banner 728x250
BERITA  

Kementerian BUMN Diminta Selesaikan Kewajiban Eks Pilot Merpati

Herman Khairun Anggoga Komisi VI DPR RI Menerima Perwakilan Para Eks Pilot Maskapia Merpati Nusantara Airline di Media Center MPR/DPR/DPD RI Senin 30 Mei 2022 (Foto: dominikus lewuk)
banner 120x600
banner 468x60

JAKARTA,SINERGISATU.COM-Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk segera membayar kewajiban eks pilot PT Merpati Nusantara Airlines. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron.

Pernyataan tersebut setelah puluhan eks pilot maskapia Merpati Nusantara Airline datang mengadu ke gedung wakil rakyat, Jakarta. Tuntutan tersebut karena hak-hak dasar mereka yang tak kunjung dibayarkan oleh perusahaan BUMN tersebut.

banner 325x300
Herman Khairun dalam diskusi publik bertajuk ‘Nasib Tragis Eks Pilot Merpati yang Tak Kunjung Usai’ di Media Centre, kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Sebagaimana diketahui, PT Merpati Nusantara Airlines yang sudah berhenti beroperasi sejak 1 Frebuari 2014, namun masih menunggak pembayaran pesangon untuk 1.233 eks pilot dan karyawannya dengan nilai total mencapai Rp 312 miliar.

Politisi Partai Demokrat asal daerah pemilihan Jawa Barat ini mengaku telah menerima surat permintaan RDPU dengan Komisi VI dan mendengarkan pembacaan surat somasi terbuka kepada Kementerian BUMN agar hak-hak para mantan pilot, khususnya pesangon segera dibayarkan.

“Kami di DPR berulang kali, menyuarakan bahwa segera selesaikan kewajiban kepada para pegawai, pegawai itu baik yang administrasi, teknis maupun pilot, karena justru inilah kewajiban utama yang harus dibayarkan,” kata Herman dalam diskusi publik bertajuk ‘Nasib Tragis Eks Pilot Merpati yang Tak Kunjung Usai’ di Media Centre, kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Ia meminta agar Kementerian BUMN tidak menghindar atas persoalan pilot eks Merpati yang sampai saat ini belum usai. Menurutnya, Menteri BUMN Erick Thohir harus menuntaskan persoalan prioritas ini.

Sementara itu, perwakilan mantan pilot Merpati, Muhammad Masikoer mengungkapkan pihaknya tak mengharapkan dana dari luar, tetapi menuntut hak dasar.

“Yang kita harapkan itu adalah uang saya sendiri, uang kita sendiri, gaji itu kita punya sendiri, pesangon itu kita kumpulkan sendiri, dana pensiun itu kita kumpulkan sendiri juga dari potongan-potongan,” ungkap Masikoer.

Para Eks Pilot Merpati Nusantara Airline usai bertemu Anggota DPR di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin 30 Mei 2022. (Foto: Dominikus Lewuk)

“Jadi, kalau katakanlah, THR harus dibayarkan. Kita bahkan tidak mengharapkan itu, THR enggak dibayarin enggak apa-apa, tetapi duit saya yang saya kumpulkan dari. Mohon maaf saya di Merpati itu masuk tahun 74 sebagai siswa penerbang, saya pensiun tahun 2019. Jadi, periodenya itu sekitar 45 tahun saya ada di Merpati,” tegas Masikoer.

Kenyataannya, setelah perusahaan pengelol aset (PPA) juga tak memberi solusi, bahkan terkesan buang badan ketika menggugat penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Dengan dibubarkannya Merpati justru mantan pilot tak mendapatkan apa-apa. Menuntut hak sudah dilakukan ke Istana, KSP, Komnas HAM, KPK hingga ke DPR, tetapi hingga kini belum ada titik terang atas hak-hak mereka.

“Mau ke mana lagi enggak tahu, kalau mau menceritakan itu rasanya sih enggak enak. Jadi, kami mohon bantuan DPR untuk bagaimana caranya mencari solusi terbaik,” ujar Masikoer.

Diketahui, tak sedikit mantan pilot Merpati yang sakit keras dan menua akibat hanya menggantungkan harapan atas dana pesangon. Hingga kini, pemerintah belum kunjung memberi solusi atas ribuan pegawai yang belum mendapatkan pesangon. ** (SS-01).

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *