banner 728x250

Dinilai Bikin Gaduh, Senator RI Desak Copot Pj. Bupati Jayapura

Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si (Foto:Istimewa)
banner 120x600
banner 468x60

SINERGISATU.COM-Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay, Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat, Mananwir Paul Finsen Mayor, secara tegas meminta Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Jayapura, Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si, DICOPOT dari jabatannya.

“Jadi,saya sebagai ketua dewan adat wilayah III Doberay meliputi dua provinsi yakni Papua Barat Daya dan Papua Barat sekaligus Anggota DPD RI terpilih dengan suara terbanyak, meminta Pj. Bupati Kabupaten Jayapura dicopot dari jabatannya dan diganti dengan yang lain yang lebih profesional dan kredibilitas,” kata Paus Finsewn Mayor dalam voice note nya,diterima Sinergisatu.com, Selasa (14/5/2024).

banner 325x300
Aktivis HAM Papua, Ondofolo Dortheys Hiyo Eluay (Dok.Istimewa)

“Saya melihat bahwa Bupati Kabupaten Jayapura ini kan hanya sebagai seorang penjabat saja, namun membuat tindakan seperti tugasnya seorang Bupati devenitif.” tegasnya.
Lanjut Paul Finsen Mayor, kebijakan Pj. Bupati Kabupaten Jayapura ini telah memunculkan kegaduhan politik, polemik di masyarakat.

“Jadi, saya minta yang bersangkutan ( Pj. Bupati Kabupaten Jayapura) ini dicopot dari jabatan. Dan diganti dengan orang lain yang lebih profesional dan lebih kredible dalam menjalankan tugas sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Jayapura,” tegas Paul Finsen Mayor.

Paul Finsen Mayor,Anggota DPD RI Terpilih 2024-2029

Pernyataan Ketua Dewan Adat sekaligus Anggota DPD RI terpilih 2024-2029 tersebut menyikapi rencana pemindahan Makam aktivis HAM Papua, Ondofolo Dortheys Hiyo Eluay,sebagaimana diberitakan oleh media lokal setempat “Pemkab Jayapura dan Keluargga Jangan Pindahkan Makam Theys Tanpa Kesepakatan Rakyat Papua” dikutip tribunews papua senin 13/5/2024.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua,Theo Hesegem, yang juga salah satu aktivis HAM di Papua menyatakan bahwa, jika pemerintah mau pindahkan tempat makam tidak bisa di putuskan oleh satu pihak.

Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM sedunia) Theo Hesegem

“Pemindahan pemakaman membutuhkan kesepakatan semua rakyat Papua. Jadi, mau dipindahkan atau tidak harus ada kesepakatan,” kata Theo.
Ditegaskan bahwa Ondofolo Theys merupakan tokoh besar yang memiliki jabatan Presidium Dewan Adat Papua yang memperjuangkan hak masyarakat asli Papua tetapi juga sebagai kepala suku besar di Suku Sentani.

“Pemerintah juga harus pahami latar belakang Theys, di mana beliau dibunuh karena masalah Papua merdeka. Maka harus disepakati oleh semua masyaraka Papua,” ujarnya.
Lanjut dia, pemindaan lokasi jika ada kesepakatan dari keluargga korban maka perlu juga ada kesepakatan dengan masyarakat Papua karena beliau meningal didasarkan pada ideologi.

“Theys memiliki latar belakang soal idelogi maka harus ada kesepakatan. Jangan pemindaan oleh pemeintah atau oknum. Kalau oleh pemerintah harus ada kesepakatan, perlu juga ada kesepakatan dengan keluarga juga perlu jika di paksa kan maka bisa memicu persoalan baru,” jelasnya. ** Dese Dominikus.

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *