banner 728x250
OPINI  

Pancasila, Idologi Utopis?

Gambar burung Garuda dan Simbol Sila Kelima dari Pancasila yakni Padi dan Kapas. (Ilustrasi : Istimewa)
banner 120x600
banner 468x60

Oleh Peter Lewuk

SILA KELIMA dari Pancasila adalah:Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjadi muara utama silla pertama, sila kedua, sila letiga, dan sila keempat dari Pancasila. Yang menjadi pertanyaan krusial sekarang adalah bagaimanakah dan kapankah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tercapai, sehingga Pancasila tidak dituduh menjadi idelogi utopis alias kayalan belaka?

banner 325x300

Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto pernah berpidato begini: “Sekarang kita masih dalam taraf perjuangan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 … Nanti kalau masyarakat adil dan makmur yang kita cita-citakan itu dapat tercapai, barulah kita sama-sama  menikmatinya.” (Suara Pembaruan, 12/2/1990).

Ketika itu sebagai editor buku pada Penerbit Pustaka Sinar Harapan dan kolumnis untuk harian nasional, antara lain, Suara Pembaruan, Prioritas, Media Indonesa, Mingguan Mutiara, saya sempat menulis bahwa pidato semcam itu adalah pidato utopis alias khayalan yang hanya menghibur rakyat miskin. Lantaran masyarakat adil dan makmur itu seperti apa dan bagaimana persisnya serta kapan tercapai sulit dibuktikan. Apalagi dunia ini penuh dengan ketidakadilan yang ditimbulkankan oleh manusia yang satu terhadap manusia yang lain. Entah oleh penguasa lalim terhadap rakyatnya atau oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain.

Alasan mengapa saya mengeritik pidato tersebut karena, menurut pernyataan “Bapak Pembangunan Nasional” itu, cita-cita masyarakat adil dan makmur masih dalam taraf perjuangan menuju pencapaiannya, tetapi pada saat yang sama, yang kita saksikan adalah sudah ada orang-orang Indonesia yang hidup makmur berkelimphan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara “diistimewakan” karena berkolusi dengan penguasa.

Piramida Korban Manusia

Merujuk sosiolog kelahiran Austria, berkebangsaan Amerika, Peter L. Berger (1929-2017), sejarah peradaban masyarakat manusia di dunia ibarat piramida yang dibangun di atas korban manusia yang tak terhitung banyaknya. Cilakanya, ada manusia-manusia yang ibarat burung hering kelaparan yang aktif dan giat memakan bangkai korban piramida peradaban manusia. Jelas bahwa, yang dimaksudkan dengan piramida korban manusia itu adalah manusia-manusia yang menjadi korban struktur-struktur ketidakadilan, entah sosial, ekonomi, politik, dan kekuasaan serta pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Kini, tiga puluh tiga tahun setelah pidato tersebut, apakah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasla dan UUD 1945 itu sudah tercapai? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Namun menarik bahwa sepanjang era rezim-rezim Reformasi yang sudah seperempat abad usianya ini, nyaris tidak terdengar pidato-pidato seperti itu. Mungkin disadari bahwa tidak gampang mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur itu, tetapi yang penting terus bekerja dan berusaha mewujudkannya.

Nah, poin penting sekarang, sekali lagi, adalah bagaimana supaya sila “Keadilan sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia itu” tidak dicap hanya khayalan belaka? Bagaimana supaya Pancsila tidak dituduh sebagai ideologi utopis? Sebaliknya, bagaimana supaya Pancasila menjadi ideologi emansipatoris, ideologi yang membebaskan dan memerdekakan masyarakat dari belenggu ketidakadilan struktural, dalam berbagai bentuk dan manifestasinya, agar manusia tidak menjadi korban dari pembangunan itu sendiri?

Keadilan, Basis Indonesiasentris

Dulu ketika menanggapi pidato utopis itu, saya menulis bahwa keadilan dan kemakmuran itu tidak semata-mata dilihat sebagai cita-cita yang nanti akan terwujud, baru sama-sama dinikmati, melainkan pertama dan terutama harus dilihat sebagai prinsip pembangunan nasional ketika awal rancangan pembangunan nasional itu digariskan untuk dilaksanakan. Kini saya yakin pendapat saya itu masih relevan dan aktual justru kalau dikontekskan dengan hijrah politik pembangunan dari Jawasentris menjadi berparadigma Indonesiasentris, sebagaimana telah digariskan oleh Presiden Joko Widodo dan harus dilanjutkan oleh pemerintah baru basil pemilu 2024.

Oleh karnanya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia harus pertama dan utama menjadi basis bagi paradigma pembangunan Indonesiasentris. Rancangan pembangunan Indonesiasentris berbasis keadilan sosial adalah prinsip etika filosofis pembangunan yang secara konkret bisa dirancang dan dielaborasi ketimbang duduk mengkhayal tentang tibanya masyarakat adil dan makmur gemah ripa loh iinawi paripurna, yang hanya menjadi candu retorika politik elektoral pada tahun-tahun politik pemilu.

Perlu saya tegaskan bahwa orang filsafat tidak punya otoritas dan kompetensi untuk merancang pembangunan Indonesiasentris. Pekerjaan mahabesar dan strategis itu menjadi otoritas dan kompetensi pemetinah pusat hingga daerah dan peraturan perunang-undangan pada tingkat pusat maupun daerah.

Namun pertimbangan etik-filosofis dapat diberikan oleh para filsuf agar imperatif keadilan sudah mulai dapat tercermin, terlihat, dan terbaca pada setiap bidang dan tahapan rancangan pembangunan Indonesiasentris, yang dituangkan dalam proyek-proyek, anggaran-anggaran, dan implementasi serta pengawasan dan evaluasi, agar tidak dikorupsi secara berjamaah oleh okum pejabat pemerintah yang jahat dan oknum pengusaha swasta yang jahat pula.

Menurut saya, ada empat prinsip etika keadilan dalam pembangunan yang harus dijadikan basis paradigma Indonesiasentiris. Pertama adalah prioritas sebagai salah satu prinsip etika keadilan. Mengapa? Karena adanya disparitas atau kesenjangan penikmatan hasil pembangunan Indonesia di kalangan beragam masyarakat Indonesia yang menghuni ribuan pulau, selama kurun waktu hampir satu abad Indonesia merdeka.

Masyarakat Indonesia yang belum bahkan tidak mengalami dan menikmati secara signifikan hasil pembangunan nasional harus diprioritaskan. Maka, membangun dari dan di desa, dari dan di wilayah-wilayah atau pulau-pulau terdepan dan terluar, memberi solusi bagi rakyat miskin di perkotaan besar maupun kecil, semuanya itu perlu diprioritaskan dan diawasi agar tidak melenceng dari program yang sudah ditetapkan.

Kedua, prinsip keadilan distributif memerintahkan agar pertumbuhan ekonomi nasional harus didistribusikan secara adil kepada setiap anggota masnyarakat Indonesia. Bagaimana mekanisme keadilan distributif itu dilaksanakan, lagi-lagi ototitas dan kompetensi pemerintah. Dan saya percaya pemerintah sudah, sedang, dan akan melaksanakan perintah etika keadilan distributif.

Ketiga, prinsip keadilan proporsional. Tentu maksudnya bukan keadilan secara sama rata sama rasa, seperti cita-cita masyarakat komunis yang ternyata hanya utopi saja. Keadilan proporsional ditentukan oleh konteks tempat yaitu pulau-pulau besar, sedang, dan kecil, jumlah penduduk, kualitas sumber daya manusia (SDM), potensi sumber daya alam (SDA), akses jaringan komunikasi udara, darat, dan laut, penguasaan Iptek dan sebagainya. Semuanya itu akan menentukan bagaimana prioritas proporsional itu digariskan. Bila suatu wilayah “minus” mendapat proporsionalitas lebih dibandingkan wilayah yang sudah maju, itu bukan berarti tidak adil terhadap yang sudah maju.

Keempat, tiga prinsip etika keadilan pembangunan tersebut di atas berakar dan tumbuh dari prinsip etika filosofis paling hakiki yaitu hak asasi manusia, yang tidak bisa dirampas oleh siapa pun, termasuk hak atas keadilan dan kemakmuran. Dalam konteks Indonesia, lantaran manusia adalah makhluk sosial yang bermasyarakat dan bernegara, maka termasuk hak atas “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” seperti diperintahkan oleh Pancasila.

 Bukan Utopis, Tetapi Emansipatoris

Sebuah ideologi disebut utopis, apabila ideologi tersebut hanya berlangsung dalam khayalan kepala sang ideolog, sehingga tidak bermanfaat, tidak bernilai, serta tidak bermakna bagi manusia konkret dalam masyarakat nyata. Lain halnya dengan ideologi Pancasila milik bangsa Indonesia.

Merujuk pendapat Presiden Joko Widodo, bahwa Pancasila adalah ideologi yang bekerja, maka saya pun mengamini pendapat tersebut dengan menambahkan bahwa, justru sebagai ideologi yang bekerja itulah, Pancasila menjadi ideologi emansipatoris, yakni membebaskan dan memerdekakan manusia Indonesia dari belenggu ketidakadilan struktural: sosial, ekonomi, politik, dan kekuasaan.

Untuk itu sebagai ideologi emansipatoris, Pancasila pada dirinya sendiri mengandung imperatif kategoris politik bagi “subjek penghayat Pancasila”, yaitu manusia Indonesia, untuk mengamalkan Pancasila secara konsisten dan konssekuen dalam praksis pembangunan nasional di segala bidang. Demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi “setiap warga” dan seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia

Mengapa saya tekankan kata “setiap warga”? Karena dalam kenyataan, setiap warga, lantarran dia orang kecil semisal gelandangan, pengemis, atau pemulung, maka dia tidak diperhitungkan dan diabaikan begitu saja, bahkan dianggap sebagai “penyakit sosial”. Padahal sebagai manusia, “setiap warga” gelandangan, pengemis, dan pemulung memiliki harkat dan martabat yang harus diperlakukan secara adil dan beradab sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang “lebih beruntung”..

Nah, kalau “setiap warga” yang diabadikan dan tidak diperhitungkan itu berjumlah puluhan juta dalam masyarakat Indonesia, maka sudah pasti bahwa mereka adalah korban struktur-struktur yang tidak adil, terutama sosial-ekonomi. Sudah pasti negara telah berlaku tidak adil terhadap mereka. Dan, pemerintah pun harus bertanggung jawab mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi mereka.

 Kalam Pamungkas

Demikian beberapa pemikiran singkat dan mudah dimegerti berkaitan dengan sila kelima dari Pancasila. Betapa jelas bahwa Pancasila bukanlah ideologi utopis. Pancasila adalah ideologi yang bekerja. Pancasila adalah idelogi emansipatoris, yang membebaskan dan memerdekakan dengan conditio sine qua non, yaitu tanpa syarat alias mutlak harus dihayati dan diamalkan secara konsisten dan konsekuen dalam praksis pembangunan berparadigma Indonesiasentris berbasis keadilan.

Tanpa imperatif kategoris politik ini, maka Pancasila akan dituduh sebagai ideologi utopis. Tentu saja kita orang Indonesia tidak akan terima kalau Pancasila diberi label seperti itu. Untuk membuktikan bahwa kita menolak cap seperti itu, maka tidak ada cara lain selain kita harus mengamalkan Pancasila demi terciptanya secara berproses atau being in becoming, sedang menjadi realitas ataupun realitas yang sedang menjadi yaitu: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.***

Penulis adalah cendekiawan Tana Ai, Flores, NTT.

 

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *