banner 728x250

Menjalankan Tugas Profesi Advokat, Merintangi Penyidikan? Nota Keberatan Tim Kuasa Hukum Stefanus Roy Rening (2 Selesai)

Hakim ketua Rianto Adam Pontoh membaca nota keberatan milik terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (4/10/2023). Foto : Anatara .
banner 120x600
banner 468x60

B. Surat Dakwaan Tidak Jelas, Tidak Cermat, dan Tidak Lengkap

1.Surat Dakwaan Disusun Berdasarkan Penyidikan Yang Ujug-Ujug.

banner 325x300

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Per definisi di atas, Penyidikan tidak dilakukan ujug-ujug, tapi menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Setidaknya ada dua keadaan sebelum dimulainya penyidikan, pertama adanya laporan dugaan tindak pidana, kedua tertangkap tangan.

Pasal 1 KUHAP, antara lain, mendefinisikan hal berikut:

19.Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga kelah telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan pidana itu.

24.Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Selain itu, Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(1) Dalam hal tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

Berdasarkan berkas perkara, penyidikan perkara aquo dilakukan tidak berdasarkan adanya Laporan Kejadian Tindak Pidana, bukan tertangkap tangan, ataupun adanya pelimpahan perkara dari Kepolisian maupun Kejaksaan. Dengan perkataan lain, Surat Dakwaan dibuat berdasarkan Penyidikan yang dilakukan ujug-ujug. Oleh karenanya, Surat Dakwaan haruslah dinyatakan tidak cermat.

2.Surat Dakwaan Disusun Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dalam Perkara Lain

Pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) telah mengatur bahwa kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berlaku juga pada penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Pasal 139 KUHAP, Penuntut Umum harus menentukan apakah berkas perkara hasil dari penyidikan sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya, sesuai Pasal 140 ayat (1) KUHAP, jika Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka Penuntut Umum secepatnya membuat surat dakwaan.

Dengan demikian, sudah sepatutnya berkas perkara hasil penyidikan dijadikan dasar dalam pembuatan surat dakwaan. Surat Dakwaan menjadi sentral perhatian bagi setiap pihak yang terlibat untuk menemukan kebenaran di Pengadilan. Karena itu cara pembuatan Surat Dakwaan juga harus dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Dalam perkara ini, surat dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa semestinya didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tindak pidana yang didakwakan, yakni terkait tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Namun bilamana kita cermati, dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi yang termuat dalam berkas perkara hasil penyidikan, dapat kita temukan bahwasanya materi pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam BAP para saksi tersebut, merupakan materi pemeriksaan yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan, melainkan materi pemeriksaan yang terkait dengan perkara lain, in casu materi pemeriksaan dalam perkara yang melibatkan Tersangka/Terdakwa atas nama Lukas Enembe dan Rijatono Lakka.

Bahkan jika diteliti lebih cermat, dari BAP para saksi antara lain: saksi Anastasya, Gracella Randa, saksi Anggiat Situmorang, saksi Anton Tony Mote, saksi Arry Susilawati Ekaningsih, saksi Asgeir Vande, saksi Bey Bambang Subagio, saksi Bimantara Jayadiputro, saksi Bonny Pirono, saksi Lukas Enembe, saksi Yorgemes Derek Hegemur, dan saksi-saksi lainnya, tidak ada satu pun materi pemeriksaan atau pertanyaan penyidik yang berhubungan dengan pasal pidana yang didakwakan.

Adapun, Materi pemeriksaan atau pertanyaan penyidik justru lebih menyasar pada dugaan tindak pidana pemberian suatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, atas nama Terdakwa Lukas Enembe dan Rijatono Lakka.

Bahwa, lebih fatal lagi, dari BAP saksi Drs. Aloysius Renwarin SH., MH., dapat kita temukan di nomor 2 BAP-nya, bahwa pemeriksaan yang ditujukan kepada saksi adalah untuk didengar keterangannya sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka Lukas Enembe selaku Gubernur Papua periode 2013-2018 dan periode 2018-2023;

Dengan demikian, Surat Dakwaan yang dibuat oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum adalah tidak cermat karena dibuat tidak didasarkan pada keterangan para saksi yang berhubungan erat dengan pasal yang didakwakan, melainkan didasarkan pada keterangan para saksi untuk perkara lain yang tidak berhubungan dengan perkara yang disangkakan dalam perkara a quo.

3.Surat Dakwaan Disusun Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Penyidik

Dalam menyusun Surat Dakwaan, Penuntut Umum mendasarkan dakwaannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi Penyidik, yaitu Saksi Nur Arif Fiatranto dan Saksi Rossa Purbo Bekti, yang adalah Penyidik KPK.

Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 mempertimbangkan bahwa:
“bahwa saksi PRANOTO dan SUGIANTO yang berasal dari pihak kepolisian, keterangannya tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan dengan alasan-alasan : Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6 ) KUHAP);”
Dengan demikian, Surat Dakwaan yang dibuat oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum adalah tidak cermat karena dibuat berdasarkan keterangan para saksi yang tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan. Oleh karena itu Surat Dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum.

C. Permohonan

Berdasarkan uraian di atas, nyata dan terang bahwa Surat Dakwaan dibuat dengan tidak cermat dan didasari pada penyidikan yang ujug-ujug serta tidak sesuai dengan hukum acara.

Perkara a quo dipaksakan ada berdasarkan penggalan-penggalan fakta yang tidak jelas konteksnya dan berdasarkan tafsir Penyidik atas frase itikad baik yang sewenang-wenang tanpa parameter yang jelas sekedar untuk mencocok-cocokan unsur delik.

Oleh karena itu, melalui Nota Keberatan ini, kami mohon agar Majelis Yang Terhormat memutus:
1.Menyatakan Surat Dakwaan batal demi hukum.
2.Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
Atau jika Majelis Hakim berpandangan lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Jakarta, 4 Oktober 2023

Kuasa Hukum Tim Pembelaan Profesi Advokat untuk Keadilan :
Irianto Subiakto, S.H., LL.M,Anggara Suwahju, S.H., M.H.Muhamad Daud Beureuh, S.H.Davy Helkiah Radjawane, S.H.Emir Z. Pohan, S.H., LL.M.Alres Ronaldy Baba, S.H.Febi Yonesta, S.H,dan Herman Renyaan, S.H. **

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *