Oleh Peter Lewuk
TANGGAL 4 September 2023, para pejabat dari International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), dan World Economic Forum (WEF) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara dengan agenda pembicaraan tentang Reformasi Sistem Keuangan Global demi keadilan bagi negara-negara berkembang.
Opini ini tidak akan membahas agenda pertemuan terebut. Tentu agenda tersebut bermaksud baik. Namun kita jangan terlalu naïf dan monggo ngge saja alias prcaya bulat-bulat. Apalagi Indonesia pernah dikalahkan di WTO (World Trade Organzation) dalam kasus kebijakan hilirisasi nikel yang kemudian berlanjut ke proses banding.
Oleh karena itu, lebih bijak kalau kita selalu waspada terhadap “madu” pujian yang diberikan oleh para penguasa ekonomi, perdagangan, dan keuangan dunia. Dalam konteks ini, sekedar untuk pengetahuan dan pencerahan, saya ingin membagikan kepada pembaca tentang mewaspadai bahkan melawan Diktaturisme Ekonomi Global.
Ada dua masalah sekaligus tantangan yaitu eksternal dan internal yang sedang dan akan dihadapi Indonesia menuju satu abad Indonesia merdeka, yang akan menentukan apakah Indonesia sanggup menjadi negara maju, modern, dan berpengaruh besar serta menguasai dunia ataukah sebaliknya tetap menjadi negara berkembang di tempat dan menjadi objek empuk praksis diktaturisme ekonomi global.
Ideologi Politik-Ekonomi
“Diktarurisme ekonomi global” bukan sekedar sebuah istilah bombabtis tanpa isi agar terkesan hebat, melainkan sungguh tengah terjadi dan dialami oleh Indonesia. “Diktaturisme ekonomi global” adalah istilah yang tidak atau belum lazim digunakan. Lazimnya diktaturisme adalah paham kekuasaan yang dipraktikkan oleh penguasa secara otoriter, absolut, tiran, dan represif-militeristik,
Akan tetapi, saya mengaplikasikan terminilogi diktaturisme dalam konteks “ideologi politik-ekonomi” yang dipraktikkan oleh negara-negara adikuasa dan negara-negara maju dalam rangka intevensi dan hegemoni atau menguasai potensi sumber daya ekonomi negara-negara lemah, yaitu negara sedang berkembang dan negara berkembang, namun memiliki potensi sumber daya ekonomi yang besar, terutama kaya raya akan sumber daya alam atau SDA.
Kurang lebih menjelang paruh kedua abad ke-20 (untuk Indonesia berarti menjelang dan paska proklamasi kemerdekaan dst.) muncul ideologi baru yang disebut Neoliberalisme atau disebut juga kapitalisme neoliberal, yang diciptakan oleh kaum penjajah atau kolonialis-imperialis untuk melakukan penjajahan kembali secara ideologis, atau sebut saja neokolonialisme-imperialisme alias Nekolim, setelah penjajahan secara fisik puluhan bahkan ratusan tahun terhadap bangsa lain.
Jadi, jangan Anda menganggap bahwa istilah-istilah tersebut di atas sudah usang dan ketinggalan zaman atau kadaluwarsa. Melainkan tetap aktual dan relevan, hanya saja kurang dipakai dengan alasan sekarang sudah zaman global dan milenial, setiap negara saling membutuhkan satu sama lain. Padahal dampak dari praktik yang dijelaskan dengan istilah-istilah tersebut sangat terasa.
Demi meperlancar penjajahan kembali secara ideologis, maka dengan licik kaum Nekolim-kapitalis-liberal membentuk tiga rezim ekonmi dunia, yaitu: Pertama, rezim Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF). Kedua, rezim Bank Dunia atau World Bank. Ketiga, rezim Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).
Tiga rezim tersebut di atas mengatur keuangan dunia, pembangunan dunia, dan perdagangan dunia. Ditopang oleh dan sekaligus juga menopang tiga pilar kebijakan ekonomi neoliberal yaitu: deregulasi, privatisasi, dan pasar bebas yang diberlakukan untuk semua negara di dunia.
Tiga rezim ekonomi dunia dengan tiga pilar kebijakan yang diciptakan kaum Nekolim-Neolib beserta ideologi politik-ekonomi neoliberalisme untuk kembali melakukan penjajahan secara ideologis terhadap negara-negara sedang berkembang dan negara-negara berkembang itulah yang saya kemas menjadi istilah yang saya sebut “Diktaturisme Ekonomi Global”.
Globalisasi-Neoliberalisme
Demikian pula, “Globalisasi-Neoliberalisme” adalah istilah teknis untuk mencirikan ideologi politik-ekonomi yang tengah berlangsung selama seperempat abad ke-21 dan selanjutnya, yang didominasi oleh persaingan antara dua kubu ideologi “predatorik” global: Pertama, kubu “Globalisasi-Neoliberalisme”, diwakili oleh Amerika dan Uni Eropa. Kedua, kubu The Yellow Capitalism, diwakili terutama oleh China dan negara-negara maju di Asia, misalnya Jepang dan Korea Selatan. Lihat saja produk-produk industri mereka merajalela di Indeonesia.
Ditambah lagi dengan rezim-rezim non-negara seperti: Perusahaan-perusahaan Transnasional, IMF, WTO, dan Bank Dunia. Semua rezim dan kubu ideologi ekonomi tersebut sangat dibantu oleh dahsyatnya disrupsi (perubahan dan lompatan besar) di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang mereka ciptakan, kuasai, dan miliki.
Kasus Indonesia versus Uni Eropa serta WTO perihal SDA Nikel milik Indonesia adalah contoh dan bukti paling aktual bagaimana kaum Nekolim-Diktator ekonomi global mengintervensi kedaulatan ekonomi Indonesia. Uni Eropa tidak menginginkan Indonesia melakukan hilirisasi industri nikel dan larangan ekspor bahan-bahan mentah SDA milik Indonesia. IMF pun sok mau mengatur-atur bagaimana Indonesia harus memanfaatkan SDA miliknya (tentu saja versi yang mengutungkan pihak asing).
Rezim Nekolim-Neolib-Global memanfaatkan negara-negara yang lemah dengan membuat regulasi yang menguntungkan mereka dengan tiga sasaran utama yakni: Pertama, negara lemah dan berkembang tetap terus menjadi pemasok bahan baku mentah untuk kegiatan produksi industri negara-negara adidaya dan negara-negara maju.
Kedua, negara lemah dan berkembang menjadi potensi pasar bagi hasil produksi industri, yang bahan baku mentahnya justru berasal dari negara lemah dan berkembang, apalagi negara dengan populasi yang pesat seperti Indonesia Ketiga, negara berkemabng menjadi locus atau tempat maksimalisasi kapital negara maju dengan berdiri dan beroperasinya bank-bank milik asing maupun melalui kegiatan bisnis mereka di negara berkembang.
Perisai Perlawanan
Diktaturisme ekonomi global adalah model politik penjajahan gaya baru secara ideologis. Oleh karena itu, diperlukan senjata perisai perlawanan secara ideologis pula. Untuk itu, mengingat pahit-getirnya pengalaman historis zaman penjajahan, maka para Bapak dan Ibu pendiri Republik ini telah mewariskan kepada generasi penerus Indonesia dua senjata perisasi perlawanan utama berikut ini.
Pertama adalah perisasi ideologis-konstitusional: Pancasila dan UUD 1945. Kedua adalah perisai Trisakti: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Meskipun demikian, ampuh-tidaknya perisasi perlawanan secara idelogis terhadap diktaturisme ekonomi global, sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting berikut.
Pertama, faktor performa pemimpin nasional puncak beserta jajaran elite kepemimpinannya. Apabila, andai kata, sekali lagi andai kata, misalnya, pemimpin nasional puncak itu, dalam kontestasi elektoral, lewat cara bekerjanya kompradorisme, ia mendapat dukungan politik pihak asing, maka sang pemimpin seperti itu akan dengan mudah dijadikan “boneka” kepentingan asing untuk memuluskan agenda diktaturisme ekonomi global.
Sebaliknya Indonesia butuh pemimpin, seperti diharapkan Presiden Joko Widodo, yaitu “berani” dan punya “nyali”. Meskipun demikian, menurut saya, berani dan nyali saja tidak cukup. Harus disinergikan dengan kapasitas kepemimpinan yang cakap “menggunakan” dua senjata perisasi perlawanan yang telah diwariskan. Artinya apa?
Artinya, konsisten dan konsekuen mengamalkan Pancasila, UUD 1945, dan Trisakti. Buktikan kepada dunia bahwa Indonesia juga mempunyai ideologi politik-ekonomi sendiri, yaitu Ekonomi Pancasila atau disebut juga Ekonomi Konstitusi, yang mampu mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Bahkan mampu bersaing dengan ideologi politik-ekonmi lainnya di dunia.
Kedua, faktor stabilitas nasional, yang harus tetap kondusif dan tetap terjaga dengan tidak adanya konflik serius dan berkepanjangan (contoh, tidak seperti konflik berkepanjangan era Orde Lama) pada level elite politik dan kekuasaan. Begitu pula tidak adanya konflik SARA, sebagaimana sering terjadi, pada level sosial kemasyarakatan. Apabila stabilitas nasional tidak terjaga dan tidak kondusif, maka dengan mudah kaum Nekolim-Neolib melancarkan agenda diktaturisme ekonomi global mereka.
Ketiga, faktor “kualitas demografi” baik pada masa sekarang, maupun terutama pada tahun-tahun yang populer disebut “bonus demografi” Yaitu tahun 2030-2040 memasuki momentum historis Indonesia Emas atau satu abad Indonesia merdeka, manakala Indonesia memiliki jumlah besar pertambahan SDM (sumber daya manusia) usia produktif.
Meskipun demikian, bonus demografi akan menjadi malapetaka bagi bangsa ini, apabila tidak didukung dengan kualitas SDM yang menguasai Iptek. Oleh karena itu, “rekayasa kualitas bonus demogtafi” menjadi tanggung jawab terbesar dan terpenting institusi pendidikan, baik pemerintah maupun swasta.
Keempat, faktor budaya korupsi. Apabila budaya korupsi terus dipelihara dan tidak mampu diberantas dengan budaya penegakkan hukum yang konsekuen, konsisten, dan radikal, maka kaum Nekolim-Neolib akan “berpesta pora”, lantaran bisa saja lewat operasi intelijen beserta kompradorisme, mereka semakin menyuburkan budaya korupsi di Indonesia.
Meskipun ribuan triliun rupiah nilai aset milik negara dan utang dari luar megeri maupun investasi asing yang ditanam di Indonesia, namun jika korupsi gagal diberantas oleh hukum, maka budaya korupsi berpotemsi melemahkan bahkan membangkrutkan negara. Kaum Nekolim-Neolib akan tampil sebagai “dewa penyelamat” sambil melancarkan agenda diktaturisme ekonomi global.
Kelima, pembaca budiman bisa menambahkan sendiri faktor-faktor penghambat lainnya yang akan memudahkan kaum Nekolim-Neolib menjalankan agenda diktaturisme ekonomi global di Indonesia.***
Penulis adalah sang pencerah dan cendekiawan Tana Ai, Flores, NTT.
