Komisi XI DPR RI Terima Audiensi Pemkab Blora Bahas DBH Hingga UU P2SK

Jumat, 10 Februari 2023 - 14:52

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan dalam foto bersama usai Komisi XI DPR RI menerima audiensi dari Pemerintah Kabupaten Blora di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (09/02/23). Foto: Geraldi/nr

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan dalam foto bersama usai Komisi XI DPR RI menerima audiensi dari Pemerintah Kabupaten Blora di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (09/02/23). Foto: Geraldi/nr

JAKARTA,SINERGISATU.COM-Komisi XI DPR RI menerima audiensi dari Pemerintah Kabupaten Blora yang dipimpin oleh Bupati Blora, Arief Rohman. Dalam audiensi ini disampaikan berbagai aspirasi terkait dengan sektor keuangan yang ada di kabupaten tersebut mulai dari persoalan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) hingga penguatan BPR sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU P2SK.

“Hari ini kita bersama Bupati Blora dan juga beberapa fraksi di DPRD dan beberapa SKPD. Mereka menyampaikan beberapa aspirasi yang berkembang misalnya tentang pembagian DBH migas yang belum mencerminkan rasa keadilan,” kata  Fathan kepada wartawan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/02/23).

Diuraikan, pada tahun 2023 Kabupaten Blora mendapat alokasi DBH Migas dari Blok Cepu sebesar Rp160 miliar. Disampaikan oleh Bupati Blora, hal tersebut merupakan suatu peningkatan yang signifikan pasca adanya pengesahan perubahan Undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dijelaskan, Pasal 117 UU HKPD dijelaskan bahwa kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil, berhak atas pembagian DBH Migas sebesar total 3 persen. Tercatat daerah penghasil migas pada Blok Cepu adalah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, namun hampir 30 persen luas wilayah kerja pertambangan Blok Cepu berada dalam wilayah Blora, Jawa Tengah.

Fakta di atas kemudian mendorong, Bupati Blora beserta jajarannya dan legislator DPRD Blora menginginkan agar ada perhitungan yang proporsional terhadap DBH Migas Blok Cepu.

“Formulanya sudah ada di Kementerian Keuangan cuma mereka (Kabupaten Blora) masih merasa semua daerah perbatasan sama gitu. Padahal mereka merasa yang menerima dampak langsung atau efek langsung kan Blora. Jadi mereka minta satu proporsi yang mungkin ya harus dibedakan,” paparnya.

Baca juga:  Perintah UU No.6/2023 Tentang Cipta Kerja : Korban PHK Berhak Terima Tunjangan Pengangguran

Pada kesempatan yang sama dibahas pula tumbuhnya lembaga pembiayaan dan investasi ilegal di desa-desa yang ada di Blora. Selain itu disampaikan pula apresiasi mengenai pengesahan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Kemudian soal lembaga pembiayaan, masih tumbuhnya beberapa investasi-investasi yang ilegal di desa. Minta untuk OJK terus bekerja secara baik mengawasi dan mencegah praktek-praktek penipuan. Yang ketiga tentang apresiasi untuk UU P2SK karena BPR bisa IPO sehingga untuk pencarian modal dan memperkuat eksistensi secara permodalan lebih baik lagi,” lanjut Fathan.

Terkait dengan aspirasi yang diterima, Legislator Dapil Jawa Tengah II itu mengatakan bahwa Komisi XI DPR RI akan menindaklanjuti masukan dan aspirasi yang disampaikan kepada mitra terkait. Misalnya menyuarakan aspirasi mengenai perhitungan DBH pada Kementerian Keuangan sehingga ada penyesuaian pada peraturan pemerintahnya. **

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari SinergiSatu.com.

Berita Terkait

Kementerian PUPR Targetkan Penyelesaian SPAM Sepaku Juli 2024, Penuhi Kebutuhan Air Minum IKN Nusantara
Ormas Keagamaan Boleh Nambang, Pakar Asing : Industri Dibela Pakai Agama
Masyarakat Walesi Menanti Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan Oleh Wapres Ma’ruf Amin
Jokowi Dikabarkan Siapkan 4 Provinsi Baru di NTT, Ini Daftarnya  
Abraham Liyanto Usual Pemekaran 10 Farrah do NTT
Ombudsman RI Selesaikan Laporan 512 Tenaga Honorer di Pemprov Papua Barat
Seluruh Kepala Daerah Dihimbau, Percepat Regulasi THR dan Gaji ke-13
Begini Langkah Kementerian PUPR Seimbangkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Kelola Air

Berita Terkait

Jumat, 21 Juni 2024 - 08:35

Komisi X DPR Undang Tiga Pakar Pendidikan, Bahas Soal Ini

Jumat, 21 Juni 2024 - 08:22

Masyarakat Dirugikan Soal Penyelenggaraan Haji 2024, Ini Tiga Penyebabnya

Kamis, 20 Juni 2024 - 10:43

Bamsoet Apresiasi Perjalanan Hidup Chairul Tanjung

Kamis, 20 Juni 2024 - 08:11

Daya Saing RI Lampaui Dua Negara Ini

Senin, 17 Juni 2024 - 11:05

Warga RW 05 Kebon Sirih Menyambut Idul Adha 1445 Hijriah

Senin, 17 Juni 2024 - 07:38

Pabrik Amunisi Swasta Pertama di Indonesia Diresmikan

Jumat, 14 Juni 2024 - 19:10

Kementerian PUPR Targetkan Penyelesaian SPAM Sepaku Juli 2024, Penuhi Kebutuhan Air Minum IKN Nusantara

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:19

Polres Pali, Sumsel Musnahkan BB Lebih dari 5 Kg Shabu

Berita Terbaru

Ismail Asso, Assolipele (dok.Ist)

OPINI

Kepada Saudara ku Yang Terkasih, Bony Lani

Jumat, 21 Jun 2024 - 20:58

BERITA

Bamsoet Apresiasi Perjalanan Hidup Chairul Tanjung

Kamis, 20 Jun 2024 - 10:43

BERITA

Daya Saing RI Lampaui Dua Negara Ini

Kamis, 20 Jun 2024 - 08:11