Kementerian ESDM Diminta Tingkatkan Pengawasan Kebijakan DMO,Ini Alasannya

Sabtu, 15 Januari 2022 - 17:23

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sugeng Suparwoto,Ketua Komisi VII DPRRI Fraksi NasDem

Sugeng Suparwoto,Ketua Komisi VII DPRRI Fraksi NasDem

Sinergisatu.com-Menteri Energi dan Sumber Mineral diminta tingkatkan pengawasan terhadap kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Jadi, untuk meningkatkan pengawasan dan penerapan  pelaksaan kebijakan DMO dan memberi sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Hal ini ditegaskan ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto dalam rapat dengan pendapat dengan Menteri ESDM,Kamis pekan ini dalam membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi VII DPR RI  dengan Menteri ESDM beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1/2021).

Politikus Partai NasDem ini menegaskan, wacana pemerintah yang ingin mengesahkan Badan Layanan Umum (BLU) batu bara seperti yang sudah ada di kelapa sawit, memerlukan kajian yang mendalam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Alasannya, kata Sugeng, wacana BLU batu bara dan kelapa sawit memiliki karakter yang berbeda. Oleh sebab itu, sebaiknya, DMO tetap dipertahankan dengan meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan dari kebijakan DMO selama ini.

“Kalau saya cenderung dengan DMO itulah yang di situ tercantum dalam Undang-Undang Minerba. Ini berbasis undang-undang, bahwa lantas nanti bagaimana agar bisa memenuhi keadilan bagi semuanya baik pemerintah, PLN dan juga pelaku usaha, saya kira itu langkah selanjutnya, tapi bahwa bentuk kelembagaan atau mekanisme proses saya kira sesuai dengan yang ada di undang-undang saja,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika juga menekankan bahwa jika bicara mengenai DMO, maka unsur di dalamnya tidak hanya berkaitan dengan harga, sebab komponen DMO, selain berkaitan dengan harga, juga berkaitan dengan volume. Sehingga, menurutnya jika DMO akan berlaku dengan harga pasar, maka hal tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi.

“Kita tidak setuju kalau DMO itu harganya harga pasar, itu harus clear gitu. Nanti yang berikutnya kita bicara bagaimana formulanya, kalau sekarang formulanya tidak cocok, baru kita bicarakan bagaimana perubahannya. Tapi jelas supaya pertanggungjawaban kita ke publik itu clear, kalau harga pasar kita tidak setuju, karena sudah ada suara-suara meminta harga pasar begitu,” tegasnya.

Baca juga:  Dialog Kebudayaan 9 Bupati/Wali Kota Penerima AK PWI  2022

Ia menambahkan, bahwa apabila wacana BLU akan diterapkan, maka perlu ada undang-undang yang mengatur terkait hal tersebut. Sehingga ada dasar hukum yang sah yang mengatur mekanisme-mekanisme sistem tersebut.

“Menurut saya, di negara ini, yang namanya kutipan hanya bisa dilakukan atas dasar undang-undang, harus undang-undang. Nanti undang-undang-nya bilang ini dipungut, baru pelaksanaannya ada retribusi ada apa, tapi pungutannya harus (diatur dalam) undang-undang. Apabila akan ada BLU, lalu ini akan mengutip atau memungut, maka undang-undang-nya dulu, undang-undang untuk memungutnya itu. Jangan sampai begitu mau memungut enggak bisa, ini prinsip dasar di negara ini, memungut itu harus atas dasar undang-undang,” tutupnya,” tutupnya. ainya. **

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari SinergiSatu.com.

Berita Terkait

Bamsoet Apresiasi Perjalanan Hidup Chairul Tanjung
Dinas PUPR Bengkayang Sukses Lakukan Program Peningkatan Jalan Desa Sahan
Konsultan Arkonin Sukses Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring PT SMI
Jembatan Gantung Durian Sebatang Bakal Diperbaiki Secepatnya
Pengendara Puji Akses Jembatan Gantung Durian Sebatang Sangat Membantu
Dipuji Dewan Guru, Rehab Ruang Kelas SMAN 1 Simpang Hilir Terlaksana Baik
Proyek Peningkatan Jalan Kecamatan Siding Sukses Terlaksana
Proyek Pembangunan Pantai BWSK 1 Kalbar Direspon Positif Warga

Berita Terkait

Jumat, 21 Juni 2024 - 08:35

Komisi X DPR Undang Tiga Pakar Pendidikan, Bahas Soal Ini

Jumat, 21 Juni 2024 - 08:22

Masyarakat Dirugikan Soal Penyelenggaraan Haji 2024, Ini Tiga Penyebabnya

Kamis, 20 Juni 2024 - 10:43

Bamsoet Apresiasi Perjalanan Hidup Chairul Tanjung

Kamis, 20 Juni 2024 - 08:11

Daya Saing RI Lampaui Dua Negara Ini

Senin, 17 Juni 2024 - 11:05

Warga RW 05 Kebon Sirih Menyambut Idul Adha 1445 Hijriah

Senin, 17 Juni 2024 - 07:38

Pabrik Amunisi Swasta Pertama di Indonesia Diresmikan

Jumat, 14 Juni 2024 - 19:10

Kementerian PUPR Targetkan Penyelesaian SPAM Sepaku Juli 2024, Penuhi Kebutuhan Air Minum IKN Nusantara

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:19

Polres Pali, Sumsel Musnahkan BB Lebih dari 5 Kg Shabu

Berita Terbaru

Ismail Asso, Assolipele (dok.Ist)

OPINI

Kepada Saudara ku Yang Terkasih, Bony Lani

Jumat, 21 Jun 2024 - 20:58

BERITA

Bamsoet Apresiasi Perjalanan Hidup Chairul Tanjung

Kamis, 20 Jun 2024 - 10:43

BERITA

Daya Saing RI Lampaui Dua Negara Ini

Kamis, 20 Jun 2024 - 08:11