banner 728x250

Muhtarom Ingatkan KKP, Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Harus Beri Ruang Bagi UMKM

Aktivitas Penangkapan Ikan oleh Nelayan (Istimewa)
banner 120x600
banner 468x60

SINERGISATU.COM-JAKARTA-Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan kebijakan penangkapan ikan secara terukur “berbasis kuota” dalam rangka tata kelola perikanan tangkap secara lebih baik dengan menyeimbangkan antara ekonomi dan ekologi sebagai panglima.

Adapun, kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, buk

banner 325x300
Anggota Komisi IV DPR RI, MuhtaromAnggota Komisi IV DPR RI, Muhtarom

an tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri. Penangkapan ikan terukur dilakukan pada 6 (enam) zona di 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Untuk diketahui, Penangkapan Ikan Terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali yang dilakukan berdasarkan zona tertentu dan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, memberikan kesempatan berusaha, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan nelayan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Muhtarom meminta KKP agar Kebijakan yang mengatur tentang “penangkapan ikan terukur” harus dapat memberikan ruang khusus bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Menurutnya, kebijakan tersebut jangan sampai memberikan ruang monopoli kepada pemodal besar dan mendiskriminasikan pemodal kecil.

“Saat ini rencana penangkapan terukur di sejumlah wilayah, pengelolaan perikanan mulai mendapatkan tanggapan dari daerah, kondisi ini perlu segera diantisipasi agar tidak menimbulkan konflik antar nelayan lokal dan investor atau pemodal besar,” kata Muhtarom dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Lebih lanjut, Muhtarom menambahkan masyarakat di pesisir Natuna menilai rencana pemerintah memberikan kontrak penangkapan ikan kepada korporasi dan investor asing tidak berpihak kepada rakyat kecil dan bahkan semakin meminggirkan nelayan tradisional. Untuk itu, rencana kebijakan tersebut, menurut Muhtarom perlu dikaji ulang, apalagi Natuna merupakan laut terluar di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian yang serius.

“Ketua Aliansi Nelayan Natuna, Hendri, mengatakan saat ini sedikitnya sudah ada 850 kapal berukuran di atas 30 GT (gross ton) yang beroperasi di Laut Natuna atas izin (pemerintah) pusat. Kebijakan penangkapan terukur dikhawatirkan akan mendorong lebih banyak lagi kapal-kapal berukuran besar penangkap ikan lain masuk di wilayah Natuna,” imbuh politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Seorang nelayan tradisional sedang menebarkan jala ikan, mungkinkah mereka bisa bersaing jika menggunakan zona kuota? (Foto:Istimewa)

Dijelaskan, selain permasalahan tersebut, dalam rapat ini, Muhtarom juga mengungkapkan bahwa KKP perlu memasifkan sosialisasi tentang pentingnya konsumsi ikan. Sebab, angka konsumsi ikan (AKI) di wilayah-wilayah yang jauh dari laut dinilai masih sangat kecil, padahal konsumsi ikan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat.

Muhtarom mencontohkan di daerah pemilihannya, Jawa Timur VIII, angka konsumsi ikan masih sekitar 20-25 kg/kapita. “Padahal nasional sudah 54 kg/kapita kalau nggak salah, kemudian Jawa Timur sudah sekitar 40 kg/kapita, artinya sudah lumayan, tapi di sekitar saya ini masih sangat rendah, padahal luar biasa manfaat konsumsi ikan laut atau ikan budi daya ini,” tutupnya. **

Editor : dese lewuk

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *