banner 728x250

Ormas Keagamaan Boleh Nambang, Pakar Asing : Industri Dibela Pakai Agama

Ilustrasi Penambangan (Sumber Foto: istimewa)
banner 120x600
banner 468x60

SINERGISATU.COM-Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terus menuai pro kontra .

Adapun, dalam beleid atau regulasi tersebut terdapat aturan baru yang memberikan izin kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) dan keagamaan untuk mengelola pertambangan. Aturan itu tertuang pada Pasal 83A yang membahas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas.

banner 325x300

Pada Pasal 83A Ayat (1) dijelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas dan organisasi keagamaan.

Dijelaskan bahwa WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Ditegaskan, IUPK dan atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada badan usaha tidak dapat dipindahtangankan dan atau dialihkan tanpa persetujuan menteri.

Menanggapi kebijakan tersebut, Pengamat politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch Australia, Ian Wilson, memandang industri batu bara ini mencemari lingkungan dan seharusnya pemerintah tak menetapkan langkah tersebut.

“Dengan membagi konsesi batu bara ke ormas seperti NU, industri yang mencemari ini akan dibela dan diberikan legitimasi atas dalih agama,” kata Wilson dilansir cnnindonesia.com, Senin (10/6/2024).

Menurutnya, penggunaan dalih-dalih agama ini, sudah terlihat saat sejumlah tokoh PBNU memberi pernyataan soal konsesi tambang.

“Beberapa tokoh PBNU membingkai ini sebagai kesempatan NU untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, walaupun tidak ada masa depan pengelolaan batu bara,” kata Wilson.

Sebelumnya, awa Juni lalu, Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf mengapresiasi dan menyebut kebijakan pemerintah sebagai “langkah berani” dan terobosan “penting.”

“Untuk memperluas pemanfaatan sumber daya-sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung,” kata Staquf dalam rilis resmi.

NU juga menegaskan kesiapan mereka untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan tambang, dengan menjanjikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasi bisnis.

“Pemerintah Indonesia seharusnya menangani pencemaran industri batu bara untuk mengurangi dampak perubahan iklim bukan membagikan konsesi tambang ke organisasi masyarakat,” saran Wilson.

Editor : Dese Dominikus.

 

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *