banner 728x250

Membebaskan Indonesia Merdeka

Peter Lewuk
banner 120x600
banner 468x60

Oleh Peter Lewuk

TAHUN 2023 Indonesia merayakan ulang tahun ke-78 usia kemerdekaannya yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Secara faktual-historis-politis, Indonesia memang sesungguhnya telah merdeka dan berdaulat dari kolonilaiisme-imperialisme asing. Namun secara eksistensial-filosofis, “membebaskan Indonesia merdeka” adalah proses tak berkesudahan, never ending process.

banner 325x300

Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan: “Apakah manusia Indonesia dalam negara Indonesia yang telah merdeka dan beradaulat itu sungguh sudah hidup sebagai manusia “bebas”?” Kebebasan yang saya maksudkan dalam pertanyaan ini bukan “kebebasan liar dan muraham”, sebagaimana, misalnya, yang dipamerkan oleh Rocky Gerung (RG).

Atas nama demokrasi dan kebebasan, RG menjadi gemar memperdungu dan mencaci kepala negara dengan kata-kata kasar tidak berperikemnusiaan. Cilakanya RG didukung oleh kelompok para pembenci Presiden Joko Widodo. Juga didukung oleh orang-orang dan media televisi tertentu yang menjadi “pemuja” RG.

Tunarasionalitas

Sebelum merefleksikan pertanyaan filosofis di atas, ada sedikit catatan tentang RG, karena ada kaitan dengan tema tulisan ini. Klaim diri atau diklaim sebagai filsuf yang disematkan pada diri RG perlu dipersoalkan. Lantaran perilaku RG sama sekali tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang filsuf.

RG merendahkan derajat disiplin filsafat, yang lazimnya disebut “ibu dari segala ilmu” atau mother of sciences. Namun sebaliknya menurut saya, yang menjadi “ibu” yang melahirkan filsafat dan ilmu pengetahuan adalah “rasio” atau rasionalitas alias akal budi. Jadi, rasio adalah ibu dari filsafat dan ilmu pengetahuan. Sebagai pemuja akal, yang sayangnya “bulus”, RG memiliki kebiasaan buruk memperdungu orang lain, untuk memberi kesan bahwa dirinya paling pintar.

Sebagai “filsuf” (dalam tanda petik), apakah RG paham bahwa akal atau rasionalitas, kritik, kebebasan yang bertangung jawab, etika, moralitas, dan keadaban serta kebijaksanaan adalah dimensi-dimensi hakiki dalam kegiatan berfilsafat? Mengertikah RG bahwa Quid est libertas sine moribus alias kebebasan tidak ada artinya tanpa moralitas dan etika?

Justru dimensi-dimensi hakiki di atas itulah yang membuat seorang filsuf sejati menjadi “solusi”, bukan sebaliknya menjadi “problem” bagi negara-bangsa Indonesia. Seorang filsuf sejati adalah dia yang mampu  menalar dialektika antara kritik dan kekuasaan demi menghasilkan sintesa sebagai solusi bagi negara-bangsa Indonesia.

Itulah mulianya tugas intelektual dan moral seorang filsuf sejati. Tetapi yang dipamerkan oleh “filsuf” RG adalah perilaku tunaetika, tunamoralitas, tunarasionalitas, tunakebijaksanaan, dan tuna-adab diri. Sebagai filsuf dalam tanda petik RG belum mampu membebaskan kebebasannya yang liar dan murahan serta tunarasionalitas dan tuna-adab diri.

Hakikat Kebebasan Abstrak

Kembali ke pertanyaan filosofis: “Apakah manusia Indonesia di dalam negaranya sendiri yang sudah merdeka dan berdaulat itu, sungguh telah menjadi manusia bebas? Dengan menolak “kebebasan liar dan murahan”, saya ingin menegaskan makna hakiki “kebebasan sebagai nilai filosofis ultimat (artinya paripurna) eksistensi manusia”. Saya akan membawa pembaca kepada tingkat abstraksi yang sulit, kemudian sampai pada yang konkret dan mudah dimengerti.

Secara ontologis-metafisis, “Kebebasan adalah ketiadaan” alias freedom is nothingness”. Demikian kata Nikolai Berdjajev, filsuf Rusia. Pertanyaan saya, “Dari manakah datangnya ketiadaan?” Jean-Paul Sarte, filsuf Prancis, menjawab: “Manusialah satu-satunya makhluk yang membawa ketiadaan. Manusia mampu menidakkan atau meniadakan apa yang ada, yang menghalangi dan membatasi serta merugikan eksistensinya”.

Kebebasan bukan salah satu karakter manusia, melainkan harus dikatakan manusia adalah kebebasan itu sendiri, bukan manusia mempunyai kebebasan. Nah, supaya kebebasan tidak menjadi absolut, maka kekebasan membebankan manusia dengan tanggung jawab. Demikian pendapat Sartre. Filsuf Jerman, Martin Heideger, berkata tentang kebebasan sebagai “biarkan ada itu ada” alias let beings be.

Dari pendapat Berdjajev, Sartre, dan Heideger, dan pengalaman bahwa manusia pernah tidak ada, kemudian ada dan hidup, serta pada akhirnya tidak ada alias mati, maka saya mendefinikan: “Manusia adalah paradoks antara onotologis-metafisis dan ontologis-eksistensial; paradoks antara ada dan ketiadaan; paradoks antara rasionalitas kebebasan dan irasionalitas kebebasan”. Itulah yang dialami manusia sadar ataupun tidak disadarinya.

Hakikat Kebebasan Konkret

Bagi orang yang tidak terbiasa, maka hakikat kebebasan abstrak itu sulit, membingungkan, dan memusingkan kepala. Oleh karena itu harus disederhanakan menjadi konkret dan mudah dimengerti. Apalagi mengingat kebebasan itu dilaksnakan oleh manusia Indonesia dalam masyarakat dan negara-bangsa (nation-state) Indonesia yang sudah merdeka dan berdaulat.

Secara konkret kebebasan adalah cara bereksistensinya manusia yang bebas dan bertanggung jawab untuk merealisasikan seluruh potensi sumber daya dirinya demi kesejahteraan dan kebahagian hidupnya sebagai manusia utuh-integral yang mempunyai nilai, harkat, dan martabat kemanusiaannya.

Dalam konteks ini kebebasan yang bertangung jawab berarti hak setiap manusia untuk “bebas dari” dan “bebas untuk”. Dalam hal “bebas untuk”, itu sama dengan “tanggung jawab” dan “kewajiban”. Jadi harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban demi kebaikan manusia itu sendiri. Di bawah iini beberapa contoh penjelasan singkat dan sederhana.

Secara eksistensial-personal, dalam masyarakat dan negara-bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat, setiap manusia berhak atas “bebas dari” segala bentuk dan manifestasi eksploitasi terhadap manusia yang satu oleh manusia yang lain. Contoh: bebas dari penghinaan, caci-maki, dan perundungan yang melukai nilai diri, harkat dan martabat seseorang. “Bebas dari” perlakuan diskriminatif berdasarkan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

Sebaliknya secara eksistensial-persoal, setiap manusia Indoensia “bebas untuk”, misalnya menentukan jalan hidupnya, bertangung jawab atas dirinya akan menjadi apa dan siapa. Setiap manusia Indonesia bebas untuk mengekspresikan dirinya secara lisan maupun tulisan, dan dengan demikian dia bertanggung jawab atas dampak pelaksanaan kebebasannya, entah dampak negatif maupun positif. Setiap orang berkewajiban menghargai perbedaan SARA sebagai keniscayaan dalam masyarakat pluraistik di Indonesia.

Secara struktur sosial, dalam maysrakat dan negara-bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat, setiap dan seluruh warga masyarakat berhak atas “bebas dari” segala bentuk dan manifestasi gangguan keamanan dan ketertiban. Sebaliknya, setiap dan seluruh warga masyarakat bertanggung jawab untuk terciptanya harmoni sosial dengan cara memelihara keamanan dan ketertiban serta keselamatan hiudp masyarakat sehari-hari. Dan sebagainya.

Secara struktur ekonomi, dalam masyarakat dan negara-bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat, setiap orang dan seluruh warga masyarakat berhak atas kehidupan yang “bebas dari” belenggu kemiskinan dan kemerlaratan. “Bebas dari” penindasan ekonomi oleh yang kuat atas yang lemah.

Sebaliknya, setiap warga “bebas untuk” menjalankan dan memajukan usaha ekonominya sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Setiap warga masyarakat dan negara-bangsa Indonesia berhak atas “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” seperti diamanatkan oleh sila kelima dari Pancasila. Setiap warga negara berhak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan nasional.

Secara politik dan hukum, dalam masyarakat dan negara-bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat, setiap rakyat pemilih berhak atas “bebas dari” pemaksaan dan tipu daya politik dalam pemilu untuk memilih partai, caleg, dan carpres/cawapres tertentu. Sebaliknya, setiap pemilih berhak atas “bebas untuk” menentukan pilihannya sesuai dengan kata suara hati nuraninya.

Dalam masyarakat dan negara-bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat, setiap warga berhak atas “bebas dari” penerapan hukum yang diskriminatif dan tidak adil. Sebaliknya setiap warga bertanggung jawab atas terciptanya tertib hukum dan bertanggung jawab mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku demi stabilitas nasional dan tertib sosial.

Akhirnya pada level pergaulan internasional, sebagai negara-bangsa yang merdeka dan berdaulat, Indonesia berhak atas “bebas dari” segala bentuk dan manifestasi Nekolim alias neokolonialisme-imperialisme, baik secara ekonomi, politik, maupun ideologi dan militer oleh pihak asing.  Sebaliknya sebagai warga global, Indonesia ikut bertanggung jawab memelihara perdamaian dunia berdasarkan prinsip kemanusiaan universal yang adil dan beradab, serta politik luar negerinya yang bebas aktif.

Sebagai kalam pamungkas, sekali lagi ditegaskan, meski secara faktual-historis-politis, Indonesia telah merdeka dan berdaulat, namun secara eksistensial-filosofis, proses pembebasan Indonesia merdeka tak akan berkesudahan, never ending. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta!***

Penulis adalah cendekiawan Tana Ai, Flores, NTT.

 

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *