banner 728x250

Inosentius Samsul : DPR Telah Terima DIM Revisi UU Ombudsman Dari Pemerintah

Dr. Inosentius Samsul, Kepala Badan Keahlian DPR RI (Antara)
banner 120x600
banner 468x60

SINERGISATU.COM-Badan Keahlian (BK) DPR RI telah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah terkait revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI (UU Ombudsman).Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI, Dr. Inosentius Samsul dalam seminar nasional Ombusman RI Rabu pekan lalu,dengan tema ” Transformasi Pelayanan Publik dan Penguatan Pranata Pengawasan”.

“Posisi sampai hari ini DPR sudah menerima DIM dari pemerintah,” kata Inosentius.

banner 325x300

Oleh karena itu, Inosentius berharap pembahasan terkait RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dapat segera digulirkan oleh komisi terkait setelah mendapat penugasan dari pimpinan DPR RI.

“Harapannya adalah mudah-mudahan dalam waktu satu, dua, hari ini ada Rapat Pimpinan DPR, Bamus (Badan Musyawarah), untuk kemudian menugaskan pembahasan RUU ini di Komisi II misalnya, ataupun di Badan Legislasi. Jadi kita menunggu saja karena banyak juga antrean undang-undang,” ujarnya dikutip Antaranews.

Selain itu,dia juga berharap RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dapat rampung sebelum masa purna anggota DPR RI periode 2019-2024 rampung pada September mendatang.

“Saya berharap atas dukungan kita semua, dari misalnya dari Ombudsman juga, agar RUU ini bisa diselesaikan sebelum tanggal 30 September, menjadi legacy dari DPR sekarang dan tentunya komisioner Ombudsman yang saat ini sedang bertugas,” kata pria kelahiran Manggarai,Flores,NTT itu.

Dikatakan, bahwa setidaknya terdapat 17 substansi materi sebagai pokok-pokok penguatan Ombudsman RI dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Pertama, kata dia, penyesuaian materi muatan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dengan perkembangan hukum. Dia menyebut bahwa RUU tersebut mendesak direvisi untuk disesuaikan dengan sejumlah peraturan perundangan lainnya.

“Seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, lalu ada Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. Jadi kalaupun memang ada keinginan untuk direvisi tetapi harus diharmonisasikan,” ujarnya.

Menurut Inotius, bahwa substansi pokok selanjutnya adalah perubahan ketentuan umum dalam sejumlah pasal, salah satunya adalah mengatur hal-hal yang harus dimuat dalam rekomendasi Ombudsman dan menambahkan kata “wajib” sebagai daya ikat rekomendasi yang dikeluarkan.

“Lalu kemudian juga di dalam rangka memperkuat Ombudsman ditambahkan model investigasi atas prakarsa sendiri menjadi bagian kewenangan Ombudsman,” ujarnya.

Tambah dia, substansi pokok lainnya adalah susunan dan keanggotaan Ombudsman; sistem pendukung Ombudsman; tata cara pemeriksaan dan penyelesaian laporan; pencegahan malaadministrasi, partisipasi masyarakat; hingga pendanaan.

Untuk diketahui sbelumnya, Pada 3 Oktober 2023, Rapat Paripurna ke-7 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, menyetujui Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI menjadi usul DPR. Persetujuan itu diambil setelah sembilan fraksi di parlemen menyampaikan pendapat fraksi secara tertulis terhadap RUU tersebut kepada pimpinan dewan. ** redaksi.

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *