banner 728x250

Catat, Mahfud MD Bakal Libas Para Koruptor

Calon Wakil Presiden RI 2024-2029,Prof.Dr. Mahfud MD (Foto: Istimewa)
banner 120x600
banner 468x60

SINERGISATU.COM,Bandung– Korupsi yang masih merajalela ini mencoreng nama bangsa. Korupsi, kata dia, merusak dan menghancurkan berbagai sendi kehidupan manusia. Mulai bidang social, politik, ekonomi, budaya, demokrasi, dan agama. Hal tersebut disampaikan oleh Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD di Bandung.

“Ganjar dan Mahfud adalah peluru tak terkendali untuk memberantas korupsi. Para koruptor hati-hati, kalau kami menang pilpres, Insya Allah kami akan libas dan berantas korupsi,” kata Mahfud dalam orasi memperingati hari antikorupsi sedunia dihadapan anak-anak muda Kota Bandung, Sabtu (9/12/2023).

banner 325x300

Menurut Mahfud, Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional yang diperingati 9 Desmer tahun ini (2023) merupakan momentum untuk kembali menggelorakan pemberantasan korupsi. Korupsi, tegasnya, bukanlah budaya, melainkan kejahatan.

“Kalau korupsi dianggap budaya, bisa dipastikan negara itu akan hancur,” ujarnya.

“Sering orang korupsi itu mencari dalil-dalil pembenaran agama. Kita sering lihat koruptor yang semula bercelana pendek tiba-tiba mengenakan jilbab ketika ditangkap, ngajak kiai, menyebut suaminya baik-baik,”tegas Menko Polhukam Mahfud MD.

Lanjutnya, gara-gara korupsi yang merajalela, berdasarkan survei Transparansi Internasional, IPK Indonesia pada 2022 turun empat poin menjadi 34 dari skor 0-100. Turunnya IPK Indonesia ini membuat Indonesia berada pada posisi 110 dari 180 negara terkorup.

“Mengapa skor Indonesia turun? Ini dimulai sejak terjadinya pelemahan KPK melalui revisi Undang-undang KPK pada 2019,” kata Mahfud MD.

Adapun, penurunan ini menjadi catatan buruk atas komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di Tanah Air. Kenapa? “Karena menaikkan satu poin saja susahnya bukan main. Lha ini tiba-tiba turun drastic,” kata dia.

Pertanyaannya, bukankah Mahfud ikut terlibat dalam revisi Undang-undang KPK itu? “Tidak. Saya tidak ikut. Revisi Undang-undang KPK itu disahkan DPR pada September. Sementara saya dilantik menjadi Menteri pada Oktober. Saya termasuk orang yang mengusulkan agar revisi itu dibatalkan,” tegasnya. **

Editor : Dommy Dese.

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *