banner 728x250
OPINI  

Digitalisasi Kinerja DPR RI Menuju “Parlemen Modern”, Tantangan dan Peluang

banner 120x600
banner 468x60

HUT Kemerdekaan RI Ke-77 tahun pada 17 Agustus 2022 berlangsung ditengah-tengah perubahan revolusi industri 4.0 dan revolusi teknologi digital yang masif. Perubahan reolusioner ini tentu saja menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Lembaga Legislatif, DPR RI, untuk memodernisasi eksistensi dan kinerjanya yang berbasis digital menuju Parlemen Modern.

Kinerja, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dicapai, sesuatu prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Pengertian lain tentang kinerja adalah prestasi kerja atau hasil kerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yang diperlihatkan oleh suatu lembaga atau seseorang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban oleh seseorang atau suatu lembaga.

banner 325x300

Sedangkan pengertian digitalisasi antara lain adalah proses tranmisi dan komunikasi timbal balik informasi, data, dokumen, dan sebagainya secara supercepat dengan menggunakan teknologi digital jaringan internet yang, nirkabel, dan menggunakan gelombang radioaktif, menembus ruang dan waktu. Dengan demikian “digitalisasi kinerja” berarti proses transmisi komunikasi dan informasi timbal-balik secara supercepat baik secara intrakelembagaan parlemen maupun ekstrakelembagaan terutama dengan Lembaga Eksekutif dan Yudikatif, serta publik pada umumnya.
Proses digitaliasi yang berlangusng secara efisien dan efektif baik dari segi waktu maupun biaya, tentu saja akan sangat bermanfaat bagi DPR RI untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Kehadiran Lembaga Parlemen menjadi kebutuhan dalam perannya sebagai representasi suara rakyat yang diwakilkan oleh para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) utamanya di gedung Senayan Jakarta. Bahwa DPR merupakan corong perwakilan rakyat, perlu untuk terus melakukan perubahan agar bisa tercapainya tujuan menjadi parlemen modern.

Secara umum, parlemen di seluruh dunia juga telah menghadapi tantangan yang sama akibat dampak globalisasi serta tuntutan masyarakat terhadap informasi. Karenanya, perubahan yang cepat dikarenakan teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan. Namun demikian, berhasil tidaknya upaya DPR RI untuk menjadikan Parlemen Modern, itu sangat tergantung pada terpenuhinya lima dimensi prasyarat utama berikut ini.

Pertama, Dimensi Kelembagaan

Bahwa dimensi kelembagaan yang dimaksud adalah keseluruhan struktur dan koordinasi kelembagaan DPR yang pada initinya terdiri atas: Pimpinan Dewan, Komisi-Komisi, yang terdiri atas 11 komisi (untuk periode 2019-2024) sebagai Alat-Alat Kelengkapan Dewan. Kemudian Badan-Badan seperti: Badan Kerja Sama Antarpalemen, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Urusan Rumah Tangga, dan Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian Sekretariat Jenderal DPR RI beserta selutuh struktur dan jajarannya. Struktur kelembagaan DPR lainnya adalah Fraksi-Fraksi partai politik sebagai representasi dari masyarakat.

Seluruh struktur dan koordinasi kelembagaan inilah yang akan mendukung Kinerja DPR sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya yang utama meliputi: (a) Fungsi Legislasi, yaitu menetapkan Undang-Undang dengan persetujuan presiden. (b) Fungsi Anggaran, yaitu menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. (c) Fungsi Pengawasan, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan oleh presiden. Dan (d) memberikan dukungan diplomasi Indonesia di forum global. Demikian pula tugas dan wewenang penting DPR lainnya adalah: menyerap, menghimpun, menampung, merumuskan, dan menindakalanjuti aspirasi-aspirasi rakyat, dan sebagainya.

Mengapa struktur dan koordinasi kelembagaan DPR RI menjadi prsyarat penting pertama yang harus dipenuhi? Karena akan menjadi “locus digitus”, yaitu tempat berlangsungnya digitalisasi kinerja baik internal kelembagaan DPR maupun eksternal, yaitu dengan Lembaga Eksekutif, Lembaga Yudikatif, dan publik pada umumnya.

Kedua, Dimensi Teknologi

Teknologi informasi berkembang pesat. Bahkan perkembangannya sudah mempengaruhi berbagai lini. Sebagai supporting system bagi Anggota Dewan, maka Sekretariat Jenderal DPR RI perlu memanfaatkan kehadiran teknologi informasi tersebut guna meningkatkan kinerja kedewanan sebagai wakil rakyat, dan mewujudkan parlemen modern.

“Kesekjenan DPR sebagai unsur pendukung atas pelaksanaan fungsi tersebut perlu memberikan dukungan secara maksimal. Hal tersebut dilakukan guna mendukung kinerja DPR dalam mewujudkan parlemen modern.

Guna mendukung kegiatan DPR untuk menjadi Parlemen yang Modern, Indra Iskandar menyebut terdapar tiga indikator penting. “Jadi, tiga indikator parlemen modern, yakni transparansi, penggunaan teknologi informasi, dan representasi perjuangkan aspirasi masyarakat,” jelasnya saat membuka acara diskusi bertajuk Forum Kolaborasi Media dan Parlemen, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat (5/8/2022) silam.
Ditegaskan, penggunaan teknologi informasi sangat penting bagi DPR untuk membuka akses masyarakat memperoleh informasi terkait dengan kegiatan parlemen.

Adapun, teknologi informasi menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk dapat akses berbagai kebijakan yang dihasilkan DPR, salah satunya setiap rapat alat kelengkapan dewan (AKD) dan rapat paripurna, maka hasilnya bisa langsung diakses oleh publik.

Sekjen DRI RI itu kembali menegaskan, sejak pencanangan keterbukaan informasi menuju parlemen modern (2018-red) DPR secara bertahap terus berbenah dan meningkatkan upaya penggunaan alat digital berbasis TIK di lingkungan Parlemen. Adapun, berbagai saluran digital mulai digunakan agar menyebarkan informasi tentang parlemen dan para anggota DPR dapat diakses oleh publik.

Menurutnya, dengan digitalisasi produk media DPR, maka publik dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja secara digital. Layanan informasi live streaming berbagai rapat yang diselenggarakan oleh DPR, misalnya, dapat dinikmati melalui siaran di TV Parlemen pun ditayangkan secara live streaming.

Adapun, fasilitas tersebut turut dinikmati para awak media yang tidak bisa masuk ke ruang rapat karena cukup memantaunya di ruang Press Room Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Gedung Nusantara III. Tak hanya itu, lanjut Indra Iskandar, Kesetjenan DPR juga menyebarkan informasi kegiatan DPR menggunakan akun Youtube, Facebook, dan media sosial lainnya.

“Bahkan, majalah sekaligus Buletin Parlementaria kini bisa diunduh melalui website resmi DPR. Berbagai program dan konten pun diciptakan serta disajikan dengan memanfaatkan semua lini media yang dapat menyalurkan informasi hingga lintas generasi tanpa menghilangkan konteks,” kata Indra, Selasa (9/8/2022).

Dengan parlemen modern yang didukung insan pers, diharapkan kerja-kerja dewan jadi lebih tersosialisasi dengan baik.”Upaya mewujudkan parlemen modern terus dilakukan. Dalam hal transparansi dan optmalisasi teknologi informasi, Big Data DPR yang selama ini dibangun semakin siap untuk. Hal demikian guna memudahkan setiap orang mengakses informasi kinerja parlemen. Transparansi sejauh ini juga telah berjalan dengan banyaknya konten informasi di situs resmi dan DPR RI dan media sosial parlemen.

Dirinya berharap, parlemen modern tak hanya membantu dewan dalam menjalankan tugas-tugasnya, memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan memantau kinerja legislator, tapi juga mengoptimalkan kinerja kesetjenan DPR RI sebagai support system Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, persiapan paling penting bagi DPR dalam menyongsong digitalisasi parlemen adalah mental. “Digitalisasi mengandalkan kegesitan DPR dalam menyiapkan berbagai data dan informasi secara cepat untuk dishare. Nah, jika parlemen sudah modern, ya anggota parlemenya juga mesti berjiwa modern,” kata Lucius Karus kepada kabardaerah.com, Sabtu (20/8/2022).

Saat ini kata Lucius, Kesetjenan DPR telah berusaha untuk menghadirkan yang namanya Parlemen Modern dengan teknologi tinggi yakni digitalisasi. “Ya, meskipun kadang data dan informasi masih agak lamban, bahkan DPR juga masih suka tertutup. Padahal di era digital, semua informasi mesti dengan cepat disampaikan ke publik. Jadi,teman-teman DPR juga harus berpacu dengan kecepatan teknologi informasi, jika itu ingin menjadi parlemen modern,” imbuhnya.

Lembaga yang selama ini terus menerus memerikan saran dan kritikan yang membangun kepada Lemabaga Parlemen itu secara kelembagaan mendukung penuh upaya DPR RI menjadi Parlemen Modern di era revolusi industri 4.0 atau era teknologi informasi yang kian pesat.
“Kita berharap, parlemen modern jangan hanya jadi jargon saja. Mesti benar-benar bisa merubah paradigma parlemen dari yang sebelumnya ogah-ogahan menyediakan informasi menjadi lebih konsisten dan disiplin.”

“Digitalisasi parlemen tak sebatas live streaming rapat-rapat saja. Akan tetapi benar-benar memastikan semua medium modern untuk membawa pesan bisa digunakan parlemen setiap saat,” saran Lucius Karus.

Mengutip pidato Menteri Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Johnny Gerald Plate pada HUT Kemerdekaan RI ke-77 tahun, bahwa digitalisasi memiliki peran penting di era revolusi industri 4.0 sehingga semua pihak wajib menjaga kedaulatan nasional termasuk di ruang digital. Demikian kedaulatan digital nasional harus dijaga dengan sangat serius seperti menjaga kedaulatan Indonesia di dunia nyata. Tujuannya untuk menghindarkan bentuk kolonisasi baru yang memanfaatkan ruang digital.

“Tidak membuka ruang kolonialisasi baru, koloni digital, mengingat ruang digital merupakan ekstrateritorial dan data yang bergerak di dalamnya melewati lintas batas negara. Bahwa, kedaulatan data menjadi penting agar pergerakan nilai dan arus data baik secara nasional maupun global dapat dikelola dengan baik. “Pemanfaatan ruang digital harus mengacu dan sejalan dengan regulasi dan perundang-undangan nasional. Terlebih di era disrupsi teknologi saat ini, kedaulatan digital menjadi keniscayaan yang harus diperjuangkan.”

Ketiga, Dimensi Kompetensi dan Kualitas SDM

Dimensi kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan dimensi prasyarat penting berikutnya yang harus dipenuhi dalam rangka modernisasi parlemen Indonesia. Setiap dan atau seluruh pimpinan dan anggoa Dewan selaku SDM Politik yang terhormat beserta seluruh jajaran staf pentingnya masing-masing; SDM Sekretariat Jenderal DPR RI beserta seluruh jajaran staf pentingnya; SDM seluruh Sataf Ahli DPR; tenaga-tenaga staf penting pribadi Anggota Dewan, pendek kata seluruh struktur dan koordinasi penting Pimpinan dan Anggota Dewan serta “warga parlemen” dituntut untuk memiliki kompetensi dan kapabilitas teknis operasional maupun kualitas komunikasi informasi digital
Jadi, dimensi kompetensi dan kualitas SDM parlemen juga merupakan salah satu prasyarat integrgal penting yang harus terpenuhi apabila Paremen Indonesia ingin melakukan modernisasi eksistensi dan kinerjanya. Gagap berteknolgi digital akan menjadi faktor penghambat kinerja komunikasi dan informasi serta pelayanan publik.

Keempat, Dimensi Budaya Pelayanan Publik

Dimensi budaya pelayanan publik juga merupakan salah satu prasyarat integral yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan kinerja DPR dan moderniasi eksistensi kelembagaan DPR yang berbasis digital. Budaya pelayanan publik dalam konteks kinerja parlemen berarti suatu “pola pikir pelayanan”, yang kemudian diterjemahkan atau diaplikasikan dalam “praksis pelayanan publik” berbasis digital, sehingga mempermudah dan memperlancar proses akses komunikasi dan informasi baik dari parlemen ke publik atau lembaga-lembaga pemerintah lainnya mapun sebaliknya dari publik atau lembaga-lembaga lain ke parlemen.

Kinerja pelayanan publik oleh parlemen secara bermutu juga meniscayakan kualitas SDM sebagaimana sudah disebutkan di atas, baik kualitas SDM pimpinan dan anggota Dewan maupun kualitas SDM “warga” parlemen. Budaya pelayanan publik oleh parelemen juga meniscayakan tanggung jawab kepada publik, sehingga konten informasi pun harus bermutu dan bermanfaat sesuai yang dibutuhkan publik. Begitu pula konten informasi harus tidak boleh mengandung unsur hoax, perundungan, dan sebagainya.

Kelima, Dimensi Hukum, Etika, dan Adab Digitalisasi

Mondernisasi Parlemen Indonesia berbasis Digitalisasi Kinerja meniscayakan pematuhan secara konsisten dan konsekuen terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Secara singkat dan tegas harus dikatakan, bahwa praksis digitalisasi kinerja tidak boleh melawan dan atau bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku, baik pidana maupun perdata, agar tidak terjerat sanksi hukum sebgaimana diatur dalam Kitab UU Hukum Pidana ataupun Perdata, serta UU ITE.

Dalam konteks etika dan adab berdigitalisasi, maka rujukan utama adalah nilai-nilai Pancasila sebagai panca-etika dan panca-adab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain, praksis digital oleh pimpinan dan anggota Dewan serta “warga” Parelemen Indonesia tidak boleh melanggar norma-norma etika dan adab Pancasila. Konkretnya antara lain beberapa poin sebagai berikut:
Bahwa praksis digitalisasi harus menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama; menghargai harkat dan martabat kemanusiaan; memperkokoh persatuan dan kesatuan Indoensia; memajukan dan meningkatkan budaya politik dan budaya demokrasi digital. Praksis digitalisasi yang dilakuan parlemen Indonesia dan semua komponen bangsa lainnya harus mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi, upaya memodernisasi Parlemen Indonesia memang merupakan suatu kenicayaan sesuai dengan dinamika tuntutan perkembangan revolusi industri 4.0, juga revolusi teknologi digital. Namun, demi suksesnya modernisasi parlemen berbasis digitalisasi kinerja, maka harus terpenuhi lima dimensi prasyarat utama. Terkait transformasi digital,Pesiden Jokowi juga telah menyampaikan 5 arahan pada masa pandemi Covid-19. Salah satunya percepatan dan perluasan akses internet demi peningkatan dan pembangunan infrastruktur digital. **

*) Artikel ini masih jauh dari harapan. Saran/kritikan yang membangun sangat diharapkan.

 

 

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *