banner 728x250
OPINI  

Pancasila Sebagai Fisafat Kritis

Peter Lewuk
banner 120x600
banner 468x60

Oleh Peter Lewuk

SETELAH enam (6)  tulisan yang berkaitan dengan lima sila dari Pancsila (sila keempat ada dua tulisan), saya ingin menutup bulan Pancasila ini dengan menyajikan secara singkat sebuah tesis yaitu Pancasila Sebagai Filsafat Kritis, yang menrut saya, merupakan puncak dari perjalanan Pancasila. Fokus saya di sini bukan pada pembuktian bahwa Pancasila adalah sistem filsafat, yang sudah banyak dilakukan oleh para filsuf Indonesia.

banner 325x300

Merujuk pada filsuf Franz Magnis-Suseno (FMS), yang mempremiskan bahwa pada hakikatnya Filsafat adalah Ilmu Kritis, maka saya pun ingin memosisikan Pancasila sebagai Filsafat Kritis. Jadi saya tidak hanya berhenti pada kebanggaan bahwa Indonesia juga mempunyai filsafat yang disebut Pancasila.

Lebih penting dari itu, dengan menggunakan metode filsafat sebagai ilmu kritis, saya ingin Pancasila memainkan peran kritisnya dalam pembangunan nasional sebagaimana juga berbagai disiplin ilmu lainnya menyumbangkan peran mereka.

 “Grand Pholosophical System”

Sejak dicetuskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyeliik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan resmi menjadi Philosophische Grondslag daripada Negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945 hingga tahun 2023, Pancasila sudah berusia 78 tahun. Maka, pertanyaan penting yang harus dijawab oleh para filsuf Indonesia adalah: Sudahkan Pancasila dikembangkan secara profesional menjadi sebuah grand philosophical system?

Menurut saya, bila kita berbicara tentang Pancasila sebagai grand philosophical system, maka ada lima tema besar yang terkandung dalam Pancasila, yang perlu dikembangkan secara profesional dan bertanggung jzwab. Pertama, Pancasila sebagai Sistem Filsafat Kenegaraan, yang memang telah dikembangkan oleh banyak filsuf Indonesia.

Kedua, Pancasila dan tema-tema filosofis-derivatifnya seperti: filsafat ketuhanan, filsafat manusia, filsafat politik, filsafat hukum dan lain sebagainya, yang menjadi tantangan menarik bagi para filssuf Indonesia untuk mengembangkannya.

Ketiga, Pancasila sebagai sistem Filsafat Universal, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bung Karno dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 10 September 1960. Ketika itu Bung Karno mengatakan: “Akan tetapi, saya sungguh-sunggih percaya bahwa Pancasila mengandung lebih banyak daripada arti nasional saja. Pancasila mempunyai arti universal yang dapat digunakan secara internasional.” Para filsuf Indonesia ditantang untuk mewujukan harapan Bung Karno tersebut.

Keempat, Pancasila sebagai Ideologi Global, yang bisa menjadi referensi pemikiran ideologi dunia, di samping ideologi-ideologi kelas dunia yang sudah ada dan sangat berpengaruh. Lagi-lagi para ideolog dan filsuf Indonesia ditantang untuk mewujudkan Pancasila sebagai ideologi Global.

Kelima, sebagai puncak dari perjalanan Filsafat Pancasila, maka Pancasila harus mempertegas posisinya sebagai Filsafat Kritis dalam pembangunan nasional, agar arah pembangunan nasional tidak melenceng dari nilai-nilai Pancasila dan amanat Pembukaan UUD 1945.

Peran Kritis Seperti Apa?

Di kalangan pemikir radikal-revolusioner, ada tesis bahwa “filsafat adalah senjata revolusi”. Artinya refleksi filosofis tentang realitas sosial, ekonomi, dan politik dapat memproduksi pemikiran dan gagasan, yang pada gilirannya dapat mendorong terjadinya perubahan realitas baik secara revolusioner maupun secara reformatif dalam suatu masyarakat,, bangsa, dan negara.

Bila dikontekskan dengan Pancasila, dapatkah Filsafat Pancasila menjadi senjata revolusi? Jawaban saya adalah mengapa tidak? Filsafat Pancasila sesungguhnya harus dapat menjadi senjata untuk merevolusi mental-budaya dan akhlak-moral serta rasionalitas manusia Indonesia mulai dari pimpinan nasional puncak hingga rakyat.

Tentu saja revolusi dalam level gagasan dan pemikiran tidaklah harus diterjemahkan atau diaktualisasikan menjadi revolusi fisik yang destruktif-kontraproduktif didorong oleh kepentingan politik dan kekuasaan serta bisnis. Bukan dalam arti revolusi fisik yang destruktif-kontraproduktif itu kalau saya mengatakan bahwa Filsafat Pancasila dapat menjadi senjata revolusi.

Nah relevan dengan peran Filsafat Pancasila yang merevolusi mental-budaya dan moral-akhlak serta rasionalitas manusia Indonesia itulah, maka Pancasila harus tampil sebagai sebuah disiplin kritis. Dengan kata lain, kita sesungguhnya berbicara tentang Pancasila sebagai Filsafat Kritis.

Berkaitan dengan filsafat sebagai disiplin kritis, filsuf FMS mengatakan begini: “Filsafat sering difitnah sebagai sekularistis, ateis dan anarkis karena suka menyobek selubung-selubung ideologis pelbagai kepentingan duniawi, termasuk yang tersembunyi di dalam pakaian yang alim. Ia tidak sopan. Ia bagaikan anjing yang mengganggu dan menggigit. Filsafat harus demikian, karena ia secara hakiki adalah ilmu kritis.” (FMS, 1992)

Nah dengan mengedepankan gonggongan filosois (refleksi kritis) dari Filsafat Pancasila, saya tidak ingin seperti apa yang dikritik oleh Karl Marx bahwa para filsuf hanya mengubah pemikiran mereka tentang dunia, padahal yang seharusnya diubah itu adalah realitas dunia itu sendiri.

Implikasi kritik Marx untuk filsafat Pancasila kiranya jelas. Bahwa refleksi filosofis Pancasila harus berimplikasi praksis emansipatoris atau pembebasan dari kemiskinan yang menjajah rakyat Indonesia. Dengan medialektikkan das Sein pengamqlqn Pancasila dan das Sollen nilai-nilai Pancasila untuk menghasilkan kemajuan bagi masyarkat, bangsa, dan negara Indonesia.

Skandal Konstitusi

Dalam kesempatan ini saya ingin kemukakan cukup satu saja contoh “hasil gonggongan filosofis” Pancasila sebagai Filsfat Kritis, yaitu kritik terhadap empat amandemen UUD 1945. Ternyata amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR Reformasi telah menghasilkan skandal konstitusi, yakni ada dua UUD yang berlaku di Indonesia era reformasi.

Pertama adalah UUD 1945 Asli sebagai konstitusi Proklamasi. Kedua adalah UUD baru atau UUD Perubahan atau juga UUD 2002. Skandal konstitusi ini sengaja didiamkan selama era reformasi, karena para elite politik dan kekuasaan tengah menikmati hasil mutilasi konstitusi proklamasi itu.

Bahwa amandemen telah menghasilkan konstitusi baru, hal itu ditegaskan oleh pimpinan MPR Reformasi sebagai berikut: ““Dalam empat kali tahap perubahan itu, materi UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan sangat mendasar. Perubahan itu telah melahirkan konstitusi yang baru meskipun tetap dinamakan sebagai UUD NRI Tahun 1945. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 benar-benar berbeda dari pokok pikiran yang terkandung dalam naskah asli UUD NRI Tahun 1945 yang pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945” (Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2014).

Betapa jelas “kemunafikan politik” MPR Reformasi. Mereka ,mengklaim bahwa dalam empat kali amandemen itu, mereka telah menghasilkan konstitusi yang baru. Tetapi mereka tetap mencatut tahun 1945 untuk ditempelkan kepada konstitusi baru itu.

Dengan demikian, lebih pantas UUD baru yang dihasilkan MPR Reformasi itu disebut UUD 2002. Atau saya biasa sebut UUD Neolib karena merupakan hasil kompradorisme antara kekuatan asing dan para pengkhianat negeri sendiri.

Secara hukum, eksistensi UUD 1945 Asli di era reformasi ini kuat karena Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 masih sah berlaku sampai kapan pun. Sedangkan secara politik kedudukan UUD 1945 Asli lemah karena diperlemah oleh para elite politik dan kekuasaan era reformasi.

Beruntunglah bahwa dekrit presiden tersebut tidak ditiadakan, sebab kalau ditiadakan, maka sama artinya dengan meniadakan atau membubarkan negara, Pancasila, dan UUD 1945 sebagai konstitusi proklamasi.

Secara politik, kedudukan UUD Perubahan itu kuat karena mendapat dukungan luas dari elite politik dan elite kekuasaan. Namun secara hukum, UUD Perubahan memiliki “cacat” karena tidak diberi format hukum sesuai nomenklatur baku berupa Ketetapan MPR yang mengikat baik secara internal (MPR) maupun secara eksternal (seluruh rakyat Indonesia). Berbeda dengan Keputusan MPR yang hanya mengikat secara internal MPR saja.

Revolusi Konstitusi

Hasil kajian Filsafat Pancasila sebagai senjata revolusi mengimperatifkan adanya revolusi konstitusi berdasarkan dua aspek fundamental rasionalitas politik. Yang paling pertama adalah skandal dualisme konstitusi yang berlangsung selama seperempat abad usia reformasi. Yaitu UUD 1945 Asli sebagai kosntitusi proklamasi di satu pihak dan di pihak lain UUD baru versi MPR Reformasi. Skandal ini harus diakhiri.

Kedua, TAP MPR No.I/MPR/2002 menugaskan Badan Pekerja MPR untuk membentuk Komisi Konstitusi dengan tugas mengkaji ulang secara komprehensif empat amandemen yang telah dihasilkan. Ini berarti hasil empat kali amandemen itu tidak sempurna atau cacat, sehingga sama sekali tidak layak dijadikan sebagai UUD negara Republik Indonesia.

Artinya UUD Neolib 2002 itu “setengah-konstitusional”, mengkhianati Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945 Asli. Konsekuensinya, rezim-rezim  yang terbentuk dari UUD Neolib 2002 pun adalah rezim yang cacat atau rezim separuh-konstitusional.

Sangat disayangkan bahwa imperatif politik dari TAP MPR NO. I/MPR/2002 tersebut di atas tidak ditindaklanjuti oleh Badan Pekerja MPR secara serius untuk mencapai suatu amandemen konstitusi yang ideal-komprehensif, sehingga selama era reformasi ini yang berlaku adalah UUD Neolib 2002 yang cacat itu.

Adapun tujuan utama revolusi konstitusi adalah: Kembali kepada satu konstitusi yang sah dan benar”, yakni Konstitusi Proklamasi UUD 1945 beserta Adendumnya yang sah dan benar pula. Untuk itu Supervisi terhadap Empat Amandemen adalah suatu imperatif kategoris politik yang mutlak dilaksanakan. Inilah salah satu tantangan bagi rezim baru hasil pemiu 2024.

Pemerintahan baru nanti diharapkan mempunyai keberanian dan nyali untuk melakukan revolusi konstitusi lewat konsensus nasional untuk melakukan supervisi empat amandemen secara komprehensif.  Maaf kalau saya terus cerewet soal masalah fundamental yang satu ini.

Adapun hasil yang diharapkan dari revolusi konstitusi adalah: Pertama: adanyaa Tap MPR tentang Pembatalan UUD baru versi MPR Reformasi. Kedua, Tap MPR tentang Pengukuhan Kembali Konstitusi Proklamasi UUD 1945 beserta Adendum yang tepat dan benar.

 Milenium Negara Pancasila

Saya yakin bahwa hukum dialektika sejarah Indonesia akan menghantarkan periode reformasi sampai kepada garis batas kesudahannya. Era Reformasi akan fade away, dan Indonesia akan memasuki Milenium Tegaknya Negara Pancasila, manakala rezim-rezim pemerintahan boleh saja berganti secara demokratis-konstitusional, dari pemilu ke pemilu.

Namun NKRI akan tetap tegak di atas dasar yang kokoh tak tergoyahkan, yaitu Pancasila dengan Konstitusi Proklamasi UUD 1945 plus adendum-adendum baru sekiranya dikehendaki oleh tantangan zaman. Hal yang mahapenting di milenium tegaknya negara Pancasila adalah bekerja keras untuk mewujudkan visi dan misi besar yang tekandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.***

Penulis adalah cendekiawan Tana Ai, Flores, NTT.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *