SINERGISATU.COM (JAKARTA) -Indonesia akan menjadi tuan rumah (Presidensi) The Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Duapuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (G20) 2022. Tempat penyelenggaraannya di Bali.
Tentu saja, helatan bergengsi ini akan menjadi semangat baru kebangkinatan ekonomi secara global khususnya Indonesia. Momen itu sangat tepat, karena dunia tengah menghadapi krisis kesehatan akibat serangan virus corona (Covid-19) meskipun penetapan Indonesia menjadi tuan G20 sudah ditentukan jauh-jauh hari sebelum virus corona masih belum berhenti dan dinyatakan normal.
G20 di Indonesia mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger “Pulih Bersama, Bangkit Perkasa” yang akan berlangsung pada 30-31 Oktober 2022 di Nusa Dua Bali.
Adapun, Konferensi Tingkat Tinggi G20 Bali adalah pertemuan Ke-17 . Presidensi Indonesia sendiri telah dimulai 1 Desember 2021 dan puncaknya pada akhir Oktober tahun ini.
Sebagai tuan rumah atau Presidensi G20 Indonesia 2022, kita sebagai masyarakat terutama pelaku ekonomi sangat berbangga. Selain momen tersebut memacu bangkitnya ekonomi secara global khususnya Indonesia untuk Indonesia Tumbuh,Indonesia Teguh,kita harus bangkit dari tidur panjang ketakberdayaan ekonomi.
Apa saja agenda prioritas dari G20 Presidensi Indonesia 2022 ?
Pemerintah melalui Kementeria Keuangan RI telah menetapkan 5 (lima) agenda Prioritas G20 yang puncaknya 30-31 Oktober mendatang.
Agenda Prioritas G20 2022 adalah sebagai berikut :
Pertama, Exit strategy untuk mendukung pemulihan. Kedua, Mengatasi dampak pandemi untuk menjaga pertumbuhan. Ketiga, Sistem pembayaran di era digital (Payment system in digital era)
Keempat, Pembiayaan berkelanjutan (Sustainable finance)
Kelima, Sistem pembayaran lintas negara (Cross-border payment).
Setelah 5 prioritas pembahasana G20 selanjutnya pemerintah RI juga telah menetapkan tuju (7) program prioritas finace track yang akan dibahas dalam pertemuan G20 mendatang.
Berikut 7 agenda prioritas finance track yang akan dibahas dalam pertemuan G20 :
Pertama, Exit strategy untuk mendukung pemulihan
Sri Mulyani mengatakan semua negara tidak terkecuali melakukan kebijakan yang luar biasa untuk menyelamatkan perekonomian dan masyarakat dari pandemi. Semua negara mengeluarkan kebijakan countercyclical baik dari sisi fiskal, moneter, dan regulasi keuangan.
Namun, Menkeu juga menyadari bahwa stimulus perekonomian tersebut tidak berlaku selamanya. Oleh sebab itu, presidensi G20 kali ini akan membahas strategi penarikan stimulus perekonomian yang tidak mengganggu keberlanjutan pemulihan ekonomi itu sendiri.
“Pertanyaannya, berapa lama kebijakan countercyclical ini harus dipertahankan, bagaimana kita akan keluar, dan bagaimana kita akan merancang exit policy yang aman, lancar, dan adil untuk pemulihan ekonomi global,” kata Menkeu dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan.
Mengutip keterangan resmi Bank Indonesia, agenda ini juga akan membahas upaya perlindungan dari G20 kepada negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi (terutama negara berkembang) dari efek limpahan (spillover) exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya, umumnya negara maju.
Kedua, Mengatasi dampak pandemi untuk menjaga pertumbuhan.
Agenda ini akan membahas lebih lanjut mengenai dampak covid-19 yang memengaruhi sektor riil, sektor tenaga kerja, dan sektor keuangan. Forum G20 juga akan menindaklanjuti langkah pemulihan pada sektor tersebut sehingga bisa tumbuh menjadi lebih kuat.
Bank Indonesia menambahkan pembahasan pada agenda ini juga mencakup upaya mengatasi dampak berkepanjangan (scarring effect) krisis akibat pandemi dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang.
Adapun alasan mengapa hal tersebut dilakukan? Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan sektor ketenagakerjaan, sektor rumah tangga, sektor korporasi, dan sektor keuangan.
Ketiga, Sistem pembayaran di era digital (Payment system in digital era).
Adapun, topik ini akan dipimpin oleh Bank Indonesia. Dalam laman resminya, bank sentral menyatakan lingkup pembahasan sistem pembayaran era digital meliputi standar pembayaran lintas batas negara atau Customs and Border Protection (CBP) serta prinsip-prinsip pengembangan uang digital yang diterbitkan bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC).
Keempat, Pembiayaan berkelanjutan (Sustainable finance).
Diskusi ini akan berfokus pada tujuan keberlanjutan dan pembiayaan perubahan iklim yang kredibel sekaligus menciptakan keadilan bagi semua negara.
Informasinya, bahwa Bank Indonesia menambahkan topik ini yang akan membahas risiko iklim, risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan keuangan berkelanjutan dari sudut pandang makro ekonomi dan stabilitas keuangan.
Kelima, soal Sistem pembayaran lintas negara (Cross-border payment).
Hal ini merupakan salah satu isu yang sangat penting dari sisi perkembangan payment sistem seiring dengan berkembangnya digital teknologi dan digital ekonomi. Sistem pembayaran lintas negara diharapkan dapat mendorong percepatan dan perluasan akses sistem keuangan.
Keenam, Inklusi keuangan (Financial inclusion).
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan, agenda ini akan membahas mengenai inklusi keuangan terutama terkait peran teknologi digital dan peluang untuk meningkatkan akses bagi UMKM dalam hal pembiayaan dan pemasaran.
Sementara Bank sentral menambahkan, topik ini akan menyinggung mengenai pemanfaatan sistem open banking untuk mendorong produktivitas, mendukung ekonomi, dan keuangan inklusif bagi komunitas yang belum terjangkau layanan keuangan secara maksimal.
Ketuju, Perpajakan internasional (International taxation).
Bendahara negara mengatakan topik ini akan membahas paket pajak internasional dan menciptakan kepastian rezim pajak, transparansi, dan pembangunan.
Bank Indonesia menambahkan diskusi perpajakan internasional utamanya terkait dengan implementasi framework bersama OECD dan G20 mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). **
Editor : dese lewuk.
