banner 728x250
OPINI  

Hak Asasi Manusia dan Kekuasaan

Peter Lewuk
banner 120x600
banner 468x60

Oleh Peter Lewuk                                                                                                                            

Masih dalam rangka bulan Pancasila, saya ingin melakukan refleksi ringan dan singkat tentang sila kedua dari Pancasila yakni: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila ini membuktikan bahwa dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, baik pemerintah maupun rakyat Indonesia berkomitmen untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, yang harus diperlakukan secara adil dan beradab.

banner 325x300

Secara filosofis, adil berarti let beings be, biarkanlah segala yang ada itu ada. Biarkan mansua itu ada. Jangan diganggu, jangan dibatasi, atau jangan ditiadakan. Juga adil berarti berikan kepada manusia apa yang menjadi haknya, tidak boleh dirampas. Beradab justru karena manusia bukan binatang dan bukan benda, sehingga harus diperlakukan secara manusiawi.

Bahwa manusia adalah pribadi berharkat dan bermartabat luhur atau ber-persona ultima alias pribadi paripurna, itu justru karena manusia diciptakan menurut citra Allah. Jadi, keluhuran martabat manusia justru karena manusia adalah citra Allah.

Dari sinilah kemudian dijabarkan berbagai dimensi hak-hak asasi manusia, sebagaimana misalnya yang dirumuskan dan ditetapkan dalam Pancasila dan UUD 1945, 18 Agustus 1945, maupun dalam Piagam Deklarasi Univeral Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 10 Desember 1948. Jadi, Indonesia sudah lebih dahulu mempromosikan HAM sebelum PBB.

Hak-hak Asasi Manusia

Pada hakikatnya hak-hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang intrinsik melekat dalam pribadi manusia justru karena manusia adalah citra Allah, dan justru oleh karena itu pula manusia adalah makhluk  yang bernilai pada dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang memiliki persona ultima atau pribadi paripurna.

Oleh karenanya pula, HAM an sich atau pada dirinya sendiri tidak diberikan oleh rezim manusia mana pun, entah itu PBB ataupun Pancasila dan UUD 1945 maupun Bill of Rights. Otoritas rezim-rezim tersebut “hanyalah” merefleksikan, merumuskan, melegalisasi, mendeklarasikan, dan memandatkan, agar diberlakukan dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa manusia di muka bumi ini tanpa kecuali.

Tentu dalam kesempatan terbatas ini tidak akan disebutkan dan dijelaskan berbagai aspek hak asasi manusia berikut kompleksitas problematikanya. Cukup disebutkan bahwa HAM yang paling pertama dan utama serta mendasari semua dimensi HAM lainnya adalah “hak untuk hidup”.

Oleh karena itu, maka tidak seorang pun atau suatu rezim, atau negara berhak mencabut dan menghilangkan nyawa seseorang atau segolongan orang, bahkan suatu bangsa secara paksa, tahu, dan mau. Baik itu melalui kejahatan perang, genosida, ataupun penculikan, dan terorisme demi membela agama dan Tuhan tetapi dengan cara mencabut nyawa manusia, yang berarti juga melawan Tuhan yang menciptakan nyawa manusia.

Nah, demi menjamin hak untuk hidup itulah, maka manusia dilengkapi dengan berbagai segi jaminan HAM lainnya. Seperti hak atas kesejahteraan sosial ekonomi, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak politik dan demokrasi, hak atas keadilan bukum, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Demikian pula hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih dari polusi, hak atas adat dan kebudayaan, hak untuk tidak didiskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA dan warna kulit (apartheid), hak atas kemerdekaan sebagai sebuah entitas negara-bangsa (nation-state), dan sebagainya.

Kekuasaan Melanggar HAM

Rumusan, deklarasi, mandat, dan imperatif HAM sangat indah dan ideal. Namun masalahnya terjadi dalam pengimplemetasian HAM, yang biasanya dikenal dengan istilah “pelanggaran HAM”. Baik pelanggaran HAM ringan maupun terutama pelanggaran HAM berat, sepanjang sejarah, sejak awal manusia ada di muka bumi hingga milenium ketiga ini.

Para penganut Monoteisme-Trinitaris-Abrahamik: Yahudi, Kristen, dan Islam pasti mengetahui bahwa pelanggaran hak asasi untuk hidup pertama kali dilakukan oleh anak Adam dan Hawa, yakni Kain yang membunuh atau menghilangkan nyawa Abel, adiknya. Kain dikuasai oleh ilah jahat yang bernama Iblis.

Sejak itu sejarah manusia senantiasa diwarnai dengan pelanggaran HAM. Baik oleh individu terhadap individu, kelompok terhadap kelompok, maupun oleh suatu rezim terhadap rakyatnya, oleh militer tehadap sipil, bahkan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain, yang dikenal dengan istilah kolonialisme dan imperialisme.

Adapun akar dari pelanggaran HAM adalah “kekuasaan”. Ketika menciptakan manusia, Tuhan memberinya kuasa untuk mengolah bumi demi kesejahteraannya. Jadi kuasa dan kekuasaan bernilai positif pada mulanya. Bagi Tuhan, mandat kekuasaan yang diberikan-Nya adalah untuk mengolah bumi dan melayani kesejahteraan manusia. Dengan kata lain, menurut saya, idealnya kekuasaan itu untuk melayani hak-hak asasi manusia.

Namun kemudian manusia menyalahgunakan kekuasaan itu untuk melakukan kejahatan justru terhadap manusia itu sendiri. Terutama ketika kekuasaan telah terlembaga menjadi negara dan rezim yang berkuasa. Kita tidak usah membahas negara dan rezim lain dalam hal pelanggaran HAM. Mari kita refleksi dan koreksi diri berkaitan dengan sila kedua dari Pancasila dan problematik pelanggaran HAM.

Dalam hal pelanggaran dan penyelesaian masalah HAM, Indonesia sampai saat ini masih mengalami dilema tak berujung. Di satu sisi para elite kekuasaan, entah sipil maupun militer, selalu waspada dan cemas jangan-jangan status quo mereka diusik oleh pihak yang dirugikan oleh praktik kekuasaan. Karena itu mereka ingin membela dan mempertahankan kenikmatan kekuasaan yang mereka miliki.

Cilakanya kenikmatan dan kenyamanan kekuasaan itu dipelihara dan dibela dengan cara melanggar HAM. Sebut saja di zaman Orde Baru ketika terjadi pelanggaran HAM baik oleh pihak Partai Komunis Indonesia (PKI) maupun sebaliknya oleh rezim yang ketika itu saya sebut “militerisme malu-malu” gaya Soeharto.

Orang PKI yang melanggar HAM-nya enam jenderal revolusi dalam peristiwa G30S/PKI, 1965, telah diadili dan divonis serta menjalani hukuman. Sebaliknya para serdadu algojo rezim militer yang membunuh jutaan rakyat Indonesia, bebas lenggang kangkung di rawa-rawa. Jutaan rakyat biasa yang tidak tahu apa-apa tentang ideologi komunisme dihabisi nyawanya tanpa ampun.

Begitu pula di penghujung masa kekuasaan rezim militerisme malu-malu gaya Soeharto dan masa transsi dari Orde Baru ke Reformasi, terjadi sejumlah peristiwa yang termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Sebut saja kudeta terhadap PDI (sebelum menjadi PDI Perjuangan) pimpinan Megawati Soekarnoputri. Kasus Trisaksi, Kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2, dan yang paling parah adalah kerusuhan massa Mei 1998.

Semua kejadian itu berkategori pelanggaran HAM karena menghilangkan nyawa manusia secara paksa. Antara lain lewat operasi bersandi “Tim Mawar”, yang melakukan penculikan dan penghilangan nyawa aktivis secara paksa. Pemerkosaan dan pembakaran yang terjadi dalam kerusuhan massa 1998 yang memakan korban nyawa manusia yang tidak berdosa terhadap rezim.

Sungguh sebuah rezim yang mengklaim diri sebagai “pengalamal” Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, tetap justru pada akhirnya melakukan pengkhianatan terhadap sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam peristiwa-peristiwa tersebut di atas, rezim telah berlaku tidak adil dan tidak beradab terhadap kemanusiaan. Dengan kata lain, rezim memperlihatkan watak kebiadaban kekuasaan.

Memasuki Era Reformasi, warisan sejarah kelam pelanggaran HAM oleh rezim Orde Baru itu, ada yang memang diselesaikan, namun kesannya “asal-asalan” saja kerena diselesaikan “secara kekeluargaan” seturut hukum milter. Dikatakan secara “kekeluargaan” dan “asai-asalan” karena tidak berdampak dan bermakna signifikan bagi keluarga korban pelanggaran HAM. Para ibu yang melakukan “ritual Kamisan” di depan istana negara menuntut keadilan bagi putra mereka yang menjadi korban tragedi Trisakti dan Semanggi pun akhirnya capek sendiri dan berhenti.

Lemahnya Rezim Hukum

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam hal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, rezim hukum Indonesia baik sipil maupun militer, ataupun pembentukan Komnas HAM untuk melakukan pengadilan ad hoc, masih sangat lemah. Karena politik masih menjadi panglima yang lebih mementingkan “hukum kekuasaan” demi melindungi kepentingan para elite militer maupun sipil, sebaliknya bukan kekuasaan hukum” yang wajib menghadirkan keadilan bagi pihak yang menunut keadilan.

Ketika mendapat legitimasi demokratis dari mayoritas rakyat Indonesia untuk menjadi orang nomor satu di Republik ini, terutama Presiden Joko Widodo, yang boleh dikatakan “bersih dalam hal catatan kekuasaan yang melanggar HAM”, toh kurang cukup nyalinya untuk menyelesaikan “warisan sejarah pelanggaran HAM di Indonesia. Presiden Joko Widodo tentu harus berhitung untuk “mengamankan kekuasaannya” dari kemungkinan pihak-pihak yang membahayakan.

Memang sesungguhnya kenyataan membuktikan bahwa dalam hal penyelesaian pelanggaran HAM berat, para elite dari ketiga lembaga kekuasaan yang dimiliki negara ini: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, terus terang, “bekerja asal-asalan saja”, agar terkesan ada usaha daripada tidak. Mereka tidak serius menuntaskan kasus HAM. Mau tidak mau warisan sajerah tersebut akan berlanjut ke rezim selanjutnya.

Masih Adakah Harapan?

Pertanyaan ini pantas diajukan kepada ketiga tokoh bakal calon presiden Indonesia periode lima tahun selanjutnya, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Publik akan meminta komitmen para tokoh tersebut seandainya ada yang nanti diberi kepercayaan oleh rakyat untuk memimipin negeri ini. Saya berharap masalah warisan sejarah pelanggaran HAM ini akan menjadi salah satu pertanyaan yang diajukan kepada para kandidat presiden ketika diadakan acara debat kandidat nanti.

Dari tiga bakal kandidat yang sedang giat beradu strategi kemenangan, Prabowo Subianto sudah dikenal publik mempunyai “catatan” pelanggaran HAM. Namun, sudah diselesaikan “secara kekeluargaan”, di lingkungan internal seturut hukum militer. Secara hukum Prabowo Subianto sudah “dibersihkan”, sehingga ia berhak mencalonkan diri, sudah tiga kali, namun keberhasilannya masih tertunda. Siapa tahu di tahun 2024, dewi fortuna akan berpihak padanya.

Yang harus dicatat oleh publik dan oleh Prabowo Subianto sendiri adalah, meski secara hukum sudah bersih, namun secara tanggung jawab moral, catatan hitam pelanggaran HAM tidak hilang dengan sendirinya begitu cepat, terutama pada pihak keluarga korban. Bila terpilih, maka konsistensi penegakkan HAM sangat dituntut dari Prabowo Subinato. Hal yang sama juga berlaku bagi Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan, meski tanpa catatan hitam pelanggaran HAM.

Akhirul kalam, publik diharapkan memiliki kecerdasan ketika menentukan pilihan, bahwa nilai tanggung jawab moral lebih tinggi dari tanggung jawab hukum yang bisa “direkayasa agar menjadi bersih”, meski belum tentu mendatangkan keadilan.

Artinya baik hukum maupun moral harus sama-sama sejalan dan ditegakkan secara konsisten dan konsekuen demi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sebab: Quid leges sine moribus? “Hukum tidak berarti banyak, kalau tidak dijiwai oleh moralitas”. ***

Penulis adalah cendekiawan Tana Ai, Flores, NTT.

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *