banner 728x250
OPINI  

Komitmen Orang Katolik Indonesia Merawat Keberagaman Bangsa dan Negara

banner 120x600
banner 468x60

HARI-HARI ini bangsa dan negara Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menyongsong dan menyukseskan perhelatan nasional Suksesi Kepemimpinan Nasional melalui Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, suatu momentum historis strategis signifikasn untuk menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia lima tahun selanjutnya. Partai-partai politik sudah mulai membentuk koalisi dan mengelus-elus bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah sibuk bekerja. Sebagai bagian integral dari NKRI, tentu saja orang katolik Indonesia berkomitmen untuk ikut menyuksekan perhelatan nasional tersebut.

Keberagaman Sebagai Masalah

banner 325x300

Indonesia adalah bangsa dan negara yang sangat pluralistik. Menariknya hingga dewasa ini pluralisme alias keberagaman atau kebhinnekaan itu masih tetap merupakan masalah yang belum selesai. Sehubungan dengan itu, dalam kesempatan ini saya ingin merefleksikan posisi, peran, dan komitmen orang katolik Indonesia untuk “merawat keberagaman” bangsa dan negara. Semoga refleksi yang merupakan pendapat pribadi ini bisa diterima oleh orang katolik Indonesia pada umumnya.

Untuk refleksi ini saya bertolak dari prinsip filosofis: “Seratus Persen Katolik Seratus Persen Indonesia”, “Meski Minoritas dalam Kuantitas Namun Mayoritas dalam Kualitas”. Dengan prinsip filosofis ini, orang katolik Indonesia selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

Sebagaimana kita saksikan bersama, dewasa ini bangsa dan negara Indonesia, di bawah kepemimpinan nasional Bapak Presiden Joko Widodo, mengalami kemajuan dan perkembangan signifikan di samping tentu saja juga menghadapi peluang dan berbagai macam tantangan serta problematika baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Secara internal, fakta sejarah menunjukkan bahwa ternyata bangsa dan negara ini masih belum selesai dengan “Masalah Keberagaman” atau kebhinnekaan alias pluralisme: suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta “Antardaerah”. Padahal keberagaman SARA dan Antardaerah adalah realitas tercipta dan terberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta. Keberagaman adalah rahmat dan berkat, bukan dosa dan kutuk. Keberagaman adalah mosaik yang tersusun apik dan pelangi kehidupan yang indah dipandang, anugerah Sang Pencipa untuk bangsa dan negara ini.

Idealnya keberagaman itu harus menjadi modal utama untuk membangun dan menyejahtrakan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Untuk itu pula, setiap entitas dalam keberagaman diharapkan memiliki komitmen untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan nasional, yang tujuannya tidak lain justru untuk kesejahteraan dan kebaikan setiap entitas dalam keberagaman itu sendiri dan setiap daerah dalam keutuhan NKRI.

Apalagi untuk menjamin keberlangsungan keberagaman itu, Indonesia telah memiliki ideologi pemersatu keberagamaan yaitu Pancasila. Namun sayangnya, konflik keberagaman yang bernuansa SARA dan Antardaerah masih terus saja mewarnai negeri ini. Secara singkat ada empat faktor penyebab mengapa masalah keberagaman belum selesai-selesai juga.

Pertama adalah faktor ketidakadilan. Meski sila kelima dalam Pancasila mengamanatkan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, namun harus diakui bahwa setiap entitas SARA dan Antardaerah merasa belum menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan sebagai buah dari pembangunan nasional. Kesenjangan sosial dan kemiskinan struktural serta kesenjangan antardaerah masih belum teratasi secara adil.

Kedua adalah masalah politis atau tepatnya politisasi SARA. Indonesia mempunyai pengalaman sangat buruk mengenai politisasi SARA, terutama dimensi agama dalam SARA, yang belakangan ini populer disebut “politik identitas” yang didalangi dan dieskalasi oleh gerakan populisme kanan. Pada setiap hajatan kontestasi politik Pileg, Pilpres, dan Pilkada, politik identitas kembali dimainkan. Kebiasaan mengkapitalisasi isu SARA demi kepentingan politik elektoral rentan dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik yang bertarung dalam kontestasi politik demi meraih kemenangan. Makhiavelisasi politik identitas tentu saja menjadi ancaman serius bagi keutuhan NKRI dan keberagaman.

Ketiga adalah faktor ideologis atau tepatnya ideologisasi SARA. Setiap entitas dalam SARA tentu saja mempunyai cita-cita, untuk menata kehidupannya sendiri, misalnya dalam bidang keagamaan, yang tidak boleh dilarang atau dihalangi, karena hal itu merupakan hak asasinya.

Nah yang menjadi masalah adalah ketika terjadi “ideologisasi indentitas entitas”, yang sayangnya, tidak hanya berlaku eksklusif-internal, tetapi malah “dipaksakan” berlaku umum, didasarkan atas keyakinan akan kebenaran absolut dan universal ideologi keagamaan yang dianut, misalanya khilafahisme sebagai ideologi-teologis yang telah menjadi gerakan internasional dan ingin diterapkan juga di Indonesia oleh para pengusung dan pengasongnya.

Cilakanya, setiap cita-cita ideologis yang dipaksakan berlaku universal, sudah pasti akan menggunakan cara-cara radikalisme, intoleransi, ekstremisme, dan terorisme. Hal semacam ini tentu saja sangat kontraprouktif dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Beda dengan ideologi Pancasila yang telah menjadi “konsensus nasional” ketika negara Indonesia merdeka didirikan oleh para Bapa dan Ibu Bangsa kita. Ideologi Pancasila justru menjamin hak setiap entias dalam SARA untuk bereksistensi dan hidup di negeri ini.

Keempat adalah masalah pelanggaran terhadap apa yang saya sebut: “Hak Asasi Bumi dan Lingkungan Hidupnya”. Selama ini manusia hanya sibuk memperjuangkan dan membela hak asasinya sendiri semata-mata, sembari tidak tahu dan tidak sadar bahwa bumi dan lingkungan hidupnya juga mempunyai hak asasi yang sama seperti manusia, yang dua-duanya merupakan ciptaan Tuhan. Manusia tidak sadar bahwa hak asasi bumi dan lingkungan hidupnya pun harus dibela dan dilindungi.

Nah, pelanggaran berat terhadap hak asasi bumi dan lingkungan hidupnya, terutama berdampak buruk bagi kehidupan manusia itu sendiri. Keberagaman Indonesia dalam segala dimensinya pasti terancam apabila terjadi pelanggaran berat atas hak asasi bumi dan lingkungan hidupnya dalam bentuk imperialisme ekologis dan eksploitasi gigantomania teknologis-teknokratis tanpa ampun terhadap bumi dan alam ligkungan hidupnya.

Selain masalah internal bangsa ini, Indonesia juga tengah mengalami dampak buruk dan langsung dari krisis global, terutama di bidang ekonomi, akibat pertarungan antara kekuatan-kekuatan ideologi ekonomi global, baik dari kubu Amerika cs, China cs, dan Eropa. Selain itu, tentu saja akibat krisis iklim global, perang berkepanjangan antara Rusia-Ukraina, konflik geopolitik Laut Cina Selatan dan Semenanjung Korea, serta konflik Timur Tengah, yang langsung ataupun tidak langsung akan berdampak terhadap keamanan Indonesia. Begitu pula dampak buruk pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

Komitmen Orang Katolik Indonesia

Sebagai entitas integral dari NKRI, orang katolik Indonesia sudah pasti memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk merawat keberagaman Indonesia. Dengan prinsip filosofis: “Seratus Persen Katolik Seratus Persen Indonesia”, “Meski Minoritas dalam Kuantitas Namun Mayoritas dalam Kualitas”, orang katolik Indonesia telah, sedang, dan akan berkontribusi, berpartisipasi, dan berkinerja produktif-positif untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

Demi aktualisasi komitmen merawat keberagaman berdasarkan prinsip filosofis yang telah terikrarkan itu, orang katolik Indonesia juga telah memiliki modal dasar dan utama yang tak ternilai harganya.  Yaitu visi, misi, dan program karya keselamatan manusia, dunia, dan sejarah sebagai aktualisasi Kerajaan Allah di atas bumi, yang telah dituntaskan oleh Yesus Kristus, dan kemudian diamanatkan dan dimandatkan kepada Gereja Katolik.

Selanjutnya mandat dan amanat agung Yesus Kristus itu, oleh Magisterium Gereja Katolik, di bawah pimpinan paus di Vatikan telah direfleksikan, dielaborasi, dan diterjemahkan ke dalam bentuk, antara lain, Ajaran Sosial Gereja Katolik, yang tetap relevan dan aktual, sebagai berikut: Untuk melawan ideologi ekonomi liberalisme-kapitalisme dan sosialisme yang merugikan masyarakat, terutama hak-hak kaum buruh akan upah yang adil dan layak bagi martabat kemanusiaannya, maka Paus Leo XIII, pada tahun 1891, menerbitkan ensiklik Rerum Novarum.

Selanjutnya pada tahun 1931, demi terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat, Paus Pius XI memperdalam ensiklik Rerum Novarum tersebut yang dituangkan dalam ensiklik Quadragesimo Anno. Selanjutnya demi “penguatan kaum lemah dalam masyarakat”, pada tahun 1959, Paus Yohanes XXIII menerbitkan ensiklik Mater et Magistra. Selanjutnya pada tahun 1967 Paus Paulus VI menerbitkan ensiklik Progressio Populorum dalam rangka mengecam kapitalisme internasional. Ensiklik ini sangat politis karena paus dengan tegas menyerukan “perlawanan” terhadap kapitalisme internasional yang sangat merugikan negara-negara berkembang.

Selanjutnya untuk lebih meperdalam dan mempertegas Ajaran Sosial Gereja Katolik, pada tahun 1981, Paus Yohanes Paulus II menerbitkan Laborem Exercens, yang menekankan hak kaum buruh untuk  ikut menentukan kebijakan produksi perusahaan. Tahun 1987 Paus Yohanes Paulus II menerbitkan Solicitudo Rei Socialis, yang menyoroti pembangunan yang harus berpihak kepada kaum miskin atau the option for the poor.

Kemudian pada masa kepemimpinan Paus Fransiskus diterbitkan Laudato Si (2015), yang menyerukan “persaudaraan semesta” karena seluruh alam semesta adalah bersaudara dengan manusia, sehingga manusia bertanggung jawab menjaga keberlangsungan hidup alam dunia dan bumi serta  lingkungan hidupnya yang dihuni oleh manusia. Ensiklik ini relevan dan aktual untuk perjuangan menegakkan dan membela “Hak Asasi Bumi” beserta alam lingkungan hidupnya.

Beberapa ensiklik Ajaran Sosial Gereja Katolik, yang diterbitkan oleh para paus tersebut di atas menjadi dasar dan pedoman bagi keterlibatan dan tanggung jawab sosial, politik, ekonomi, budaya dan pendidikan serta kesehatan bagi orang katolik Indonesia dalam rangka “Komitmen Merawat Keberagaman Bangsa dan Negara Indonesia”. Nah, bila dikontekskan dengan faktor-faktor penyebab “Masalah Keberagaman” di Republik ini, maka ada beberapa pokok atau bidang penting dapat direfleksikan sekaligus dapat diperankan oleh orang katolik Indonesia atau tepat kaum Awam Katolik Indonesia.

Bidang-bidang Keterlibatan

Berikut ini beberapa bidang keterlibatan orang katolik Indonesia. Pertama: Orang Katolik Indonesia dan Ideologi Pancasila. Gereja Katolik tidak mengajarkan suatu ideologi tertentu untuk dianut oleh orang katolik. Gereja Katolik tidak mengajarkan, misalnya, “ideologi katolik”. Namun, sebagai bagian integral dari NKRI, bagi orang katolik Indonesia, Ideologi Pancasila sudah final menjadi ideologi negara kita dan seratus persen diterima oleh orang katolik Indonesia.

Hal yang paling utama bagi orang katolik Indonesia adalah Penghayatan dan Pengamalan Pancasila baik secara kehidupan internal orang katolik Indonesia sendiri maupun secara eksternal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang dianut oleh Gereja Katolik, sehingga orang katolik Indonesia wajib membela dan mempertahankan Pancasila. Bagi orang katolik Indonesia, merawat keberagaman dilakukan dengan cara mengamalkan dan mempertahankan Pancasila.

Kedua: Orang Katolik Indonesia dan Politik. Di bidang politik, orang katolik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan sesama saudara-saudarinya sebangsa dan setanah air Indonesia. Hak politik ini bisa dilaksanakan melalaui wadah partai politik sendiri atau juga bisa melalui representasi keterlibatan politik Awam Katolik lewat partai-partai politik yang ada di negara ini. Selain mempunyai hak untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai-partai politik serta hak untuk memilih dan dipilih, orang katolik Indonesia juga mempunyai kewajiban politik untuk menjaga dan mempertahankan Pancasila, UUD 1945 sebagai Konstitusi Proklmasi, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sebagai warga masyarakat politik, orang katolik Indonesia dalam “berkinerja” akan selalu berpedoman pada “Prinsip-prinsip Etika Politik Katolik” (yang oleh teolog sekaligus filsuf katolik Franz Magnis-Suseno [FMS] diringkaskan dari ajaran-ajaran Gereja Katolik) menjadi delapan prinsip yaitu: (a) Prinsip Kebaikan Hati. (b) Prinsip Keberpihakan kepada Kehidupan. (c) Prinsip Kesejahteraan Umum. (d) Prinsip Subsidiaritas. (e) Prinsip Solidaritas. (f) Prinsip Hak-hak Asasi Manusia. (g) Prinsip Penolakan terhadap Kekerasan. (h) Prinsip Persaudaraan Semesta (FMS, 2017).

Ketiga: Orang Katolik Indonesia dan Sosial-Ekonomi. Seturut ensiklik-ensiklik Ajaran Sosial Gereja Katolik yang dikeluarkan oleh para paus, maka orang katolik Indonesia akan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang sosial ekonomi untuk terwujudnya ajaran-ajaran tersebut, terutama berkaitan dengan kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia (sesuai dengan amanat sila kelima dalam Pancasila), dengan prioritas kepada kaum miskin (the option for the poor).

Begitu pula orang katolik Indonesia harus memperjuangkan upah yang adil bagi para buruh baik di perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara dan daerah. Bagi para pengusaha katolik, ajaran-ajaran sosial gereja dapat menjadi pedoman dan pegangan dalam mengelola perusahaan mereka selain terutama tentu saja masalah profesionalisme manajeman, kualitas sumber saya manusia (SDM) warga perusahaan dan kinerja perusahaan. Para pengusaha katolik bertanggung jawab untuk kesejahteraan dan keadilan upah bagi para karyawan mereka. Begitu pula melaksanakan CSR (Corporate Social Responsibility) alias Tangung Jawab Sosial Perusahaan.

Keempat: Orang Katolik Indonesia dan Agama-agama Lain. Dalam rangka merawat Keberagaman, orang katolik Indonesia akan selalu mengedepankan semangat etika toleransi beragama tatkala bergaul dan berada bersama dengan umat beragama lain. Untuk itu orang katolik Indonesia berpedoman pada dokumen Konsili Vatikan II yang masih aktual dan relevan untuk diamalkan. Yaitu Humanae Dignitatis tentang “Kebebasan Beragama” dan Nostra Aetate tentang sikap positif terhadap agama lain, khususnya terhadap Yahudi dan Islam. Orang katolik Indonesia menghargai kebebasan beragama. Yang paling utama bagi orang katolik Indonesia adalah “bersaksi” tentang nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus Kristus dan Gereja Katolik di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang bhinneka ini. Sebaliknya “bukan mengkatolikkanorang-orang yang sudah beragama dan berkeyakinan lain.

Meskipun orang katolik Indonesia yakin akan kebenaran mutlak imannya, namun tidak boleh dipaksakan kepada orang lain, sesuatu yang bila dilakukan akan sangat kontraproduktif. Dalam hal toleransi dan keberagaman agama, orang katolik Indonesia harus “Tahu Diri”.  Hidup rukun dan damai dengan sesama saudara-saudari beragama lain, itulah komitmen orang katolik Indonesia. Dalam hal keimanan dan akidah, masing-masing agama berbeda, tetapi dalam hal kemanusiaan dan keluruhan martabatnya, maka semua agama sama-sama bertemu, bergandengan tangan, dan bertanggung jawab untuk membela, melindungi, menghormati, dan menegakkannya.

Kelima: Orang Katolik Indonesia dan Ekumene. Sebagai sesama saudara-saudari beriman kristiani, yang sama-sama percaya kepada Yesus Kristus – meski berbeda institusi gereja – orang katolik Indonesia memandang dengan penuh hormat dan kasih persaudaraan kristiani terhadap orang kristen Protestan dan denominasi-denominasinya. Orang katolik Indonesia dan orang Protestan berikut denominasi-denominasinya sama-sama berkomitmen memupuk semangat ekumenis dan bergandengan tangan dalam merawat keberagaman bangsa dan negara Indonesia.

Hal yang paling penting bagi kedua belah pihak adalah “bersaksi” tentang Yesus Kristus, Sang Juruselamat di tengah-tengah kebhinnekaan Indonesia. Bersaksi tentang Yesus Kristus dan ajaran-ajaran-Nya jauh lebih penting dan utama daripada “aksi menggiring” orang yang sudah beragama lain masuk kolam baptis, sesuatu yang bila dilakukan akan sangat kontraproduktif dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia. Juga adalah hal yang kontraproduktif mengklaim gereja mana yang paling benar, klaim mana tidak sehat bagi pergaulan ekumenis.

Keenam: Orang Katolik Indonesia, Pendidikan, dan Kesehatan. Bagi orang katolik Indonesia merawat keberagaman dapat dilakukan dengan secara profesional mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan katolik mulai dari TK hingga universitas untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam kenyataan di daerah-daerah yang mayoritas nonkatolik, murid dan mahasiswa yang belajar dan kuliah di lembaga-lembaga pendikan katolik justru lebih banyak berasal dari luar kalangan katolik. Akan halnya juga dengan bidang kesehatan, rumah-rumah sakit yang dikelola oleh pihak katolik telah memberikan perannya yang signigikan dalam proses “menyehatakan kehidupan bangsa”. Semua lapisan dan golongan masyarakat yang sakit diterima, dirawat, dan disehatkan oleh para dokter dan perawat yang berkinerja di rumah-rumah sakit katolik.

Demikianlah beberapa poin refleski pribadi tentang komitmen orang katolik Indonesia merawat keberagaman bangsa dan negara ini. Bagi orang katolik Indonesia, politisasi SARA adalah haram hukumnya karena sangat kontraproduktif bagi keberagaman NKRI. Saya berharap refleksi pribadi ini dapat diterima juga oleh orang katolik Indonesia pada umumnya.***

Penulis adalah cendekiawan Tana Ai, Flores, NTT.

 

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *