EMPAT PILAR KEBANGSAAN
SINERGISATU.COM-Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI menggelar diskusi Empat Pilar dengan tema ”Memaknai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. Acara berlangsung di Media Center DPR/MPR/DPD RI dengan menghadirkan pembicara antara lain Jazilul Fawaid (Wakil Ketua MPR RI dari PKB), Syarief Hasan (Wakil Ketua MPR RI dari Demokrat) dan Pangi Syarwi Chaniago (Direktur Eksekutif Voxpol).
Dalam kesempatan itu Direkrut Eksekutif Voxpol Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, kepemilikan Pancasila tidak bisa diklaim oleh kepemilikan pribadi. Karena, kepemilikan pribadi itu hampir sama nanti dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas).
Ipang demikian disapa, menyinggung keberadaan logo Pancasila oleh sejumlah ormas, kemudian disalahgunakan untuk kepentingan kelompok maupun golongan.
“Pancasila hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pragmatis. Ini problem juga,” sesalnya.
Bahkan, ada juga yang menyebut dirinya Pancasila, kemudian yang lain tidak, sehingga kemudian memunculkan political demokrasi yang tidak equal.
“Jadi mereka menarik embarkasi yang jelas bahwa ‘saya paling Pancasila anda tidak’. Pada saat yang sama memunculkan juga diskriminasi dan tertuduh yang kemudian di ‘stempel’ sangat berbahaya juga untuk merusak harmoninya, kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Dengan demikian, ketika Pancasila dibuatkan kriterianya juga repot, kriteria ini bisa nanti akan menjadi kriteria Pancasila tidak boleh dimiliki pribadi. Makanya jika ada ormas-ormas yang pakai logo Pancasila, menurutnya agak berbahaya.
“Karena itu akan dipakai atau dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tadi. Padahal Pancasila itu berdiri di atas semua kelompok, golongan dan kepentingan. Tidak di kavling-kavling oleh kepentingan tertentu,” pungkasnya.
Masih kata Ipang, ketika di era Soekarno nasakom itu juga dipakai sebetulnya adalah propaganda untuk memastikan bahwa kepemilikan Pancasila itu hanya di take cover atau diakuisisi oleh kebenaran rezim penguasa. Jadi, itu yang kemudian dikatakan bahwa, bukan agama yang disucikan tapi ideologi Pancasila yang disucikan, political religion, itu makna ini kok mirip lagi di era Pak Jokowi, sentilnya. **
