JAKARTA,SINERGISATU.COM-Polemik proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi dinilai masyarakat sebagai hal meresahkan, ditambah adanya masalah suap, dan pemalsuan data dalam sistem penerimaan siswa baru Sekolah Dasar (SD), SMPN, dan SMAN. Untuk itu maka, seluruh stackkholder sekolah harus terus melakukan pengawasan dan pengawalan secara transparan dan ketat.
Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Polemik PPDB Zonasi, Bagaimana Solusinya?’ diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI, di Media Center Gedung III Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (20/7/2023).
Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, harus ada evaluasi total dari PPDB dengan sistem zonasi, yang diterapkan sejak tahun 2017 ini. Semua kalangan khususnya pemerintah harus mengawal pelaksanaan PPDB zonasi baru ini, agar tidak terjadi kecurangan, pemalsuan data, suap dan sebagainya.
“Sebab, salah sedikit saja dampaknya luar biasa pada 65% masyarakat Indonesia yang mau sekolah,” tegas Fikri Faqih.
Selain itu, dia juga meminta agar semua kalangan, khususnya pemerintah memikirkan solusi dari masalah PPDB zonasi sekolah tersebut.
Dijelaskan, bahwa kesalahan kebijakan dalam dunia pendidikan akan berdampak luas bagi masyarakat dan akan susah untuk memperbaikinya. Berbeda misalnya dengan kesalahan dibidang lain, infrastruktur misalnya.
“Ketika sebuah jembatan mengalami kesalahan dalam pembangunan, maka bisa diperbaiki dengan mudah. Orang bangun jembatan kalau salah bisa dibetulkan, tapi kalau pendidikan kalau keliru susah dibetulkan,” tutup Fikri Faqih yang hadir lewat zoom. **
Edito : Dese Lewuk
