mengkhianati Nasionalisme

Nasionalisme yang digelorakan oleh para pahlawan pejuang dan bapak bangsa Indonesia di awal abad ke-20 adalah sebuah filsafat perjuangan yang kritis-radikal-revolusioner serta aktif-dinamis. Dilandaskan pada nilai-nilai semangat moral dan etik yang tinggi akan hak asasi nation-state Indonesia yang merdeka dan berdaulat, bebas dari penjajahan bangsa mana pun di muka bumi ini.

Di kemudian hari, landasan etik dan moral filsafat perjuangan kemerdekaan itu terkristalisasikan dalam apa yang saya sebut Pancaetika dan Pancamoral Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila.

Pertanyaan: Apa kaitan antara pemilu 2024 dengan nasionalisme?

Menurut saya, pemilu adalah salah satu dimensi penting dalam praksis bernasionalisme.”

Bahwa pemilu sebagai salah satu manifestasi penting praksis demokrasi dan kedaulatan rakyat, harus dilaksanakan sesuai dengan imperatif kategoris Pancaetika dan Pancamoral Pancasila. Dan ini merupakan bukti bawha nasionalisme Indonesia hidup, aktif dan dinamis serta dihayati dan diamalkan.

Dengan demikian, apabila pemilu berlangsung tidak sesuai dengan imperatif kategoris Pancaetika dan Pancasmoral Pancasila yaitu “Luberjurdil” (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), maka pemilu semacam itu sudah jelas merupakan pengkhianatan terhadap nasionalisme.

Dengan kata lain, pendidikan politik yang buruk dan pendidikan hukum yang buruk selama proses pemilu 2024 adalah pengkhianatan terhadap nasionalisme
Sebagai filsafat perjuangan kemerdekaan, nasionalisme sendiri dalam dirinya mengandung imperatif kategoris (perintah mutlak tanpa syarat) bagi negara-bangsa Indonesia dan pemerintahnya untuk akftif merealisasikan tujuan dan cita-cita luhur nasionaoism seperti diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, dengan cara melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang.

Catatan Kaki

Akhirul kalam saya mempunyai sebuah catatan kaki sebagai berikut:

Para penguasa dan para hakim selaku dayang-dayang kekuasaan di mana pun di muka bumi ini, Anda boleh berbangga dengan kemenangan kejahatan politik dan kejahatan hukum yang Anda lakukan terhadap rakyat. Namun camkanlah bahwa hati nurani akan selalu tetap mengadili Anda, setiap kali Anda mencoba menyangkali dan tidak mau mengakui kejahatan Anda“.**

*) Penulis adalah cendekiawan masyarakat adat matriarkat Tana Ai, Flores,, NTT.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *