LaNyalla Ajak Kader PP Lahirkan Pemimpin Nasional yang Berani Kembali ke Ekonomi Pancasila 

Senin, 18 April 2022 - 21:02

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD RI, Ir.AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Saat jadi narasumber pada workshop Anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Jatim (dok/lanyalla center)

Ketua DPD RI, Ir.AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Saat jadi narasumber pada workshop Anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Jatim (dok/lanyalla center)

SINERGISATU.COM (JAKARTA) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak para kader Pemuda Pancasila untuk mendorong lahirnya kepemimpinan nasional yang berani mengembalikan kebijakan perekonomian nasional kepada Sistem Ekonomi Pancasila.

“Konsep kedaulatan ekonomi bangsa ini memang harus dibangun dari Hulu. Tidak bisa dilakukan dengan cara karitatif atau kuratif di Hilir saja. Karena itu kita harus mampu mendorong lahirnya kepemimpinan nasional yang berani melakukan koreksi kebijakan perekonomian nasional. Dengan mengembalikan kepada Sistem Ekonomi Pancasila yang mensejahterakan rakyat, sebagai pemilik kedaulatan negara ini,” ujar LaNyalla saat memberi sambutan secara virtual dalam Festival Spirit Ramadan 2 MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu pekan lalu.

Acara dengan tema “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Merekatkan Persatuan di Bulan Suci”
dihadiri juga oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi, Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, Bupati Maros, Chaidir Syam, Ketua MPW Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Diza Rasyid Ali, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Maros, Alridho Ramadhan dan para Kader Pemuda Pancasila Kabupaten Maros.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut LaNyalla, negara ini dilahirkan dan dicita-citakan sebagai negara yang mensejahterakan. Dimana untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, para pendiri bangsa merancang dan merumuskan Sistem Ekonomi Pancasila.

“Sayangnya pemikiran luhur tersebut belum pernah secara murni dan konsekuen diterapkan baik di era Orde Lama, Orde Baru, apalagi Orde Reformasi hingga hari ini,” papar dia.

Bahkan pada Orde Reformasi, yang ditandai dengan Amandemen Konstitusi di tahun 1999 hingga 2002, Sistem Ekonomi Pancasila telah ditinggalkan. Berubah menjadi negara kapitalistik, yang menyerahkan sistem produksi dan distribusi ekonomi kepada mekanisme pasar.

Baca juga:  Alasan Kesehatan, PN Tipikor Tunda Penahanan Lukas Enembe Hingga 2 Pekan Mendatang

“Padahal Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3), UUD 1945, bahwa konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam didasarkan kepada kedaulatan negara. Karena kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingannya, selama tidak melanggar kedaulatan negara lain,” papar dia.

Di dalam Pasal 33, ucap LaNyalla, tercantum dasar demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah kendali negara dengan kepemilikan anggota-anggota masyarakat.

“Sehingga kemakmuran masyarakat yang diutamakan. Bukan kemakmuran orang per orang. Oleh sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara,” tukas Ketua MPW PP Jatim itu.

Karenanya, LaNyalla dan DPD RI mulai mewacanakan pentingnya konsep 4 P, yaitu Public, Private, People, Partnership. Yakni keterlibatan secara bersama, negara, swasta, dan rakyat dalam sebuah kerja bersama di dalam Badan Usaha Milik Bersama.

Rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, atau atas sumber daya alam di daerahnya. Sehingga, menurut LaNyalla, keterlibatan rakyat mutlak menjadi persyaratan sebuah investasi sektor strategis.

“Konsep keterlibatan People dalam 4 P benar-benar memberi ruang sekaligus akses rakyat untuk menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya alam di daerah. Ini adalah konsep keadilan dan kesejahteraan. Dimana rakyat sebagai pemilik Sumber Daya Alam di negeri ini harus merasakan dan mendapat akses ekonomi langsung. Inilah konsepsi asli dari Ekonomi Pancasila, yang digagas oleh para pendiri bangsa,” bebernya.

Lantas dimana peran Pemuda Pancasila? Sebagai organisasi masyarakat, katanya, Pemuda Pancasila telah dilengkapi dengan lembaga-lembaga otonom yang bisa mengambil peran tersebut. Seperti Koperasi Pemuda Pancasila, Badan Usaha Pemuda Pancasila, juga Lembaga Pekerja dan Buruh Pemuda Pancasila.

Baca juga:  Polres Pali, Sumsel Musnahkan BB Lebih dari 5 Kg Shabu

“Lembaga-Lembaga otonom tersebut harus mengambil peran untuk secara serius mengorganisir diri, dalam mengakses peran ekonomi secara bersama. Bangun komunikasi yang harmonis dengan semua stakeholder di daerah. Baik dengan pemerintahan, elemen masyarakat maupun dunia usaha. Sehingga Pemuda Pancasila menjadi salah satu ormas yang mampu membangun kemandirian ekonomi,” ucapnya.

Ditambahkannya Pemuda Pancasila harus menjadi ormas yang konsisten mengawal cita-cita luhur para pendiri bangsa yang telah merumuskan Pancasila sebagai falsafah negara ini. Termasuk, tujuan lahirnya negara ini, yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum yang bisa dicapai melalui Konsep Ekonomi yang mensejahterakan rakyat. **

Editor : domi lewuk 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari SinergiSatu.com.

Berita Terkait

Polres Pali, Sumsel Musnahkan BB Lebih dari 5 Kg Shabu
Tangani Tuntas KDRT, Dampak Negatif Digitalisasi dan Kerentanan  Perempuan Berkonflik dengan Hukum
Tantangan Implementasi UU KIA dari Aspek Muatan Juga Daya Dukungny
RUU Penyiaran: Ancaman Kebebasan Pers, Berpendapat dan Berekspresi serta Berpotensi Menambah Kebijakan Diskriminatif Berbasis Gender, Disabilitas dan Kelompok Minoritas 
Gempar Soekarnoputra : Indonesia Tidak Akan Maju Jika Mafia Tidak Diberantas
Soal Penyalahgunaan Plat Nomor Kendaraan Palsu, Ini Kata Peneliti Hukum, Gempar Soekarno
Membangun Peradaban Perempuan Menuju Indonesia Emas: Meneguhkan Nasionalisme dan Jati Diri Bangsa
Kepala Rutan Kelas I Bandar Lampung Bantah Dugaan Pungli, Tegaskan Pelayanan Maksimal Tanpa Biaya

Berita Terkait

Jumat, 21 Juni 2024 - 08:35

Komisi X DPR Undang Tiga Pakar Pendidikan, Bahas Soal Ini

Jumat, 21 Juni 2024 - 08:22

Masyarakat Dirugikan Soal Penyelenggaraan Haji 2024, Ini Tiga Penyebabnya

Kamis, 20 Juni 2024 - 10:43

Bamsoet Apresiasi Perjalanan Hidup Chairul Tanjung

Kamis, 20 Juni 2024 - 08:11

Daya Saing RI Lampaui Dua Negara Ini

Senin, 17 Juni 2024 - 11:05

Warga RW 05 Kebon Sirih Menyambut Idul Adha 1445 Hijriah

Senin, 17 Juni 2024 - 07:38

Pabrik Amunisi Swasta Pertama di Indonesia Diresmikan

Jumat, 14 Juni 2024 - 19:10

Kementerian PUPR Targetkan Penyelesaian SPAM Sepaku Juli 2024, Penuhi Kebutuhan Air Minum IKN Nusantara

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:19

Polres Pali, Sumsel Musnahkan BB Lebih dari 5 Kg Shabu

Berita Terbaru

Ismail Asso, Assolipele (dok.Ist)

OPINI

Kepada Saudara ku Yang Terkasih, Bony Lani

Jumat, 21 Jun 2024 - 20:58

BERITA

Bamsoet Apresiasi Perjalanan Hidup Chairul Tanjung

Kamis, 20 Jun 2024 - 10:43

BERITA

Daya Saing RI Lampaui Dua Negara Ini

Kamis, 20 Jun 2024 - 08:11