banner 728x250

Hari Ini, KPU Hadir Daring di Putusan MK soal Sistem Pemilu

Ilustrasi Kota Suara Pemilu (Istimewa)
banner 120x600
banner 468x60

SINERGISATU.COM (Jakarta)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dikabarkan akan hadir secara daring dalam pembcaan putusan soal uji materi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka. Informasi yang diterima awak media, pembacaan putusan akan dibacakan di Gedung MK pagi ini, Kamis (15/6/2023).

Terkait agenda pembacaan putusan sistem pemilu Proporsional Terbuka, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan hadir secara daring untuk mendengarkan putusan.
“Hadir daring,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari singkat,dilansir merdeka.com.

banner 325x300

Sebagaimana diketahui, pengucapan putusan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 15 Juni 2023 pukul 09.30 WIB,” tulis MK dalam agendanya seperti dikutip Kamis (15/6/2023).

Adapun, putusan ini akan dibacakan usai para hakim MK yang berjumlah sembilan orang melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). RPH dilakukan usai para hakim MK mendengar keterangan para saksi terkait beleid yang diujikan.

Kronologi Gugatan Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

Diketahui, gugatan terkait sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada November 2022 lalu.

Penggugatnaya adalah pengurus PDIP Demas Brian Wicaksono dan lima koleganya. Gugatan tersebut ihwal sejumlah pasal dalam Undang-Undang atau UU Pemilu. Antara lain tentang pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka pada pasal 168 ayat 2.

Demas menilai sistem proporsional terbuka lebih banyak jeleknya. Dia mencontohkan calon legislator satu partai bakal saling sikut demi mendapatkan suara terbanyak. Selain itu, besar kemungkinan peluang terjadinya politik uang. Dia menyebut, kader berpengalaman acap kali kalah oleh kader dengan popularitas dan modal besar. Ia mengatakan, kader partai yang berpengalaman sering kalah oleh calon yang punya popularitas dan modal besar.

Sementara 8 fraksi di DPR RI diketahui menolak usulan perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Mereka sempat mengadakan pertemuan di Hotel Dharmawangsa.

Mereka adalah Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Kesejahteraan atau PKS, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Partai PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra (absen namun menyatakan sikap), dan PKB. **

Editor : Timred

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *