banner 728x250
OPINI  

Kembalikan MPR Menjadi Lembaga Tertinggi Negara (1)

Peter Lewuk
banner 120x600
banner 468x60

Oleh Peter Lewuk

SILA keempat dari Pancasila adalah: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sejak empat amandemen konstitusi negara Indonesia diberlakukan pada 2002 hingga sekarang, mungkin saya adalah salah seorang rakyat Indonesia yang “cerewet” dengan amandemen UUD 1945. Bukan karena saya tidak setuju dengan amandemen konstitusi kita. Kitab suci sebagai wahyu Tuhan pun perlu ditafsir agar dapat dimengerti, apalagi konstitusi karya manusia.

banner 325x300

Salah satu alasan kecerewetan saya adalah karena MPR Reformasi melanggar imperatif filosofis-konstitusional yang inheren dalam sila keempat Pancasila yang meniscayakan MPR menjadi lembaga represntasi tertinggi kedaulatan rakyat, lantaran Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional. Bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan para elite pemimpin negara yang bisa menjelma menjadi penguasa lalim. Bahwa kedaulatan itu jagan sampai menjadi absolut, sehingga perlu diatur dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi kedaulatan rakyat.

Logika Jonkok

Ketika melakukan amandemen UUD 1945, MPR Reformasi mengubah klausul Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 Asli yang berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permuyawaratan Rakyat.” Betapa jelas kecerdasan logika penalaran para bapa dan ibu pendiri negara Republik Indonesia. Mereka menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara di bawah bentuk negara: Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945  yakni negara kesatuan yang berbentuk republik.

Akan tetapi, “logika jongkok” MPR Reformasi justru mengubah klausul pasal tersebut menjadi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar pada pasal yang sama UUD Perubahan. Mengapa dikatakan logika jongkok? Karena klausul perubahan itu memang tidak mengandung kesalahan, namun logika jongkok atau logika bengkok itu terletak pada “ditiadakannya” MPR sebagai lembaga representasi tertinggi kedaulatan rakyat.

Rasionalisasi atau alasan pembenar untuk ditiadakannya MPR sebagai lembaga tertinggi negara adalah karena pengalaman buruk akan rezim Orde Baru, manakala MPR “didominasi” oleh Presiden Soeharto bersama tentara dan Golkar atau Golongan Karya untuk selalu memuluskan “kebulatan tekad” di MPR agar setiap kali pemilu Soeharto sudah otomatis menjadi presiden karena dialah satu-satunya calon setiap kali pemilu selama tiga puluh tahun lebih. PDI dan PPP hanya “pelengkap penderita”.

Meskipun demikian, saya tidak setuju dengan rasionalisasi tersebut. Mengapa? Karena, menurut saya, dominasi terhadap MPR itu karena faktor abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Bukan karena eksistensi MPR sebagai lembaga representasi kedaulatan rakyat yang tertinggi. Lantaran penyalahgunaan kekuasaan itu, saya sempat menyebut Orde Baru menerapkan “demokrasi kebulatan tekad” bukan demokrasi Pancasila.

Lantas kenapa eksistensi MPR pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 Asli itulah yang “dilibas” alias ditiadakan? Bukankah seharusnya yang dilibas itu adalah abuse of power oleh rezim? Dan sudah betul rezim Soeharto dilibas dengan dirurunkannya secara tidak hormat dari empuknya kursi kekuasaan selama tiga puluh dua tahun oleh gerakan reformasi 1998. Tetapi kenapa pula harus disertai dengan pelibasan eksistensi MPR pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 Asli?

Reduksi Kedaulatan Rakyat

Mungkin MPR Reformasi berpikir bahwa mereka lebih cerdas dari para founding fathers and mothers kita, yang menurut MPR Reformasi, sudah salah memosisikan MPR sebagai lembaga tertinggi. Sehingga MPR Reformasi meniadakannya pada pasal yang sama UUD Perubahan. Pertanyaan penting untuk dijawab adalah: Siapa yang membuat UUD? Menurut konstitusi yang kita anut, MPR-lah yang membuat UUD. Itu berarti MPR harus terlebih dahulu ada agar bisa membuat UUD. Bagaimana mungkin kedaulatan itu dilaksanakan menurut UUD, padahal lembaga yang membuatnya belum ada atau ditiadakan oleh MPR Reformasi?

Ini bukan masalah nomor urut penempatan bab, pasal, dan ayat, melainkan masalah cara berpikir yang benar, logis, runut, dan koheren, yang pada gilirannya berimpilikasi pada praksis penatalaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Posisi MPR pada bab dua UUD Perubahan dengan pasal-pasal dan ayat-ayatnya memang tidak salah tetapi sudah dalam status “ditiadakan kemudian diadakan kembali” Jadilah MPR Reformasi “makhluk aneh”, karena “tidak ada” tetapi “ada”.

Dengan peniadaan MPR sebagai lembaga tertinggi, maka MPR Reformasi telah mereduksi kedaulatan rakyat, sehingga selama dua puluh tahun lebih negara Indonesiia tanpa kedaulatan rakyat, melainkan kedaulatan elite kekuasaan yang terlembaga lewat DPR, DPD, Presiden, dan MA, kedaulatan partai, kedaulatan para penguasa uang atau plutokrat dan oligarki yang menguasai partai politik untuk mendapatkan “proyek-proyek koruptif”. Saya biasa mengatakan selama reformasi, yang berjaya adalah elitokrasi bukan demokrasi.

MPR Reformasi sendiri bangga merendahkan dirinya, yang juga sama artinya dengan bangga merendahkan martabat kedaulatan rakyat. Dengan menjadi lembaga tinggi negara sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya, maka MPR Reformasi “terkesan” nonjob alias tak nyata ‘kerja rutin” mereka pada setiap hari kerja.

Tidak heran kalau ada rakyat yang mengatakan MPR Reformasi makan gaji buta, yang dibayar dengan uang rakyat yang mereka rendahkan martabat kedaulatannya. Hanya ada dua kegiatan yang diketahui publik yakni MPR menjadi ketua panitia sidang tahunan pada setiap tujuh belas Agustus dan “sosialisasi Empat Pilar”, yang juga hasil dari logika jongkok MPR Reformasi dan menjadi “proyek fulus”.

Timbul pertanyaan di hati dan akal pikiran rakyat: “Empat pilar negara itu berdiri di atas dasar apa?” Di atas pasir, sehingga bila prahara politik datang, akan robohlah empat pilar itu? Kasihan deh MPR Reformasi mendapat sorotan seperti itu akibat logika jongkok yang menguasai akal pikiran mereka!

Imperatif Kategoris Politik

Mungkin ada anggota MPR Reformasi dan pembaca yang tidak setuju dengan kritik saya dan memberikan kontrakritik: “Kalau Anda tidak setuju dengan peniadaan eksistensi MPR pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 Asli, lantas apa solusi yang  Anda berikan?”

Adapun solusi yang saya usulkan adalah: Kembalikan saja MPR menjadi Lembaga Tertinggi Negara sesuai UUD 1945 Asli yang kemudian diadendum lagi dengan klausul “Menurut Undang-Undang Dasar” sebagaimana dikehendaki oleh MPR Reformasi.

Dengan demikian selengkapnya klausul Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 itu berbunyi: “Kedaularan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut undang-undang dasar”. Jadi, MPR harus ada terlebih dahulu untuk membuat UUD yang menjadi pedoman fundamental penatalaksanaan kedaulatan rakyat dan pemerintahan negara.

Proses pengembalian itu saya usulkan agar lewat supervisi holistik-komprehensif atas empat amandemen yang dihasilkan oleh MPR Reformasi, dan tidak melalui amandemen terbatas. Saya menamakan supervisi komprehensif ini sebagai sebuah imperatif ketegoris politik.

Imperatif kategoris adalah istilah yang berasal dari filsuf Jerman Immanuel Kant (1724-1804), yang berbicara tentang perintah yang niscaya dilaksanakan secara mutlak tanpa syarat, tidak diharuskan dari luar, melainkan keharusan dari dalam subjek moral itu sendiri yaitu manusia, sehingga hidup manusia menjadi bernilai dan bermakna.

Saya menambahkan dengan kata politik sehingga menjadi imperatif kategoris politik. Kerena menurut saya, politik tanpa moralitas akan menghasilkan kegilaan kekuasaan. Sila keempat dari Pancasila secara an sich intrinsik memerintahkan MPR sebagai lembaga supremasi tertinggi kedaulatan rakyat. Sehingga baik secara politik maupun secara moral menjadi niscaya untuk dilakukan.

Mengapa Supervisi Holistik?

Mengapa saya mengusulkan supervisi holistik atas empat amandeman itu, dan bukan amandemen terbatas? Pertama-tama tentu saja untuk mencegah amandemen tambal sulam yang hanya berdasarkan kebutuhan dan kepentingan politik subjektif-pragmatis elite politik dan elite kekuasaan, Kedua, supaya ada waktu cukup  untuk melakukan evaluasi kritis atas empat amandemen yang sudah hampir berusia seperempat abad. Relevan untuk itu adalah dibentuklah “Panitia Negara Supervisi Konstitusi”.

Evaluasi kritis komprehensif-holistik untuk memikirkan dimensi-dimensi fundamental mana, yang harus dihidupkan kembali sesuai UUD 1945 Asli, yang pada galibnya seharusnya tidak perlu diamandemen. Begitu pula untuk meng-adendum-kan dimensi fundamental lain, yang belum dipikirkan ketika melakukan empat amandemen itu.

Beberapa dimensi fundamental yang saya maksudkan itu antara lain: Pertama, kembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara berikut tata ulang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga tak ada lagi kesan MPR Reformasi nonjob rutin setiap hari kerja. Kedua, menghidupkan kembali GBHN sesuai UUD 1945 Asli (Pasal 3 Ayat (1). Namun isi GBHN itu diambil dari bahan-bahan yang telah disiapkan dalam Pokok-Pokok Haluan Negara yang telah dipersiapkan oleh MPR Reformasi dengan penyesuaian redaksional.

Ketiga, kembalikan DPA (Dewan Pertimbangan Agung) seusai UUD 1945 Asli sebagai ganti Dewan Pertimbangan Presiden dan Kantor Staf Presiden yang hanya menambah beban birokrasi dan keuangan negara, sementara para anggotanya diambil dari mereka-mereka yang “berkeringat” pada kampanye pilpres, namun integritas dan kredibilitasnya diragukan. Untuk anggota DPA diambil dari tokoh-tokoh nasional maupun daerah yang kredibiltas dan integritasnya diketahui publik.

Keempat, adendumkan klausul baru tentangPembatasan Masa Jabatan Legislator” hanya cukup dua periode seperti pembatasan masa jabatan presiden, sehingga tidak timbul kesan bahwa jabatan legislator itu “kekal abadi”. Kelima, hidupkan kembali Utusan Golongan dalam MPR [Pasal 2 Ayat (2)] karena mereka berjasa dalam sejarah perjuangan bangsa dan negara ini.

Utusan golongan tidak dipilih melalui pemilu, tetapi dipilih secara internal setiap golongan kemudian diajukan untuk menjadi anggota MPR. Keenam, mungkin ada dimensi penting lainnya yang belum sempat terpikirkan pada saat tulisan ini dibuat. Anda dapat memikirkan dan mengusulkannya.***

Penulis adalah cendekiawan Tana Ai, Flores, NTT.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *