banner 728x250

Pencalonlan Pasangan Bupati,Wali Kota dan Gubernur Non Papua Wajib Ditolak KPUD,Bertentangan dengan UU Otsus No.21 Papua

Ismail Asso
banner 120x600
banner 468x60

Oleh Ustadz Ismail Asso

DALAM filsafat hukum ahli men-teori-kan yang namanya Das Sein, yang bermakna “apa yang seharusnya”, “yang benarnya” “yang sesuai kenyataan dilapangan”. Menurut teori ini seperti saya sebut seseorang bukan Asli Papua tak seharusnya, jadi oleh itu karena KPU wajib menolak pendaftaran para Calon Bupati, Wakil Bupati, Calon Wali Kota-Wakil Walikota, Calon Gubernur dan Wakil, wajib ditolak.

banner 325x300

Namun secara “dejure” (sesuai aturan UU KPU yang dibuat), selalu ada celah melalui interpretasi (penafsiran atas UU Otsus), batasan makna yang dimaksud Orang Asli Papua, terdegradasi. Misalnya telah lama tinggal di Papua secara turun-temurun, atau salah satu kedua orangtua Asli Papua dan semacam ini).

Ini menjadi pintu masuk atau celah orang non Papua, masuk calon sedikit memaksakan diri secara melawan hukum (UU Otsus). Nah, selama ini belum pernah ada tegasan MRP sebagai Lembaga perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua dan ini dimanfaatkan non OAP sebagai celah penafsiran atas UU Otsus lalu diloloskan KPUD pencalonan sebagai Kepala Daerah.

Apa yang dimaksud dengan judul tulisan ini? Jika anda baca secara tuntas utuh dan lengkap seluruh isi dari judul tulisan ini, penulis sama sekali sangat benar dan Marga Banua tidak ada dimanapun suku-suku di Seluruh Tanah Papua hingga Papua New Guinea, marga Banua tak satupun saya temukan.

Kedua, penulis memaparkan secara terbuka landasan kemanusian bahwa seluruh umat manusia sepenuhnya manusia, ucapan Orang Asli Papua (OAP), sejatinya ucapan diskriminasi karena mau meniadakan sesama kita sesama manusia karena mencampakkan sesama yang lain, padahal tidak ada manusia palsu, semua manusia asli, manusia disebut manusia karena yang membedakan manusia dengan hewan atau primata lain.

Hanya karena kita manusia punya akal sedang hewan lain tak punya akal seperti kita manusia, sehingga secara kodrati manusia berakal sejatinya semua sama. Tapi ada aspek primodialisme atau ciri kekhususan yang dibentuk oleh alam selama jutaan bahkan ribuan tahun, yakni bahasa, sifat, karakter, pembawaan, silsilah keturunan dan aspek sosial budaya secara singkat, jika dilihat dari Aspek Sosial Budaya, JRB tak diragukan lagi sebagai orang Papua sejati, beliau beradat budaya Papua dan etnis keturunan Papua, selesai, titik!

Yang saya persoalkan pemakaian marga Banua, fakta menunjukkan saya benar, marga Banua tak saya temukan belum saya temukan sebagai marga dalam suku-suku di Papua Bagian Barat dan Bagian Timur (PNG) dalam lingkup kajian antropologi sosial Budaya Papua.

Secara panjang lebar didalam tulisan saya kaji berbagai aspek secara teologis, filosofis, antropologis, dan politis. Secara teologis antropologi, filosofis, dan yuridis kita semua sama dan berhak bahkan ini soal hak asasi manusia paling mendasar wajib kita hormati.

Kemungkinan alasan secara politis berbeda karena berapapun UU Otsus adalah UU diskriminasi tapi diakriminasi positif karena tanggungjawab negara melindungi etnis minoritas Papua dalam NKRI.

Jadi ada celah dan politik sebagai usaha proteksi negara bagi perlindungan hak-hak politik, sosial , ekonomi, adat Budaya, dan berbagai aspek kekhususan dan kekhasan Papua didalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 350 juta jiwa, Papua etnis sangat minoritas menempati Pulau tersebasar dunia bernama Pulau Papua, terbagi dua, satu negara PNG dan kita sebagai bagian dari NKRI, secara sosial budaya Papua unik, berbeda dengan penduduk mayoritas Austronesia.

Dengan alasan ini saya menganggap bahwa ada celah dan MRP bisa saja sebagaimana zaman Ketua MRP Doktor Agus Alue Alua dulu menganulir pencalonan Calon Wakil Gubernur Lukas Enembe yang berpasangan dengan Doktor Muhammad Musa’ad yang dianggap abud (artinya belum ada percampuran darah Papua).

Pertanyaannya apakah celah ini akan terjadi, meningat seluruh MRP lima Propinsi Papua (DOB), berkumpul bersatu bertekad bulat membentuk Asosiasi MRP-se Tanah Papua, bertekad menjaga dan melindungi hak-hak politik lebih khusus Calon Bupati, Wali Kota, Calon Gubernur wajib OAP dengan berbagai kategori ke khususannya. Celah itu soal marga Banua yang nota bene bukan marga asli suku-suku Papua sebagai induk dari Melanesia.

Proteksi politik sebagai bentuk perlindungan bagi rakyat Papua secara konsisten dan konsekuwensi dari itu kita harus terima bahwa yang berhak jadi Bupati Putra Daerah dan untuk itu dibuat UU Otsus yang didalamnya dijelaskan dalam Perdasi dan Perdasus, ada batasan-batasan.

Salah satu alasan separatisme Papua tak pernah padam dan letupan letupan ketidakpuasan sebahagian saudara-saudara kita Orang Asli Papua dari Sorong sampai Jayaoura-Merauke. Adapun, salah satu anasir alasan utamanya orang Papua merasa tak merdeka didalam NKRI karena perilaku orang -orang non Papua sebagai pendatang baru ikut mendominasi dalam berbagai lini kehidupan ekonomi sosial budaya agama dan terutama politik dikuasai.

Hal ini akan semakin menambah daftar ketidakpuasan putra daerah mengangkat senjata untuk memisahkan diri apalagi Papua Pegunungan jantung Kota ada di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya. Dengan demikian, sehingga yang berhak dan harus menjadi Bupati Jayawijaya harus putra Daerah sesuai amanat UU Otsus sebagai bentuk perlindungan oleh negara.

Yang menjadi Kepala Daerah sebagai Bupati Jayawijaya adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi putra daerah, yang paham sosilogi, psikologi, adat budaya Lembah Balim Kota Wamena sebagai pusat peradaban kebudayaan Propinsi Papua Pegunungan dalam lingkup adat budaya LAPAGO.

Jadi secara sederhana masyarakat Lembah Balim Kota Wamena tidak siap dipimpin oleh pemimpin bukan Putra Daerah, bahkan putra Daerah Jayawijaya sendiri terlalu siap dan terlalu banyak memajukan diri jadi calon Bupati dan bisa dipilih untuk memimpin Rakyat Jayawijaya dengan hati tulus dan bertanggungjawab.

Demikian klarifikasi dan tanggapan saya berbagai komentar atas judul tulisan saya: Banua bukan marga Papua, merupakan sebuah fakta bukan Sentiment melainkan sebuah kajian antropologi yang perlu dipahami bersama. **

*) Penulis adalah Anggota MRP Pokja Agama Unsur Agama Islam Provinsi Papua Pegunungan

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *