Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Apresiasi Kemensos Soal Data Bansos Berbasis NIK

Kamis, 15 Juni 2023 - 12:45

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK atau Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan bersama Mensos Risma (Eqy B).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK atau Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan bersama Mensos Risma (Eqy B).

JAKARTA,SINERGISATU.COM – Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK atau Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan memberikan apresiasi kepada Kementerian Sosial (Kemensos).

Menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, dari 76 Kementerian atau Lembaga, Kemensos memiliki capaian rencana aksi pencegahan korupsi yang baik dengan utilisasi nomor induk kependudukan (NIK).

Hal Ini disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat memberikan apresiasi disampaikan kepada Mensos (Mensos) Tri Rismaharini dalam pertemuan yang dilakukan belum lama ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kemensos telah memanfaatkan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) agar efektif dan tepat sasaran. Kemensos, menurut kami, capaiannya bagus,” kata Pahala,” di Jakarta, Kamis 15 Juni 2023.

Ia menyampaikan model kerja Stranas PK adalah penetapan rencana aksi dan harus dilakukan oleh kementerian yang terdaftar dalam rencana aksi. Menurut dia, dari 76 Kementerian atu Lembaga, Kemensos dianggap memiliki capaian rencana aksi pencegahan korupsi yang baik dengan utilisasi nomor induk kependudukan (NIK).

Lembaga antirasuah ini menilai Kemensos melakukan langkah nyata memanfaatkan data kependudukan untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral tahun 2021-2022.

“Ini penghargaan atas kementerian yang berkontribusi aktif dan responsif terhadap rencana aksi. Rencana aksi yang dilakukan Kemensos adalah utilisasi atau penggunaan NIK,” katanya kepada awak media.

Skor KPK kepada Kemensos untuk penyaluran bansos sebesar 98, dan 100 untuk PBI-JKN.

Bekukan Data

Kepatuhan terhadap Stranas PK yang baik dari Kemensos, membuahkan hasil baik. Yakni dengan terdeteksinya 10.249 KPM penerima bansos sembako/BPNT melalui sistem di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Data tersebut diketahui menerima bansos, dan terdeteksi mereka di antaranya menempati jabatan direksi atau pejabat tertentu di sejumlah perusahaan.

Baca juga:  Proyek Peningkatan Jalan Kecamatan Siding Sukses Terlaksana

“Padahal kalau dicek (pada database), orangnya miskin, ada yang cleaning service, ada yang buruh. Mereka tercatat sebagai pengurus atau pejabat di perusahaan itu (pada sistem AHU). Tetapi realitanya mereka miskin,” ujar Mensos Risma.

Atas hasil temuan BPK tersebut, Kemensos telah membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Pembekuan data merupakan tindak lanjut temuan BPK setelah melakukan pemadanan data KPM pada by name by address (BNBA) data salur bansos sembako/BPNT dengan data pada sistem di Ditjen AHU Kemenkumham.

“Keputusan kita, harus kita berikan shock therapy. Kita akan cut dulu. Kalau mereka nanti komplain, menyatakan dirinya miskin, silakan (komplain) ke kami, nanti kita akan evaluasi,” ucap Mensos.

Mensos telah menemui Menkumham Yasonna H Laoly untuk membicarakan persoalan tersebut agar dilakukan pengecekan data kembali.

“Saya minta semua pihak yang memberikan data KPM agar dilakukan pengecekan secara detail dan teliti sebelum dimasukkan ke sistem AHU,” katanya.

Selain itu, Mensos juga mengajak serta aparat penegak hukum (APH) dan perguruan tinggi untuk mendiskusikan permasalahan dimaksud, “Supaya semua orang belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan,” katanya.

Pemerintah daerah (pemda) memainkan peran kunci dalam perbaikan DTKS agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. UU No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menetapkan peran pemda dalam melaksanakan pemutakhiran data kemiskinan.

“Sesuai UU No. 13/2011, prosesnya dimulai dari musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, lalu secara berjenjang naik ke atas,” kata Mensos. Pemda dan jajarannya sampai tingkat desa/kelurahan memiliki kewenangan penuh menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan siapa yang tidak.*** Eqy B.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari SinergiSatu.com.

Berita Terkait

Komisi X DPR Undang Tiga Pakar Pendidikan, Bahas Soal Ini
Masyarakat Dirugikan Soal Penyelenggaraan Haji 2024, Ini Tiga Penyebabnya
Bamsoet Apresiasi Perjalanan Hidup Chairul Tanjung
Daya Saing RI Lampaui Dua Negara Ini
Generasi Z Diajak Ciptakan Soft Skill dan Miliki Nilai-Nilai Pancasila
Warga RW 05 Kebon Sirih Menyambut Idul Adha 1445 Hijriah
Pabrik Amunisi Swasta Pertama di Indonesia Diresmikan
Kementerian PUPR Targetkan Penyelesaian SPAM Sepaku Juli 2024, Penuhi Kebutuhan Air Minum IKN Nusantara

Berita Terkait

Jumat, 21 Juni 2024 - 08:35

Komisi X DPR Undang Tiga Pakar Pendidikan, Bahas Soal Ini

Jumat, 21 Juni 2024 - 08:22

Masyarakat Dirugikan Soal Penyelenggaraan Haji 2024, Ini Tiga Penyebabnya

Kamis, 20 Juni 2024 - 10:43

Bamsoet Apresiasi Perjalanan Hidup Chairul Tanjung

Kamis, 20 Juni 2024 - 08:11

Daya Saing RI Lampaui Dua Negara Ini

Senin, 17 Juni 2024 - 11:05

Warga RW 05 Kebon Sirih Menyambut Idul Adha 1445 Hijriah

Senin, 17 Juni 2024 - 07:38

Pabrik Amunisi Swasta Pertama di Indonesia Diresmikan

Jumat, 14 Juni 2024 - 19:10

Kementerian PUPR Targetkan Penyelesaian SPAM Sepaku Juli 2024, Penuhi Kebutuhan Air Minum IKN Nusantara

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:19

Polres Pali, Sumsel Musnahkan BB Lebih dari 5 Kg Shabu

Berita Terbaru

Ismail Asso, Assolipele (dok.Ist)

OPINI

Kepada Saudara ku Yang Terkasih, Bony Lani

Jumat, 21 Jun 2024 - 20:58

BERITA

Bamsoet Apresiasi Perjalanan Hidup Chairul Tanjung

Kamis, 20 Jun 2024 - 10:43

BERITA

Daya Saing RI Lampaui Dua Negara Ini

Kamis, 20 Jun 2024 - 08:11